Sunday, 18/11/2018 | 12:04 UTC+7
Media Rakyat

Kejaksaan Siap Bertanggung Jawab Atas SP3 Kasus Korupsi

Jakarta,(MR)

Kejaksaan Agung (Keja-gung) menegaskan akan ber-tanggung jawab atas semua penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SP3) terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani mereka. Kejagung berpendapat bahwa penerbitan SP3 itu sudah sesuai dengan kaidah hukum.

Hal tersebut disampaikan Wakil Jaksa Agung Darmono ketika dihubungi, Sabtu (7/1). Darmono mengatakan hal tersebut menyikapi komentar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang akan mengajukan gugatan prapera-dilan terhadap Kejagung karena telah menghentikan penyidikan tiga kasus korupsi.  “Kita akan bertanggung jawab. Semua penerbitan SP3 sudah sesuai dengan fakta yang ada,” ujar Darmono.

Mantan Plt Jaksa Agung tersebut juga menegaskan bahwa pihaknya menghargai semua langkah yang akan dilakukan oleh LSM MAKI dengan mengajukan gugatan praperadilan tersebut.”Tentu kita menghargai, tentunya kita mengambil langkah sesuai aturan yang ada,” sambungnya.

Darmono kemudian kembali membantah bahwa ada kese-ngajaan menyembunyikan penghentian penyidikan ketiga kasus tersebut. “Intinya tidak ada yang disembunyikan.”

Sebelumnya, LSM MAKI menyatakan akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejagung yang telah menghen-tikan tiga kasus tindak pidana korupsi.

Ketiga kasus tersebut, yak-ni, dugaan korupsi proyek floating crane PT Tambang Batu-bara Bukit Asam yang merugi-kan keuangan negara Rp362 miliar. Kemudian kasus Guber-nur Kalimantan Selatan, Rudy Arifin sejak terkait dugaan korupsi dalam pemberian uang santunan pembebasan tanah bekas Pabrik Kertas Martapura.

Lalu dugaan korupsi peng-ambilalihan, dan kasus dugaan korupsi pengambilalihan aset PT Kiani Kertas pada 1998 yang merugikan keuangan negara Rp1,3 triliun. >> Tedy Sutisna

About

pembawa suara pembangunan bangsa

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.