mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Kepala Desa Dilaporkan Warganya ke Polisi

Published on Mar 29 2013 // Berita Utama

Sumenep,(MR)

BERMULA dari kecurigaan seorang warga atas peyerobotan tanah TKD yang dilakukan oleh Kepala Desanya sendiri (Moh.Halil, S.Pd) dalam hal ini Asmuni yang sangat prihatin atas tindakan Kepala Desa tersebut melaporkan ke Kepolisian Resort Sumenep.

Asmuni telah menemukan tanah percaton yang telah ber SPPT dan tidak lagi bernama tanah percaton melainkan tanah tersebut sudah atas nama Moh. Hallil, S.Pd yang dalam hal ini adalah Kades Lalangon sendiri.

Tanggal 21 Maret 2013, Asmuni bersama 3 (tiga) temannya yang juga warga Lalangon mendatangi Mapolres untuk melaporkan hal tersebut. Kedatangan empat warga ini awalnya akan di terima langsung oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resort Sumenep, namun sehubungan Kasat pada waktu itu ada agenda rapat, Asmuni bersama 3(tiga) rekanya hanya ditemui oleh salah satu anggota yang ditunjuk Kasat Reskrim pada waktu itu. Selanjutnya menurut Asmuni, pada laporan tersebut dirinya ditolak dengan alasan yang tidak jelas.

Pada tanggal 23 Maret 2013, Asmuni datang lagi ke Mapolres Sumenep untuk melaporkan ulang perihal pencaplokan tanah tersebut. Namun dalam hal ini Asmuni didampingi oleh pengacaranya, lagi-lagi usaha Asmuni kandas, Asmuni diterima oleh Wakil Kanit Pidum, namun laporan Asmuni masih ditangguhkan hingga hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 guna dimusyawarahkan atau gelar perkara.

Karena dinilai menemui jalan buntu, untuk melaporkan hal tersebut, Asmuni langsung melaporkan ke Kadif Propam Kepolisisan Republik Indonesia di Jakarta.

Adapun materi laporan perkara Pelapor tersebut adalah melaporkan Moh. Halil, Kepala Desa Lalangon, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, karena telah merubah atas nama tanah percaton yang tersebut pada persil nomor 47 dk, kelas desa I, seluas 550 m2 sebagaimana tersebut pada copy letter C, menjadi atas nama Terlapor yakni Moh. Halil, S.Pd, sebagaimana tersebut dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB (Pajak Bumi Bangunan) tertanggal 05 Januari 2009.

Sementara setiap perubahan nama pada atas nama tanah di letter C menjadi atas nama lain pada SPPT, harus didasari oleh surat kepala desa yang menyatakan perubahan atas nama tersebut. Tanpa adanya surat kepala desa, penerbit SPPT tidak dapat merubah atas nama dalam SPPT tersebut.

Dengan demikian telah terjadi pemalsuan atas nama tanah percaton desa menjadi tanah atas nama pribadi Moh.Halil. Sehingga kedudukan tanah tersebut saat ini tidak dapat disebut tanah percaton desa, melainkan tanah tersebut telah menjadi tanah pribadi perorangan. Karenanya desa atau masyarakat desa Lalangon, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep telah dirugikan, karena tanah percatonnya telah tidak ada.

Asmuni melalui kuasa hukumnya Ahmad Rifa’i SH, M Hum sangat berharap kasus yang menimpa di desanya secepatnya ada penanganan dari pihak berwajib secara hukum dengan sangat berharap tidak akan terjadi hal yang serupa pada desa-desa lain di Kabupaten Sumenep khususnya dan di Madura pada umumnya. >> Ufik

Leave a comment