mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Misbakhun Beberkan Peran Boediono Dalam Skandal Century

Published on Nov 23 2012 // Berita Utama

Jakarta,(MR)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik karena menjadikan Wapres Boediono sebagai warga negara yang kebal hukum dalam proses penanganan dugaan korupsi bailout Bank Century.

Inisiator Hak Angket skandal bailout Bank Century, Muhammad Misbakhun, mengaku sangat mengherankan kalau KPK hanya menetapkan dua orang mantan pejabat BI sebagai tersangka, yakni Budi Mulya dan Siti Fadjriah. “Kenapa Boediono bisa lolos dari daftar tersangka KPK? Boediono saat menjadi Gubernur BI punya peran yang dominan dalam pencairan FPJP yang tidak sesuai ketentuan dan melanggar hukum,” kata Misbakhun di Jakarta, hari ini.

“Peran Boediono sebenarnya jelas. Buktinya, adalah adanya Surat Nomor 10/232/GBI/Rahasia pada 20 November 2008, soal rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century per 31 Oktober 2008 yang hanya -3,53 alias negatif,” kata Misbakhun yang pernah menjadi terdakwa terkait Bank Century juga. Itu artinya Bank Century sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP, tandasnya.

“Persyaratan FPJP yang sudah dirubah oleh BI yaitu PBI nomor 14/PBI/2008 tanggal 14 November mensyaratkan CAR harus bernilai positif. Lah kenapa Boediono bisa lolos?” Kata Misbakhun.

Bukti lainnya adalah Akte Notaris No.176 di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa soal surat kuasa pencairan dana itu. Surat Boediono sebagai Gubernur BI saat itu mengeluarkan surat bernomor 10/68/Sr.Ka/GBI tanggal 14 November 2008. Uang lalu dikucurkan lebih dahulu dan akte notarisnya baru ditandatangani pihak Bank Century pada 15 November 2008 pukul 02.00 WIB. “Dengan pelanggaran hukum tersebut sebenarnya KPK layak memasukkan Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century,” kata Misbakhun.

Dia melanjutkan, cara ketua KPK dengan menggunakan alasan Pasal 7B UUD 1945 soal pemberhentian wapres sebagai alasan tidak ditetapkannya Boediono sebagai tersangka adalah tidak tepat dan terlalu mencari-cari alasan.

Proses penggunaan Pasal 7B adalah proses politik bukan proses hukum seperti logika KPK, karena menyangkut masalah pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden terkait pelanggaran hukum dan perbuatan tercela.

Dengan menggunakan dalih terhalang pasal 7B tersebut menjadi bukti bahwa KPK takut dengan kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif dalam hal ini wakil presiden. “KPK melanggar prinsip mendasar dalam sistem hukum kita yaitu setiap orang pempunya kedudukan yang sama di depan hukum,” tegas dia.

Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pasal 7B UUD 1945 tersebut, maka KPK telah memperlakukan Wapres Boediono sebagai warga negara yang istimewa di depan hukum yaitu tidak bisa diusut karena jabatannya. “Walaupun dugaan pelanggaran hukum itu nyata dan jelas telah dia lakukan saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.” >> Sahrial Nova

Leave a comment