Kepala Desa SukaDaya Resmi Telah Di Laporkan Ke Penegak Hukum

Bekasi, (MR) – Terkait Anggaran dana desa dan Banprov di akhir tahun 2018 tahap tiga dan tahap satu 2019 seyogianya harus di realisasikan Secara Tepat guna,Efisien dan Transaparansi, (10/07/2019).

Sebuah Lembaga swadaya Masyarakat  Komisi Anti Mafia Peradilan Dan Korupsi Republik Imdonesia (LSM KAMPAK-RI) Telah melaporkan kepala Desa SukaDaya Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi,yang pada saat ini di jabat oleh Sartija Arijona.

Saat di mintai komentarnya oleh wartawan Media Rakyat pukul 15.00 wib Indra Pardede selaku Sekjend LSM KAMPAK- RI, di kantornya Grand Galaxy Bekasi Blok RRG 9 No.39.

Menjelaskan,”kami LSM KAMPAK-RI sudah melaporkan ke pihak penegak hukum terkait anggaran yang sudah di terima pada akhir tahun 2018 tahap tiga dan tahap satu oleh kepala desa sukadaya.

Hal ini sangat Bertolak belakang dari Amanah Perundang undangan Bahwa Anggaran Dana Desa harus dikelola secara Transparansi dan Akuntabel.

Sementara kami melihat perkembangan pembangunan di desa tidak ada perubahan yang signifikan bahkan di duga terlihat pembangunan tersebut asal-asalan.

Adapun pembangunan di desa sukadaya itu yang sudah terlihat di bangun oleh kepala desa yang lama hal ini patut kami duga bahwa anggaran tersebut masuk kantong pribadi.”Ujar Indra.

Lanjutnya Sedangkan Besarnya Anggaran yang diterima sangat fantastis dari tahap tiga 2018 dan tahap satu 2019 sekitaran milyaran rupiah.

Dengan sikap seperti itu berarti kepala desa sukadaya Sartija Arijona kecamatan sukawangi tidak siap dikritisi,kami dari LSM KAMPAK-RI sudah menurunkan Team Investigasi kelapangan untuk membuktikannya.

Ternyata apa yang kami duga itu benar bahwa pembangunan di desa sukadaya sampai saat ini dalam pengerjaan fisiknya di duga asal ada tidak sesuai dengan aturan SPECK/RAB dan ketika team Investigasi kami meminta keterangan dari beberapa warga yang enggan disebutkan namanya.

“Membenarkanya bahwa semenjak terpilih menjadi kepala desa dalam pengerjaannya cuma hanya sekedar terlihat ada fisiknya dan terkesan kurangnya bersosialisasi terhadap masyarakat setempat.

Dalam hal ini kamipun sudah mendapatkan bukti-bukti yang kuat untuk melaporkan kepala Desa Sukadaya kepada pihak penegak Hukum.

Oleh karena itu hanya penegak Hukumlah yang lebih berhak memeriksa Penyimpangan laporan pertangung jawaban Anggaran Desa.”Ujar indra.

Sekaligus Kami meminta kepada Bupati Kabupaten Bekasi Eka supriatmaja, Untuk bertindak tegas agar segera memberikan sangsi kepada kepala desa sukadaya dan Camat Sukawangi yang ikut bertanggung jawab terkait penyalahgunaan anggaran desa.”Tegasnya.

Hal ini dugaan kami bahwa kinerja Camat Sukawangi beserta jajarannya tidak becus terkesan tidak efektif melaksanakan tugasnya  memonitoring atau Controling atas penyerapan anggaran desa di kecamatan sukawangi.

karena ini adalah Menyangkut Tanggung Jawab Secara Leading (Kepemimpinan) sebagai Camat.”Pungkas Indra selaku Sekjend di Lembaga LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMISI ANTI MAFIA PERADILAN DAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (LSM KAMPAK-RI).

Hal senada disampaikan oleh Dedi Rahmadi Investigasi dari Pimpinan Pusat LSM GRASI (Gema Rakyat Anti Korupsi).

Pasca Ditangkapnya Mantan Bupati Neneng Hasanah Yasin dan Beberapa Kepala dinas,menyisakan Keprihatinan dan merosotnya Kepercayaan Masyarakat kepada Birokrasi Pemerintahan.

Di harapkan di bawah Kepemimpinan Bupati yang Baru dilantik sekarang Mendatangkan Harapan Baru dan menumbuh kuatkan kembali Kepercayaan Masyarakat bahwa birokrasi Pemerintahan kabupaten Bekasi itu Bersih.

Bupati Hendaklah sigap menyikapi Keadaan dibawah.Dengan Adanya Sinergitas ditingkat Muspida baik legislatif,eksekutif dan yudikatif Tujuan untuk kemashlatan masyarakat dan Birokrasi yang bebas Korupsi akan segera terwujud.

Kalau memang ada Kepala Desa yang Bermasalah,Bupati harus Tegas Menegur hingga memberi sanksi.

Kami masyarakat sangat Mendukung Langkah dan sikap Bupati untuk menjadikan Bekasi Sebagai kabupaten yang bersih,bebas Korupsi.”Tegas Bang Dedi Sapaan Akrabnya.

Kepala Desa adalah Ujung Tombak Birokrasi Pemerintahan dalam Pencapaian Program dan Cita cita Pembangunan Bangsa.

Ketidak mampuan Seorang Kepala Desa Menjalankan Amanah dan Tanggung jawabnya tentu akan sangat berbahaya buat kemajuan Daerah sekaligus Bangsa,Karena Kepala Desa adalah Birokrasi yang Bersentuhan Langsung Kepada Masyarakat.”Pungkasnya. (Bemo)

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.