mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

KPK Akan Telusuri Informasi Wa Ode Terkait keterlibatan Marzuki

Published on Jun 22 2012 // Berita Utama

Jakarta,(MR)
PERNYATAAN Wa Ode Nurhayati terkait keterlibatan Ketua DPR Marzuki Alie dalam kasus dugaan korupsi, bakal ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seakan ‘tembakan’ di siang bolong, Wa Ode menuding Marzuki menerima suap.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, informasi Wa Ode Nurhayati terkait keterlibatan Marzuki dalam kasus dugaan korupsi akan ditelusuri. Marzuki sudah membantah tuduhan Wa Ode yang juga menyebut para pimpinan DPR yang menjadi wakil Marzuki pernah menerima jatah masing-masing Rp250 miliar.
Menurut Wa Ode, jatah Marzuki dan para wakil ketua DPR itu tidak diperoleh sesuai mekanisme konstitusional yang ada di Gedung Parlemen. Informasi tersebut diperoleh melalui Nando, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Anggaran DPR.
“Nando menyebutkan bahwa kode K (Marzuki Alie) memiliki jatah Rp300 miliar, Rp250 miliar per wakil ketua, dan pimpinan Banggar. Itu data dari saudara Nando, bukan (hanya tudingan) dari Wa Ode,” kata Wa Ode. Ini jelas pernyataan serius dan harus secepatnya diverifikasi.
Agaknya, Wa Ode merasa tidak berbuat sendiri. Publik menduga-duga tentang benar tidaknya tuduhan Wa Ode itu sebab disampaikan dalam persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Bagaimana kelanjutannya?
Sejumlah demonstran mahasiswa yang berasal dari BEM-RI kemarin telah mendesak agar KPK segera memeriksa Ketua DPR RI, Marzuki Alie, terkait dugaan menerima jatah Rp300 miliar dari pembahasan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di Badan Anggaran DPR RI pada 2011. Artinya, isu suap Marzuki itu sudah menyeruak ke ruang publik.
ICW sudah mendesak KPK mengumumkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi program dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) itu. Karena dengan penetapan tersangka baru, KPK dapat membuka tabir mafia anggaran di tubuh DPR.
Abdulah Dahlan dari ICW merasa yakin KPK mampu menuntaskan permainan anggaran yang diduga melibatkan pimpinan Badan Anggaran (Banggar). Karena, ada alur keputusan PPID dilakukan oleh empat pemimpin Banggar.
Menurut Dahlan, tak penting apakah pemimpin Badan Anggaran tersebut terlibat atau tidak dalam dugaan korupsi ini, mereka tetap wajib dimintai pertanggungjawaban.
Sejauh ini ada sejumlah kejanggalan dalam perjalanan penetapan PPID oleh Badan Anggaran. Misalnya, keluarnya surat Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang mempertanyakan penetapan daerah DPID oleh Banggar.
Karena itu, ICW curiga, pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR RI sangat rentan terjadi praktek kongkalingkong. Baik antara calo anggaran, anggota Banggar, Pimpinan Banggar, dan Pimpinan DPR. Ironisnya, yang terseret di meja hijau hanya oknum tertentu. “Dalam kasus ini, KPK tidak boleh tebang pilih mengungkap praktek korupsi DPID itu,” kata Dahlan.
KPK sudah semestinya menelusuri dugaan penerimaan suap DPR Marzuki Alie senilai Rp300 miliar, dalam kasus pembahasan DPID. Benar atau tidak tudingan Wa Ode atas Marzuki harus dituntaskan oleh KPK agar tidak menjadi pertanyaan dan kecurigaan publik.
Kasus korupsi Wa Ode ditengarai merupakan korupsi politik berantai, sehingga penuntasannya harus mencapai seluruh mata rantainya yang tali-temali. Agar korupsi Banggar itu bisa dibongkar, maka benang kusut kasus itu harus diusut. >> Tedy Sutisna

Leave a comment