Kejagung Kaji Cara Pemeriksaan Pejabat saat Pemilukada

Jakarta,(MR)

KEJAKSAAN Agung telah mengkaji mekanisme pemeriksaan kepala daerah saat berlangsung pemilu kada di lokasi setempat, guna menghindari kecurigaan adanya motif-motif politik dibalik kasus itu.”Kami membuat edaran kepada seluruh Indonesia, ketika ada pemilu kada, penanganan perkara didelay (ditunda), jangan sampai kita terbawa pada politik,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Andhi Nirwanto di sela Diskusi Nasional bertema “Upaya Menghindari Tindak Korupsi antara Pejaba dan Pengusaha”, di Jakarta, Selasa (11/12).

Jampidsus Andhi menolak jika pihaknya dinyatakan lamban dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah. “Satu per satu sudah selesai, tempo hari sudah beberapa,” kata dia.

Dia mencontohkan pemeriksaan untuk Bupati Kolaka Buhari terkait kasus dugaan korupsi penjualan nikel yang terus berjalan di gedung bundar Jampidsus Kejagung. Sebelumnya terdapat beberapa kendala dalam menangani perkara yang melibatkan kepala daerah seperti izin tertulis presiden. Namun, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai izin tertulis dari Presiden untuk memeriksa kepala daerah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Putusan itu dinilai memberikan “kelonggaran” bagi kejaksaan dan kepolisian untuk memeriksa kepala daerah yang tersangkut kasus. Selain kasus yang melibatkan Bupati Koloka, Kejagung juga sedang menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek dalam perkara dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal.

Awang sudah menjadi tersangka, namun proses penyidikannya masih terganjal dengan salinan putusan dua petinggi PT Kutai Timur Energi yang terlibat dalam kasus itu. “Salinannya belum kita terima. Jika salinannya kita terima, akan dikaji dan diekspos” kata Jampidsus Andhi. >> Eka Lesmana

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.