KPK Didesak Usut Dugaan Gratifikasi di MA

Jakarta, (MR)

PUSAT Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM ) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dugaan gratifikasi di lingkungan internal Mahkamah Agung yang dilakukan Sekretaris MA Nurhadi. Dugaan tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Hakim Agung Gayus Lumbuun yang juga kader PDI Perjuangan.

“Apa pun bentuk sumbangan dari pihak lain itu harus dilaporkan. Apalagi ini institusi penegak hukum MA yang kita harapkan independen dan transparan. Adanya sumbangan patut diduga sebagai gratifikasi. Makanya proses hukum harus segera jalan. KPK harus segera periksa ini,” kata Koordinator Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar, Sabtu (27/10).

Menurut Arifin, institusi MA harus segera melakukan pemeriksaan untuk ditindaklanjuti KPK. Terlepas dari motif Gayus, proses hukum atas kasus ini harus segera ditangani.

Hakim Agung Gayus Lumbuun mengaku tidak gentar sedikit pun lantaran dia membongkar dugaan gratifikasi di internal Mahkamah Agung (MA). Dia pun mengakui saat ini banyak pihak yang tidak menyukai dirinya karena telah membongkar identitas penyumbang tetap MA.

“Saya tidak akan gentar sedikit pun. Biarkan masyarakat yang menilai. Yang penting MA kita bersihkan. Apa jadinya kalau ternyata MA menerima bantuan dari seorang pengusaha? Dia tidak lagi menjadi institusi yang independen. Bukan tidak mungkin adanya sumbangan seperti ini membuat MA mudah dibeli?” ujarnya saat dihubungi wartawan, Sabtu (27/10).

Ia mengatakan Nurhadi adalah pengusaha yang membantu MA. Nurhadi adalah pengusaha walet sekaligus PNS yang menjabat Sekretaris MA. Menurut dia, patut diduga sumbangan ke MA bukan saja berasal dari seorang Nurhadi tetapi ada pengusaha-pengusaha lain. “Makanya saya mendesak agar MA segera periksa Nurhadi. KPK dan KY juga segera periksa, supaya jelas semuanya,” sambung Gayus.

Ia sekaligus menyayangkan ungkapan Ketua Muda MA Pidsus Djoko Sarwoko yang meminta Gayus untuk mundur dari MA kalau tidak nyaman dengan situasi di MA. “Ini kelihatan sekali Djoko emosional atau mungkin juga sudah kelimpungan. Dia juga bukan pengawas. Saya heran sekali,” tukasnya.

Sebelumnya, Gayus meminta KPK dan KY segera memeriksa Hakim Djoko Sarwoko dan Nurhadi. Pasalnya, pada 25 Oktober 2012, di hadapan wartawan di ruang kerjanya, Djoko mengatakan Nurhadi banyak memberikan sumbangan kepada MA berupa bantuan finansial.

“Apakah boleh lembaga negara menerima sumbangan dari pengusaha walaupun yang bersangkutan PNS yang diberitakan punya ruang kerja mewah di MA dan meja kerja seharga 1 miliar? Berapa banyak sumbangan tersebut? Digunakan untuk keperluan apa saja dan kapan saja waktu diserahkan? Apakah ini bukan bentuk gratifikasi kalau tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari?” ungkap Gayus. >>Sahrial Nova

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.