Kisah Pilu Warga Transmigrasi Di Ujung Perbatasan

Ditulis Oleh :
Roy Parlin Sianipar
(Wartawan Media Rakyat Biro Kabupaten Natuna)

 

Natuna, (MR)
Berbicara soal transmigrasi, cara jitu Pemerintah Indonesia untuk mengisi pulau terpencil dan kosong, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program ini digagas Presiden RI pertama Ir. Soekarno.

“Transmigrasi masalah mati-hidup dan merupakan satu persoalan nasional,” kata Bung Karno saat menghadiri Musyawarah Gerakan Transmigrasi di Istora Senayan 28 Desember 1964 silam.

Slogan ganti pemimpin ganti kebijakan, bukanlah isapan jempol semata. Buktinya program transmigrasi ditemukan beberapa kasus, karena gagal meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Salah satu faktor adalah proyeksi pengembangan daerah transmigrasi belum jelas arahnya, sehingga tidak jarang masyarakat pulang ke kampung halamannya sebelum memetik hasil.

Seperti halnya di Kabupaten paling ujung utara NKRI, tepatnya Kabupaten Natuna Provinsi Kepri. Pada tahun 1995 lalu, ratusan keluarga dari Pulau Jawa, Lampung, Sumatera dan penduduk lokal, di berangkatkan ke Natuna, kala itu masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau.

Bermodalkan ‘janji manis’ dibawah rezim Presiden ke-2 RI Soeharto, transmigran ‘diimingi’ lahan dan dipekerjakan pada Perusahaan pengolah komoditas kelapa sawit, dengan izin pola perkebunan PIR (Program Inti Rakyat)-TRANS KKPA.

Warga transmigrasi pun diberi lahan 3,5 Ha dengan rincian Lahan Usaha (LU) I 0,5 Ha sebagai pekarangan rumah LU II 1  HA dan LU III 2 Ha untuk perkebunan sawit. Bermodalkan janji itu, masyarakat terlena dan berbondong-bondong ke Natuna.

Sayangnya nasib berkata lain, kebun sawit tidak pernah terwujud hingga sekarang, masyarakat Desa Batubi hanya bisa melihat sebahagian batangnya saja, sementara buahnya terbuang sia-sia karena tidak ada Pabrik atau pembeli.

Bupati Natuna Ilyas Sabli kala itu menjabat pada periode 2011-2016 pernah membuat program akan membangun pabrik mini di daerah transmigrasi Batubi. Celakanya, hingga habis masa tugasnya,? pabrik itu tidak pernah kesampaian.

23 tahun sudah desa Transmigrasi Batubi berdiri, hanya masyarakat mampu bertahan menghiasi daerah itu. Sebahagian besar penduduknya telah pindah dan pulang kampung, lahannya dijual untuk ongkos.
Kini mereka yang bertahan sudah punya anak cucu dan cicit, namun program sawit oleh Pemerintah Pusat tidak pernah kesampaian. Kelapa sawit dibiarkan berdiri gagah menjadi ikon resmi, sebagai contoh ‘kegagalan’ Program Pemerintah.

Kini Desa Batubi sudah mekar menjadi Kecamatan Batubi, meski penuh perjuangan, akses ke Desa ini sudah mulai membaik. Seiring berjalannya waktu, kini warga mulai ganti profesi jadi Nelayan, petani karet maupun petani tanaman palawija. Andai saja program sawit benar-benar berjalan, sudah pasti masyarakat transmigran Batubi memperoleh hidup lebih layak.

Mereka tinggal mengambil hasil dan bermain dengan cucunya, tetapi angan-angan itu sirna. Lalu timbul pertanyaan, kapan program sawit di Kecamatan Bunguran Batubi bisa terlaksana?. Beralih profesi jadi petani tanaman palawija, bagai mendapat durian runtuh bagi masyarakat Batubi.

Sebab, Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menggalakkan lahan pertanian dan persawahan. Bersama TNI program ini terus digaungkan, namun hasilnya belum memuaskan. Sebab hasil tanam tidak seimbang dengan biaya kerja, bahkan usai panen, sawah tersebut terkesan dibiarkan.

Agar bisa berkesinambungan, Pemerintah seharusnya menyalurkan pupuk subsidi dan bibit unggul, sambil menunggu lahan tani produktif untuk digarap mandiri. Selain pupuk dan bibit, tenaga penyuluh pertanian sangat diperlukan, guna memberikan pengetahuan kepada petani.

Jika petani  sudah punya wawasan dan lahan sudah produktif, kebutuhan pangan untuk masyarakat Ranai akan terpenuhi. Bahkan, tak menutup kemungkinan kebutuhan di Natuna juga tercukupi, tapi butuh komitmen dari Pemerintah.

Memang permasalahan warga transmigrasi di Kabupaten Natuna sudah sampai ketitik jenuh. Persoalan ini pun pernah dilaporkan oleh LSM Peduli Trans Natuna, baik kepada Kementerian terkait, Kapolri, Kejagung dan KPK, sejak tahun 2008-2010.

Berjuang sendirian dengan menjual harta bendanya, Bapak 4 anak ini gagal menyalurkan aspirasi masyarakat, laporan anak daerah ini tidak pernah mendapat tanggapan. Nurohman menilai, Program transmigrasi ada ‘permainan’, sebab jatah hidup seharusnya dikucurkan, sampai masyarakat sudah mandiri tidak dilakukan lagi.

Selain itu ada indikasi Perusahaan melakukan pembukaan lahan oleh PT Rupat dan SAS, dinilai untuk ‘mengambil’ hasil hutannya saja. Parahnya lagi, sampai sekarang sertifikat atas lahan LU III seluas 2 Ha, seperti dijanjikan, belum jelas hak kepemilikan secara hukum.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harusnya jeli melihat situasi terjadi, apalagi Kabupaten Natuna berada di tengah Negara Asean. Meski SDA kaya, namun masih banyak masyarakatnya tingkat ekonomi dibawah rata -rata. Solusi tepat, agar program sawit tetap jalan, Pemerintah Pusat maupun daerah bersinergi membangun pabrik mini pengolahan sawit. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Batubi.

Kemudian, status tanah bagi warga trans dapat dituntaskan, biar secara hukum legal. Semoga jeritan masyarakat warga trans Batubi didengarkan oleh pemegang pucuk pimpinan di Negeri ini.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.