Natuna(MR)- Sejumlah masyarakat kecewa atas penerbitan kartu Natuna sehat. Dinilai kurang pro kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan aturan yang dikeluarkan Pemerintah, sangat sulit dan tidak masuk akal.
Menurut ,Sugiono, penetapan aturan kategori miskin di Natuna, tidak bisa disamakan dengan di Jakarta. Sebab, miskin di jakarta, tidak sama dengan miskin di Natuna..
Mana bisa hidup di Natuna dengan penghasilan Rp.350/bulan?.Biaya hidup di Natuna sangat mahal. Ucap warga RT 007 air lakon itu. “Jangankan Rp.350/ bulan, gaji 1 juta /orang tidak cukup untuk biaya hidup di sini.” Gaji 1 juta masih tergolong miskin.Kenapa?, karena biaya hidup sangat mahal. Beras Bulog saja belasan ribu 1 kg.
Ada beberapa aturan yang tidak masuk akal ,dan tidak menguntungkan masyarakat miskin. Soal penghasilan 350/ bulan .kemudian, tidak punya jamban tidak ada listrik, hanya mampu membeli beras Bulog tidak mampu berobat ke Rumah sakit, kecuali Puskesmas.Rumah tidak layak huni.dan tidak ada harta bergerak ucapnya.
Peraturan inilah yang dinilai memberatkan masyarakat. Kita juga tidak tau dari mana aturan itu diambil. Jika mau membantu masyarakat, tolong jangan terlalu dipersulit katanya.Semakin miskinnya masyarakat Natuna tanah pasti ada.Tapi ekonominya susah.katanya ,usai menghadiri reses anggota Dewan. Kalau bisa tolong dipermudahlah, biar masyarakat kelas bawah bisa menikmatinya.
Lain halnya Pak apio. Ia mengutarakan kekecewaannya, karena berkas berkas nya hilang di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .ucapnya.Berkas Saya sudah lengkap, bisa hilang.Pada hal sudah capek mengurus semua persyaratan itu.
Kepala Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak,Tina Riawita,baru baru ini,, ketika dikomfirmasi diruanggan kerjanya terkait pelayanan adminitrasi rekomendasi untuk mendapatkan Kartu Natuna Sehat, mengatakan. Meskipun telah dibawa surat berupa berkas, mengurus kartu Natuna sehat. Melalui proses wawancara, sebuah bentuk verifikasi Data. Apabila tidak sesusai data yang dilampirkan dengan hasil wawancara, penerbitan rekomendasi dari dinas sosial tidak dapat di proses selanjutnya.lansir dari media online
Program Kartu Natuna Sehat merupakan program Dinas kesehatan , bukan program dinas sosial. Oleh karena itu dinas sosial hanya membantu rekomendasi saja.
Relevansinya masyarakat yang kurang mampu atau miskin menjadi program pemerintah daearah. kita harus periksa kebenaran data, supaya program kartu Natuna Sehat tepat sasaran.” Jelasnya.
Sudah ada 6000 permohon rekomendasi penerbitan kartu Natuna Sehat sedang di proses di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentunya melalui verifikasi agar program kartu Natuna Sehat tepat guna.
Apabila kita tidak melalui wawancara atau verifikasi data ,nanti akan bersinggungan dengan anggaran yang tidak dapat terakomodir dengan baik.” katanya Tina.Sementara Kadis Kesehatan Natuna, belum bisa dihubungi terkait aturan yang dilakukan dianggap mempersulit masyarakat./Roy.
