Kejagung Segera Periksa Sembilan Kepala Daerah

Jakarta (MR)

Kejaksaan Agung (Keja-gung) menyatakan akan mengajukkan Izin kepada Presiden terkait pemeriksaan sembilan kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi. Kejagung juga tengah menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Daerah. “Penghitungan kerugian negara itu tengah dihitung oleh masing-masing BPKP daerah, bukan di BPK Pusat. Jadi (izin ke Presiden) belum kita ajukan, jadi kalau nanti daerahnya memang sudah mendapatkn kerugian negara, itu diajukan ke Kejaksaan Agung. nanti kejagung melanjutkan permintaan (Izin ke Presiden),” ungkap Jaksa Agung Basrief Arief di Kejagung, Kamis (18/8), malam.

Basrief mengakui sampai sekarang pihaknya masih menunggu untuk melaporkan adanya kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 9 Keda tersebut. “masing-masing daerah belum melaporkannya. Karena yang menghitungkan masing-masing daerah bukan di BPKP pusat, itukan ada diskusi di luar kejaksaan,” ungkapnya

Untuk diketahui, dari 9 Kepala Daerah yang tersandung kasus dugaan Korupsi yang ditengah diproses Kejagung yakni Awang Faroek (Gubernur Kalimatan Timur), Rudi Arifin (Gubernur Kalimantan Selatan), Lalu Muhtadin Serai (Bupati Ogan Komilir Ulu), Bambang Bintoro (Bupati Batang), Budiman Arifin (Bupati Bulungan), Ruhudman Harahap (Wali Kota Medan), Edison Seleleobaja (Bupati Kepulauan Mentawai), Buhari Matta (Bupati Kolaka), dan Dudung Supardi (Wakil Bupati Purwakarta). (Ediatmo)

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.