Logika Pincang Pemberantas Korupsi

Ilustrasi ketidak seimbangan hukumanLampung, (MR)
SEJATINYA hukum memberikan keadilan bagi masyarakat. Adil dalam arti tidak tebang pilih kepada siapa pun pelaku kejahatan. Namun, keadilan tersebut tidak terlihat dalam persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.

Bagaimana tidak, jaksa memberikan perlakukan berbeda terhadap koruptor yang sudah merampas uang rakyat. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tauhidi, terdakwa kasus korupsi perlengkapan sekolah untuk siswa miskin, hanya dituntut jaksa 1,5 tahun.

Dalam persidangan Selasa (19/7/2016), mantan Penjabat Bupati Lampung Timur ini cuma diwajibkan membayar denda Rp50 juta. Jumlah uang pengganti jelas terbilang kecil dibandingkan dengan dana yang sudah ditilap. Padahal, uang yang dikorupsi dalam kasus ini terbilang fantastis, Rp6,5 miliar.

Dalam kasus berbeda, Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung Muhammad Zaini yang menyelewengkan APBD Rp654 juta justru dituntut 4 tahun penjara. Terdakwa juga diharuskan membayar uang penggantian kerugian negara Rp658 juta.

Tauhidi dan Zaini dijerat pasal yang hampir sama, yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anehnya, keduanya menghadapi tuntutan hukum berbeda dengan logika demikian pincang.

Dikatakan pincang lantaran tersangka dengan nilai korupsi fantastis justru diancam hukuman jauh lebih ringan ketimbang tersangka lain dengan nilai korupsi sepersepuluh lebih rendah. Praktik peradilan seperti ini amat jelas mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Wajar jika publik meragukan komitmen Korps Adhyaksa dalam perang melawan korupsi. Bahkan, seharusnya kedua pejabat publik itu dituntut hukuman maksimal, kerena mereka melanggar sumpah jabatan dan menyelewengkan kekuasaan lewat extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Negara ini amat sulit bisa bebas dari kasus korupsi jika para penegak hukum mempraktikkan logika pincang bahkan dengan jerat hukum yang tidak memberi efek jera. Jaksa sebagai salah satu instrumen penegak hukum, dinilai tidak pro terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Apa yang diperagakan jaksa Pengadilan Tipikor Bandar Lampung bak dagelan. Bagaimana mungkin pelaku extra-ordinary crime mendapat hukuman sebanding dengan pelaku ordinary crime semisal pelaku pencurian empat ekor burung yang divonis 14 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kalianda 2012 lalu.

Tuntutan dan vonis ringan terhadap koruptor sedang menjadi tren di Indonesia. Riset Indonesia Corruption Watch pada semester I tahun 2015 menunjukkan rata-rata vonis bagi para koruptor adalah 2 tahun 1 bulan dari total 230 orang yang didakwa korupsi.

Menurut ICW, pada semester I tahun 2013, rata-rata lama koruptor dijebloskan ke bui adalah 2 tahun 6 bulan, sedangkan pada 2014 yakni 3 tahun 9 bulan. Jika penegak hukum masih saja mengumbar tuntutan dan vonis ringan, sampai kapan negera kita bebas korupsi? >>Fahendri

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.