mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Masyarakat Melanggar “Verboden” merasa bukan masalah

Published on Apr 22 2013 // Berita Utama

VerbodenAnambas,(MR)

SETELAH setengah tahun dipasang, rambu lalu lintas dilarang lewat yang dipasang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepulauan Anambas masih dianggap acuh oleh sebagian warga pengguna jalan. Padahal rambu tersebut dipasang oleh Dishub Kepulauan Anambas guna meminimalisir kemacetan yang kerap terjadi disejumlah jalan kecil (Gang) di daerah Tanjung.

Lebih parah lagi, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan, yang seharusnya memberikan contoh penaatan peraturan kepada masyarakat justru sering melanggar rambu-rambu “Verboden” tersebut. Akibatnya banyak anggota masyarakat yang merasa melanggar rambu tersebut bukan masalah besar, karena aparatur pemerintah saja dianggap tidak mematuhi rambu tersebut.

“Awalnya yang saya tahu rambu itu melarang kendaraan lewat pada jam tertentu. Tapi saya lihat banyak kok orang Pemda yang langgar rambunya. Jadi saya pikir melanggar rambu-rambu itu gak papa,” ujar Azmi, seorang warga yang kebetulan terlihat wartawan melanggar rambu-rambu dilarang lewat tersebut. Menanggapi hal terebut, Kepala Bidang Darat, melalui Staff nya, Bambang Saputra menegaskan bahwa instansinya akan menerapkan sanksi tegas kepada PNS yang melanggar rambu rambu verboden tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, Dishub akan bekerjasama langsung dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Anambas dalam pemberian sanksi. “Kalau ketahuan melanggar, maka kita akan catat namanya dan berikan kepada BKD. Selanjutnya BKD akan menindak tegas oknum itu. Sanksinya harus tegas, karena sebagai aparatur harusnya memberikan teladan baik kepada masyarakat,” tegas Bambang Saputra.

Saat ditanya, apakah maraknya pelanggaran rambu yang terjadi diakibatkan fungsi pengawasan Dishub kurang maksimal? Bambang menjawab Instansinya sudah cukup maksimal melakukan fungsi pengawasan di beberapa titik strategis.

Bambang mengaku setiap siang dan sore, tepat ketika arus lalu lintas di daerah Tanjung padat, Dishub menempatkan sejumlah personel untuk mengawasi pelanggaran terhadap lalu lintas. Akan tetapi Bambang mengaku tidak ada personel yang bisa mengawasi titik-titik tersebut saat pagi hati, karena pada saat itu seluruh personel dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar pasar.

“Kita akui kita kekurangan personel. Pagi seluruh personel harus mengatur arus lalu lintas di pasar dan berbagai tempat yang padat arus lalu lintasnya. Jadi kalau pagi tidak ada yang mengawasi pelanggaran rambu tersebut. Tapi siang dan sore kita pasti awasi,” papar Bambang

Sementara selain fungsi pengawasan, Bambang juga mengaku bidang darat juga mengedepankan pendekatan persuarsif kepada masyarakat. Pendekatan persuarsif ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dan memperkenalkan tertib lalu lintas kepada masyarakat. Hasalnya menurut Bambang kebanyakan masyarakat masih awam mengenai kedisiplinan berlalu lintas. Terbukti ketika dirinya menegur seorang warga yang melanggar rambu verboden, warga terebut mengaku tidak tahu arti rambu terebut.

“Yang saya peringatkan sampai bersumpah bahwa dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu salah. Apalagi arti rambu tersebut. Itu buktinya mereka masih sangat awam dengan tertib berlalu lintas,” ujar Bambang.

Pernyataan Bambang tersebut mengisyaratkan bahwa sosialisasi mengenai rambu tersebut tidak menyentuh langsung kepada masyarakat. Akan tetapi Bambang berjanji tetap menjalankan sosialosasi secara tidak langsung kepada masyarakat agar penerapan rambu-rambu lalu lintas, terutama rambu verboden tersebut bisa diterapkan dengan baik. “Untuk memberikan sanksi bukan porsi kita. Apalagi kepada masyarakat. Itu fungsi kepolisian. Tapi yang pasti kita tetap mengadakan sosialisasi yang sifatnya tidak langsung, agar peraturan berlalu lintas bisa tetap ditegakan,” pungkas Bambang. >> Sarma Haratua

Leave a comment