mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Kemnakertrans Siapkan UU soal Pengupahan

Published on Feb 22 2013 // Berita Utama

Jakarta,(MR)

MENTERI Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan segera mengamandemen Undang Undang Nomor 13. Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Saat ini Peraturan Presiden (PP) tentang perubahan UU ini tengah disiapkan.

Menurut Muhaimin, poin penting yang akan dimasukan dalam perubahan UU tersebut adalah sistem pengupahan yang akan dikaitkan dengan masalah produktivitas dan kesejahteraan pekerja. “UU Nomor 13 ini masih belum jelas khususnya sistem pengupahan,” kata dia dalam acara “ Media Visit : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Gedung Beritasatu Plaza, Jakarta, Selasa (19/2).

Dia mengatakan, dari pihak pengusaha sudah menyetujui untuk dilakukan perubahan atas UU No.13 Tahun 2003 ini. Pengusaha menurut dia, menilai UU tersebut tidak menguntungkan kelompoknya terutama dari faktor skill atau kualitas pekerja yang dinilai masih belum memenuhi standarisasi dunia kerja.

Dia mengatakan, perubahan atas UU ini diharapkan bisa selesai dalam waktu enam bulan. Menurut dia, saat ini draft UU tersebut sudah ada di tangan lima perguruan tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pemerintah. Muhaimin berharap, jika UU ini sudah rampung maka tidak ada lagi demo anarkis dari pekerja.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai jika pemerintah akan merubah UU No.13 Tahun 2013 ini, pemerintah harus melibatkan semua stakeholder seperti pengusaha, buruh atau pekerja serta para Akademisi.

Dia menjelaskan, jika naskah tersebut disetujui pemerintah segera mengambil langkah dengan mensahkan UU baru. “UU ketenagakerjaan ini sudah hampir 7 kali diamandemen, kebanyakan isinya malah lebih buruk dari yang sebelumnya, saya harap jika pemerintah mau merevisi UU ini semoga isinya lebih baik,” ujar dia

Dia mengatakan, UU ini harus memberikan perlindungan yang tegas kepada pekerja seperti masalah outsourcing dihapuskan. jaminan sosial dan kesehatan. Soal produktivitas yang akan menjadi acuan penentuan UMP dinilai sangat baik.

Menurutnya, saat ini banyak pengusaha yang mengeluh soal skills pekerja, jika nantinya UMP dihitung berdasarkan produktivitas maka dampaknya adalah menyejahterakan para pekerja itu sendiri. “Jika pekerja itu produktif, upahnya naik, tapi jika pekerja itu kurang produktif, gajinya menyesuaikan, hal itu wajar wajar saja,” ujar dia. >> Yusandi

Leave a comment