mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Kinerja SKPD Lamban, DAK Tahap II dan III Terancam Tidak Dibayar

Published on Dec 05 2011 // Berita Utama

Sulteng, (MR)

Melihat kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sulawesi Tengah yang lamban, tentunya membuat gundah segenap insan pemerhati provinsi Sulteng. Bagaimana tidak, tak terasa tinggal 1 (satu) bulan lagi tahun anggaran 2011 akan segera berakhir. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.160/PMK.07/2011 tentang penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)  Tahun Anggaran 2011, maka pencairan DAK tahap II dan tahap III dilaksanakan setelah daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAK tahun 2011 yang penggunaannya telah mencapai 90 persen dari penerimaan DAK tahun 2011 sampai dengan tahap sebelumnya. Dan jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka sangat mungkin Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap II dan tahap III yang bertujuan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dicairkan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Media Rakyat, dari 51 SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng, ada 11 SKPD yang serapan keuangannya rata-rata berkisar 50 persen.

Tentunya menjadi tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merealisasikan penggunaan DAK sebesar 90 persen jika ingin pencairan tahap II dan tahap III di bayarkan. Bila sampai pada waktu yang ditetapkan realisasi penggunaan anggaran belum 90 persen maka pambayaran DAK tahap selanjutnya tidak bisa dicairkan.

Berbagai persoalan menghambat kinerja sejumlah SKPD, masalah-masalah kecil yang seharusnya tidak boleh terjadi, seperti pergeseran jadwal pada kegiatan pelatihan, revisi kegiatan dikarenakan kesalahan input data, kesalahan dalam pencantuman kode rekening dan banyak masalah lain yang sebenarnya hanyalah masalah kecil.

Melihat berbagai masalah ini tentunya menunjukkan kesiapan yang minim dan lemahnya penyusunan program kerja dari setiap SKPD bermasalah tersebut.

Sebelumnya dalam laporan nota keuangan rancangan perubahan APBD 2011 yang disampaikan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam sidang paripurna DPRD, menunjukkan hingga triwulan III tahun anggaran 2011, anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp.1,232 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp.567 miliar lebih atau hanya 46,02 persen. Rendahnya serapan APBD juga berlaku pada sisi pendapatan daerah. Dari target APBD 2011 sebesar Rp.1,168 triliun hingga pertengahan tahun ini hanya terealisasi  Rp.922,8 miliar atau 78,99 persen.

Yang paling memprihatinkan, belanja modal yang digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik, serapan anggaran hingga triwulan III 2011 hanya mencapai 28,41 persen. Dari total anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal mencapai 176 miliar, yang direalisasikan hanya Rp.46 miliar lebih. Tentunya ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah sekaligus tantangan bagi segenap SKPD yang kinerjanya jauh dibawah hasil yang diinginkan. >> Myk

Leave a comment