KPU dan Bawaslu Diminta Kawal Ekstra Ketat Penyaluran Hak Pilih di Pilgub Malut 2018

“Halsel Masuk Daerah Minim Perekaman E-KTP dan Rawan Curang”

Sofifi, (MR)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) diminta agar mengawal ekstra ketat pengunanan E-KTP dalam penyaluran hak suara pada Pesta Demokrasi pemilihan Kepala Daerah gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2018, sebab hingga saat ini perekaman E-KTP di masing-masing Kabupaten Kota masih minim.
Berdasarkan data yang di kantongi Suara Kieraha, bahwa penduduk Wilayah Provinsi Maluku Utara sebanyak 1.275.831, dari total jumlah penduduk tersebut yang memiliki E- KTP sebanyak 876.698, sedangka yang sudah merekam 634.115, sementara yang belum merekam 242.593. Untuk itu jika di totalkan dengan angka  presentase baru mencapai 72.33 persen dari total 100 persen.
Angka jumlah penduduk diatas telah menunjukan bahwa wilayah Provinsi Maluku Utara dengan sebaran 10 Kabupaten Kota bakal menyalurkan hak suara tidak mencapai 100 persen. Selain itu, akan ada potensi-potensi kecurangan pada pesta demokrasi Pilgub, untuk itu, perlu ada ekstra ketat oleh pihak penyelengara, terhadap para calon gubernur dan Wakil Gubernur.
Berikut data masing-masing kabupaten Kota di Maluku Utara yang sudah masuk: 1. Kota Ternate 215.254 wajib KTP 150.940 sementara yang sudah rekam 120.390. Sedangkan belum merekam sebanyak 30.550 dengan presentase 79.76 persen; 2. Kota Tikep 111.431 wajib KTP 78.333 sementara yang sudah merekam 64.914 sedangkan yang belum merekam KTP 13.419 dengan total presentase 82.87 persen; 3. Kab.Halbar 132.427, wajib KTP 95.553,sementara yang sudah merekam 69.374, sedangkan yang belum merekam 36.179, total presentase 72.60 persen; 4. Kab.Halut 194.291 yang wajib KTP 129.596 sementara yang sudah merekam 109.665 yang belum merekam 19.933 dengan total presentase 84.61 persen;
5. Kab. Haltim 90.924, yang wajib KTP 60.446, sementara yang sudah merekam 52.492 yang belum merekam 7.954 sedangkan total presentase  86.84 persen; 6. Kab. Halteng 50.165 yang sudah memiliki KTP 32.708 sementara yang sudah merekam 24.940 sedangkan yang belum mere-kam KTP 7.768 dengan presentase 76.25 persen; 7. Kab. Halsel 247.378 yang memiliki KTP 172.431, sementara yang sudah merekam 69.265 sedangkan yang belum mereka 103.169 dengan total presentase 40.16 persen;
8. Kab. Sula 110.507 yang sudah memiliki KTP 73.930 yang sudah merekam 68.392 yang belum merekam sebanyak 5.538 dengan total presentase 92.50 persen; 9. Kab. Pulau Morotai 66.983 yang sudah memiliki KTP 44.373 sementara yang sudah merekam 34.622 sedangkan belum merekam 9.751 dengan total presentase 78.02 persen; 10.  Kab. Pulau Taliabu 56.202 yang sudah memiliki KTP 38.396 yang sudah merekam 20.064 sedangkan yang belum merekam 18.332 dengan total presentase 52.25 persen.
Sementara Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo melalui Devisi SDM dan partisipasi masyarakat Pudja Suatamat di konfirmasi Media Rakyat telah mengakui bahwa malut masih sangat minim Wajib E-KTP dan Perekaman Tambahan E-KTP, namun Kata dia, KPU sudah mendorong kepada pemerintah daerah di masing-masing kabupaten Kota untuk sesegera mungkin menyelesaikan E-KTP yang belum tuntas.
Untuk kabupeten Halsel kata Pudja, baru mencapai 51 persen, jadi setengah dari wajib E-KTPnya masih banyak kurang lebih puluhan ribu.dari konteks itu pemerintah kabupaten sudah melalukakan usaha-usaha turun ke kecamatan-kecamatan dan membawa alatnya untuk melakukan perekaman, namun hal itu sudah di lakukan oleh pemda melalui Dinas Dukcapil di daerah masing-masing apa belum, sehingga masih menunggu kerja Dinas Dukcapil.
Namun Kata Pudja, Ada sisi lain karena memang itu wajib, syarat pemilihnya mengunkan hal kartu E-KTP elektonik, oleh karena itu, paling tidak di kejar dan di tuntaskan sebelum bulan juni 2018.
“Perekaman E-KTP dari 10 kabupaten Kota menurut data KPU wilayah Halsel yang paling rendah yakni 50 persen, karena selain kabupaten halsel, rata-rata sudah mencapai angkat diatas kurang lebih 60 dan 70 persen,”Katanya.
Bahkan lanjut dia, di kabupaten Kepulauan sula, sudah hampir 100 persen, jadi data yang paling bagus dari 10 kabupaten wilayah Sula masuk urutan pertama, sementara daerah lain masih minim penambhan perekaman e-KTP.
“Peraturan PKPU sepanjang dia sudah melakukan perekaman E-KTP maka berhak mendapatkan surat keterangan bahwa sudah melakukan perekaman, dan itu nantinya akan di gunakan di hari -H untuk pencoblosan, hanya dinas Dukcapil yang berhak mengeluarkan surat keterangan itu, artinya hanya satu sumber yang bisa merekomendasikan untuk menyalurkan hak suara,” ucapnya. >>Mad

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.