mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Natuna Belum Layak Jadi Provinsi?

Published on Mar 21 2017 // Investigasi-Report

Natuna, (MR)
Keinginan besar dari masyarakat Natuna untuk memisahkan diri dari Provinsi Kepulauan Riau, akan kandas di tengah jalan.

Teka-teki yang selama ini belum terjawab, kini sudah menjadi kenyataan. Dorongan yang dilakukan Pemkab Natuna dan Anambas, untuk menjadikan Natuna Provinsi Khusus, kini ringgal angan angan. Hal tersebut diungkapkan Gubenur Provinsi kepri H. Nurdin Basirun, saat melakukan kunjungan kerja di Natuna pekan lalu. Tidak perlu terlalu dihebohkan, karena untuk membentuk sebuah Daerah Otonomi Baru, diperlukan infrastruktur yang cukup. Bukan hanya infrastruktur fisik namun juga kelengkapan organisasi tata kerja seluruh Satuan Kerja yang sudah seharusnya dimiliki oleh sebuah daerah otonomi baru, ungkap Nurdin, sebelum bertolak kembali ke Ibu Kota Provinsi Kepri.

“Tidak usahlah kita terlalu menggembor-gemborkan hal itu, sekarang kita pikirkan bagaimana cara agar Natuna bisa maju dan Perekonomian terus berkembang, masyarakat dapat lebih sejahtera,” ungkap nya..

Nurdin mengatakan, dirinya bukan tidak mendukung keinginan Pembentukan Provinsi Natuna Khusus, namun menurutnya hal itu merupakan wewenang dari Pemerintah pusat dalam hal ini kementrian Dalam Negeri.

“Sekarang kita fokus pada peningkatan SDM dan membuka peluang kerja yang besar di daerah agar terjadi pemerataan kesempatan kerja. Potensi daerah kita belum cukup untuk dibagi dalam pembentukan provinsi. Untuk saat ini saja kita belum bisa memenuhi kebutuhan daerah,bagaimana mau memisahkan diri,” katanya. Jika disimak, pernyataan sang Gubernur, ada semacam ketidak relaan, jika Kabupaten Natuna memisahkan Diri, menjadi Daerah Otonomi Baru .

Kita akui, selama ini Natuna telah banyak menyumbangkan DBH, kepada Kepri dan Kabupaten Kota lainnya. Belum lagi dari hasil laut. Jika Natuna memisahkan Diri, maka PAD, Kepri akan berkurang. Penolakan halus Natuna Jadi Provinsi Khusus, di perkuat oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, saat melakukan kunjungan kerja, ke Natuna, bersama sejumlah Menteri.

Dalam konferensi Pers, Cahyo Kumolo menegaskan, bahwa upaya Kabupaten Natuna untuk jadi otonomi Baru, kami hargai. Tapi perlu di Ketahui, ada 337 DOB, yang sedang mengajukan pemekaran. Tetapi Presiden meminta agar di pending dulu. Mengingat banyak DOB, belum mampu ber-kembang, dan hanya meninggalkan persoalan di daerahnya. Persoalan inilah yang membuat Jokowi, agar DOB, dipending dulu. kita mau Pokus kepada pembangunan infratuktur dan peningkatan ekonomi.
Dari peryataan sang Menteri, sudah di pastikan, ada jalan terjal yang menghadang Natuna bisa jadi provinsi. Meski

demikian, perjuangan harus terus dilakukan. Karena Kabupaten Natuna berada di poros tengah Negara Asean, yang perlu perhatian khusus.

Apalagi daerah ini telah di pusatkan menjadi Pangkalan Militer. Mari terus berjuang jangan patah semangat. Natuna harus jadi Provinsi Khusus, pemekaran harus terus di perjuangkan. >>Roy

Leave a comment