mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Ketua dan Wakil Ketua DPR Merasa Tersinggung oleh Dahlan Iskan

Published on Oct 30 2012 // Berita Utama

Jakarta,(MR)

POLEMIK Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan DPR-RI semakin memanas. Anggota DPR merasa tidak senang dengan sikap dan ucapan Dahlan Iskan yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN untuk pencairan anggaran PMN.

Ketua DPR RI Marzuki Alie merasa tersinggung dengan himbauan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang melarang Direksi BUMN memberi upeti kepada anggota DPR untuk memperlancar urusan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan urusan lainnya. “Itu menyinggung kita. Itu seolah-olah kita minta uang, saya tersinggung, itu kalimat seolah saya minta uang. Kasih tahu ya, jangan begitu, saya anggota DPR lo,” kata Marzuki usai rapat paripurna di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Bahkan, Marzuki menantang Dahlan untuk bisa membuktikan kalau memang terbukti ada oknum anggota DPR yang meminta upeti ke BUMN. “Siapa? Buka dong!,” tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI dari Demokrat Benny K Harman geram dengan ucapan Dahlan Iskan yang melarang para BUMN untuk memberikan upeti kepada DPR. “Dahlan Iskan jangan asal bicara, siapa yang meras, tunjuk langsung? Kalau hanya atas hipotetik itu namanya melecehkan kami,” geram Benny.

Bahkan Benny menegaskan akan segera memanggil Dahlan Iskan untuk mempertanggung jawabkan ucapannya tersebut. “Saya atas nama Komisi VI akan memanggil Dahlan Iskan untuk mempertanggung jawabkan ucapannya, karena kalau tidak benar itu fitnah namanya,” tukasnya

Dahlan Iskan melalui Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi mengatakan telah memberikan perintah kepada semua direksi BUMN untuk berani menolak anggota DPR yang meminta-minta jatah ke BUMN terkait pencairan anggaran penanaman modal negara (PMN).

“Ini tidak khusus hanya untuk BUMN penerima PMN saja. Tapi berlaku umum untuk apa saja,” tutur Faisal kepada wartawan, Rabu (24/10/2012). Perintah Dahlan ini dilakukan karena banyak BUMN yang akan dapat suntikan modal di tahun ini. “Sehingga diwanti-wanti untuk tidak main yang aneh-aneh,” jelas Faisal. Adapun BUMN yang rencananya bakal dapat suntikan modal (PMN) tahun ini adalah: PT PAL Rp 648 miliar, PT Merpati Nusantara Airlines Rp 561 miliar, PT Askrindo Persero Rp 800 miliar, PT Jamkrindo Rp 1,2 triliun.

Dahlan memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN untuk pencairan anggaran PMN. Apa alasannya?

Sejak 28 September 2012, pemerintah melalui sekretariat kabinet (setkab) sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah. Dipo Alam mengatakan, surat edaran itu sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pencegahan praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/ DPRD, dan/atau rekanan.

Di antara para pejabat yang diberi surat edaran, ada nama Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sejak lama, banyak pihak mengendus ada beberapa oknum DPR atau parpol yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah.

Menurut Dipo, surat edaran tersebut berlaku untuk semua jajaran kementerian dan lembaga, termasuk BUMN. Anggaran 2012-2013 harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu.”Surat edaran itu sama kepada seluruh pejabat, termasuk Menteri BUMN dan jajarannya,” tambahnya.

Berikut sebagian penggalan surat edaran itu seperti dilansir dalam situs Seskab.go.id:

“Demi suksesnya pembangunan untuk rakyat dalam sisa masa bakti KIB II, maka kami mengingatkan diri kami sendiri dan mengajak seluruh Menteri dan anggota KIB II beserta jajarannya, pimpinan dan jajaran Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, serta pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum anggota DPR/DPRD dan/atau rekanan, dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014,” tulis Seskab dalam Surat Edaran itu.

“Bila ada konsekwensi akibat penolakan itu kemudian anggaran Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah “akan dipotong” atau“ dibintangi”, maka seyogianya merujuk kepada ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 yakni apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya,” lanjutnya. >> Tedy Sutisna

Leave a comment