mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Lalai Jam Kerja, Potong Kesra 25%

Published on Jun 09 2012 // Berita Utama

Anambas,(MR)
PASCA melakukan beberapa kali sidak dadakan dan razia PNS, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menjatuhkan sanksi kepada beberapa PNS yang kedapatan melakukan kelalaian jam kerja. Sanksi yang dijatuhkan adalah berupa pemotongan Kesra sebesar 25% kepada masing-masming PNS yang lalai.“Kita potong langsung Kesranya 25% karena kedapatan lalai pada saat jam kerja,” Papar Kabid Disiplin dan Kesra Pegawai BKD KKA, Dian.
Menurut Dian, sanksi yang diberikan itu bukan tanpa dasar hukum yang jelas. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kepulauan Anambas, bahwa Setiap pegawai yang kedapatan lalai pada jam kerja akan dikenakan sanksi pemotongan Kesra sebesar 25%. “Ini sudah berdasarkan Perbub No. 7A Tahun 2010. Kalau lalai, kita potong 25%,” pungkas Dian.
Ada beberapa yang dikategorikan kelalaian jam kerja. Salah satunya Dian menyebutkan bahwa nongkrong di warung kopi saat jam kerja juga termasuk salah satunya. Selain itu juga tidak ada di kantor pada saat penyidakan diadakan. “Ada beberapa yang kita dapati. Salah satunya tidak ada di kantor waktu jam kerja. Tentu dengan alasan yang tidak jelas. Hal itu juga termasuk dalam kelalaian jam kerja. Jadi tetap kita berikan sanksi,” pungkas Dian.
Namun ada ditemukan beberapa kasus seperti mengaku sedang dinas luar, tapi tidak ada Surap Perintah Tugas (SPT). Atau izin melakukan kegiatan luar kantor. Untuk hal seperti itu Dian lebih memberikan sedikit toleransi. Dian memberikan waktu beberapa hari untuk melengkapi SPT. Untuk yang izin untuk mengikuti acara diluar jam kantor diminta untuk segera melengkapi surat izin dari kepala SKPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang mengikuti kegiatan luar kantor. “Ada yang katanya dinas luar tapi tidak ada SPT. Mungkin SPT tidak dibawa ke kantor atau bagaimana tidak tahu. Kita minta SPT harus sudah ada dalam beberapa hari,” papar Dian.
Surat keterangan izin resmi yang dimaksud Dian haruslah dikeluarkan kepala SKPD dan disampaikan kepada BKD guna memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan memang hadir di Kantor dan kemudian izin sebentar karena ada keperluan lain yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan. “Banyak yang izin kemaren. Katanya karena kebetulan ada perpisahan. Kita mau kepala SKPD langsung menyurati kita untuk memberikan izin resmi tertulis lah,” pungkas Dian.
Kedepan kegiatan sidak dadakan ini akan diadakan secara berkesinambungan dan tetap rahasia guna peningkatan disiplin kerja pegawai. Tidak ada yang tahu kapan sidak ini akan diadakan kecuali instansi-instansi terkait seperti BKD, Satpol PP dan Inspektorat. Jadi agar tidak dikenakan Sanksi Dian menghimbau kepada PNS agar jangan lalai pada saat jam kerja. Dan pastikan memegang izin resmi dari kepala SKPD jika ingin izin keluar kantor serta dapatkan SPT sebelum melakukan perjalanan dinas. “In accidental. Akan tetap diadakan dadakan. Tidak ada yang tahu. Jadi pastikan semua izin dan SPT ada kalau memang tidak masuk kantor. Lalu jangan lagi lalai pada jam kerja. Hati-hati,” ujar Dian mewanti-wanti.
Sanksi untuk sementara ini adalah pemotongan Kesra. Untuk sanksi yang lebih besar tentu juga akan ditimpakan kepada pelanggaran yang lebih besar. Jadi sebagaimana jenis pelanggaran, begitulah hukuman yang akan di terima. “Ada kemungkinan sanksi akan lebih besar kedepannya.  Mungkin jika sudah berkali-kali tertangkap, tentu sanksinya lebih besar. Tapi itu tergantung pelanggarannya juga. Tapi saya harap dengan Sidak ini PNS jadi cepat sadar dan tidak lagi mengulangi kelalaian jam kerja mereka,” harap Dain. Eichiro/ Edo

Leave a comment