Mendagri Bisa Pecat Kepala Daerah

Jakarta, (MR)

Revisi UU tentang Pemerintah Daerah No 32/2004 yang memberikan kewenangan kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk memecat kepala daerah bermasalah adalah demi kepatuhan daerah terhadap pemerintah pusat. Halnya, saat ini banyak kepala daerah yang melanggar aturan tapi tidak bisa ditertibkan oleh pusat.

”Kepala daerah bisa dipecat supaya ada kepatuhan terhadap pemerintah pusat. Keadaan sekarang ini banyak bupati yang melanggar aturan sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” tegas staf ahli Mendagri Prof Ngadisah seusai memberikan kuliah umum di kampus Fisipol Universitas Riau,  Sabtu.

Menurut pakar ilmu politik dan ilmu pemerintahan itu, realitas kebijakan pemerintah pusat sering kali dilanggar begitu saja oleh kepala daerah. Bahkan, para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota berani bertindak tanpa meminta izin terhadap pemerintah pusat. Padahal, perlu suatu kepaduan dalam pemerintahan di sistem NKRI.

”Kita di pusat mempunyai acuan renstra (rencana strategis) setiap lima tahun sekali. Namun kebijakan itu sering kali dilewati saja oleh kepala daerah. Benturan kebijakan antara pusat dan daerah itu sudah sangat menghambat,” jelas Ngadisah. >>Sahrial Nova

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.