Mencari Keadilan Lewat Provinsi Khusus, Kades se-Kabupaten Natuna Siap Dukung

Natuna, (MR)
Berbicara lantang dan blak-blakan itulah sosok Hamid Rizal. Lelaki jebolan IPDN 40 tahun silam, punya keinginan kuat menjadikan Natuna Anambas jadi Provinsi. Kegigihan orang nomor satu di Kabupaten Natuna itu bukan karena ingin jadi Gubernur,  melainkan ketidakadilan yang diberikan oleh orang nomor satu di Kepri itu terhadap Natuna jauh dari harapan.
Oleh Sebab itu, semakin kuat rasanya Natuna pisah dari Kepri. Gaung pembentukan Provinsi khusus pun semakin gencar diutarakan. Bahkan sejumlah kades se-Kabupaten Natuna siap mendukung dan menunggu undangan dari Bupati. Jika dilihat dari segi pembagian hasil migas, Nurdin menganak “tirikan” Natuna. Apalagi statement sang Gubernur di salah satu radio, bahwa Natuna bukan daerah penghasil, makin menambah goresan dihati masyarakat.
Padahal, gelar Natuna menjadi daerah penghasil masih belum dicabut. Persoalannya UU 23 yang diterbitkan Pemerintah Pusat  memperburuk hubungan Natuna dengan Kepri. Sebab wewenang pembagian hasil migas Natuna di ambil alih oleh Provinsi. Jika dulu 0-4 mil wewenang Bupati, sekarang wewenang itu tidak ada lagi.
Jadi salah besar jika Nurdin berbicara Natuna bukan daerah penghasil. Bukti nya dari hasil DBH Natuna, Provinsi Kepri terima 1,8 T pada tahun 2019 mendatang.
Celakanya, tata cara baginya tidak adil. Natuna hanya menerima 6 Millyar, sementara 5 Kabupaten Lainnya terima 14 Millyar dan Kabupaten Karimun merupakan tanah kelahiran Gubernur “terima 200 Millyar”. Hal tersebut dikatakan Bupati, ketika membahas pembentukan Provinsi khusus.
Sebagai Daerah penghasil migas, Natuna merupakan penyumbang devisa terbesar di Provinsi Kepri, nyatanya pembagian dilakukan Gubernur tidak rata, Kabupaten Natuna tidak mendapatkan dana DBH sepadan dari hasil migas yang diambil dari kawasan laut Natuna.
Bahkan daerah  kaya akan sumber daya alam, hanya bisa melihat dan menerima kebijakan dari Gubernur Kepri yang  setiap tahunnya mengalami kemerosotan. Dana bagi hasil merupakan Dana perimbangan dan  sumber pendapatan daerah. Terlebih Natuna, karena Dana perimbangan sendiri merupakan dana bersumber dari pendapatan APBN  dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Kebijakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam menetapkan Dana Bagi Hasil menuai polemik, para pimpinan Eksekutif dan Legislatif  Kabupaten di tengah Negara Asean tidak mendapatkan haknya sebagaimana biasanya. Bahkan Nurdin melontarkan bahasa tidak pantas. “Natuna tidak perlu dibantu lagi, sudah banyak Bantuan dari Pusat”, pernyataan ini diakui Bupati Natuna.
Bisa dibayangkan, sebagai daerah penghasil Migas, aliran DAK Provinsi Kepri pada Tahun 2018 hanya mendapat 23 Miliar sedangkan Tahun 2019  menukik kebawah 6 Miliar lebih saja. Wajar jika Bupati Natuna gundah akan pembagian tidak adil itu, ucap Bupati usai menyampaikan LKPJ 2017.
Ketidak harmonisan Gubernur dengan Bupati Natuna sudah terlihat tidak mesra, sejak kunjungan panglima TNI ke Natuna. Pada saat  malam silahturahmi, sang Gubernur memilih tidak hadir dan memilih bertemu kader Partainya ketimbang beramah tamah dengan masyarakat, Pemkab Natuna dan Panglima.
Tempat terpisah, Ketua DPRD Natuna Yusripandi merasa prihatin akan kebijakan dilakukan oleh  Gubernur Kepri. Hal tersebut diakibatkan semakin anjloknya DAK Provinsi di Kabupaten Natuna. Yusripandi merasa kecewa kalau besaran anggaran DBH dari provinsi untuk Natuna tidak mengacu dari ketetapan perundang-undangan yang berlaku serta dikuncurkan atas dasar sekehendak hati oknum tertentu.Ini namanya tidak adil.
“Saya kurang yakin kalau besaran DBH  dikuncurkan dari Provinsi ke Natuna tidak mengikuti ketentuan. Dengan adanya informasi ini DPRD Natuna akan croscek kembali dan  memanggil instansi terkait. Kalau pembagian DBH migas kita dari Provinsi sudah sesuai dengan aturan, maka akan legowo, tapi kalau ada kecurangan soal pembagian ini, maka kita akan desak pemerintah daerah untuk perjuangkan hak kita,” ungkap Yusripandi diruang kerjanya kepada wartawan.
Seperti Kita ketahui, 97 persen Natuna  merupakan lautan luas dipisahkan pulau pulau. Membutuhkan biaya besar untuk membangun  sarana dan  prasarana. Heran saja jika DAK Provinsi Kepri semakin menurun untuk Natuna. Lalu apa regulasi  menetapkan DAK Natuna  terjun Bebas?
“Kalau kebijakan berdasarkan Gubernur Kepri salah besar, bisa hancur negara ini. Pembagian dana hasil Migas harus sesuai ketentuan yang berlaku, tidak boleh berdasarkan arahan Gubernur saja, itu salah, namun kita akan tindak lanjuti, apa alasan pembagian DBH turun drastis,” papar Yursipandi diruangan Kerja Ketua DPRD Natuna.
Dana bagi hasil Minyak Bumi memiliki presentase dua kali lipat dari gas bumi. Sehingga jika daerah penghasil termasuk wilayah provinsi (4-12 mil), maka dari 30% share daerah, 10% merupakan bagian pemerintah provinsi sedangkan 20% sisanya menjadi hak seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut (pro rata).
Jika daerah penghasil termasuk wilayah Kabupaten/Kota (<4 mil), maka dari 30% share daerah, pemerintah provinsi mendapatkan 6%. Semoga Natuna cepat lepas dari cengkraman Provinsi Kepri, dan apa yang di cita-citakan Bupati Natuna bisa cepat terealisasi, sehingga pengelolaan DBH migas utuh dilakukan demi kemakmuran Masyarakat Natuna dan Anambas. >>Roy

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.