mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Komisi III DPRD Bombana Soroti Rendahnya Honor Bendahara Desa

Published on Apr 18 2017 // Nusantara

Bombana (MR)
Komisi III DPRD Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menilai terjadi diskriminasi dalam pemberian honor bendahara desa dengan aparat desa di Kabupaten Bombana.

Tak ayal, hal inipun mendapat sorotan dari salah seorang anggota Komisi III, H. Ambo Rappe, A.MT di sela-sela hearing dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, Senin (10/4).
Seperti diketahui, Komisi III menggelar hearing dengan Kepala DPMD Bombana, Drs.Hasdin Ratta, M.Si, dipimpin Ketua DPRD Bombana, Andi Firman, SE., M.Si terkait kasus Pungutan Liar (Pungli) di tubuh DPMD yang telah terekspos di Media Massa. Terekspos, kalau dalam pencairan dana desa, Kepala Desa harus menyetor uang hingga Rp 2 juta kepada pihak DPMD Bombana.

Dalam hearing yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bombana itu, komisi III juga menyoroti beberapa hal, salah satunya mengenai rendahnya honor bendahara desa. Berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 432 Tahun 2016 tentang besaran maksimal honor Kepala Desa dan perangkatnya ditetapkan masing-masing, Kepala Desa Rp 2,5 juta, Seretaris Desa, Rp 2 juta, aparat lain Rp 1,5 juta dan Bendahara Rp 500 ribu.
Ambo Rappe mengaku prihatin atas minimnya honor bendahara desa. Menurutnya, semua bendahara desa mengeluhkan jauhnya perbedaan honor ini. Pasalnya, besarnya tanggung jawab yang melekat kepada bendahara desa tidak sepadan dengan honor yang diterima.

“Honor Bendahara Desa dengan perangkat desa ini sangat jauh perbedaannya. Selisih anggarannya antara bumi dan langit. Kasian ini, padahal penanggung jawab keuangan adalah bendahara. Ini banyak keluhan, hampir semua desa bendaharanya mengeluhkan hal ini,” tambah Politisi PAN ini.

Terkait dengan itu, Ambo Rappe mengharapkan Pemerintah Daerah dapat menambah honor Bendahara Desa minimal Rp 750 ribu. “Tugas pokok bendahara menyangkut masalah keuangan yang tanggung jawabnya sangat besar, sehingg saya harapkan ke depan ini bisa dikomunikasikan. Saya kira tidak ada salahnya kalau dalam aturannya dinaikkan paling tinggi Rp. 1 juta sehingga honor bendahara bisa dinaikkan menjadi minimal RP 750 ribu,” tambahnya.

Sementara itu Kepala DPMD Bombana, Drs.Hasdin Ratta, M.Si tidak menampik kalau selama ini bendahara desa menerima honor sangat rendah dibanding aparat desa, tetapi, kata dia, hal itu sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Bombana.

Meski demikian, mantan Asisten III Setda Bombana ini, mengaku akan mengupayakan agar honor bendahara desa dapat dinaikkan dalam perubahan APBDes . “Kami tidak ingin berkelit, tapi barang ini barang jadi sebelum kami di sana (DPMD, red.). Insya Allah, sebelum perubahan APBDes, nanti akan kita lihat kembali dan disesuaikan dengan aspirasi teman-teman di bawah,” ujarnya. Usai hearing, salah seorang staf DPMD Bombana, Martin Rianto, yang dikonfirmasi, mengatakan, tidak ada masalah jika honor bendahara ditambahkan selama memiliki dasar hukum yang jelas. “Kalau SK Bupati mengatakan tambah, ya kita tambah,” kata mantan Kepala Desa Lantawonua ini. >>HT

Leave a comment