Kajati Banten Tolak Mendampingi Menjelang PHO

Tangerang, (MR)
Minimnya pendampingan dari aparatur penegak hukum dalam pelaksanaan di satuan kerja (Satker) Pemerintah Daerah (Pemda) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota dan Kabupaten,tentunya membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksaan anggaran. Dengan adanya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dari pihak Kejaksaan, tentunya di harapkan dapat mengurangi tindak penyimpangan fdalam pelaksanaan anggara.
Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Provinsi Banten Happi Hadiastuty, SH,SN mengapresiasi kepada para satuan kerja di wilayah Provinsi Banten,yang mana menurutnya telah banyak dari satuan kerja yang meminta mereka sebagai pendamping mulai dari tahap awal.
tentunya pihaknya akan mengawal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini, dikatakannya pada saat wawancara dengan wartawan usai acara persamaan persepsi dengan aparatur penegak hukum,auditor dan stakeholder dalam rangka penanganan kasus dan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Banten, bertempat di Novotel Mall Tangerang City, Rabu (23/01).
Lebih lanjut Kajati mengatakan, pihaknya tidak akan mendampingi Satker,apabila tidak mulai dari proses awal,karna apalagi setelah akan prevesional hand over (PHO) baru akan meminta pendampingan, tentu permintaan mutlak akan di tolak,karna pihak Kajati sendiri akan melakukan pendampingan apabila di libatkan secara mutlak.
“Kalau permintaan pendampingan setelah PHO, kalau pertama ekspos tidak melibatkan kita dalam progres, setelah PHO baru minta di dampingi, kami tidak akan mendampingi, karena kami akan mendampingi apabila dilibatkan dalam setiap progresnya,” katanya.
Sementara untuk pengaduan-pengaduan masyarakat akan penyimpangan di Banten, di katakan Hadiastuty bahwa tahun ini belum ada,dan untuk tahun sebelumnya data yang ada belum sepenuhnya terekap,tapi yang jelasnya ada, “mungkin karna kita kawal,” tegasnya.
Dengan adanya pengawalan dari pihaknya ini dia menilai telah ada angka penurunan tentang penyimpangan-penyimpangan realisasi dana anggaran di Banten.
Lebih lanjud Ia mengatakan untuk dugaan korupsi yang di tanganinya semenjak dia menjabat di banten yakni dugaan kasus  proyek pembuatan Tanggul di Kabupaten Lebak, yakni proyek tahun anggaran 2016 dan di laporkan pada tahun 2018 dengan dugaan merugikan negara sekitar 4 miliar, “kita sudah melakukan penahanan” jelasnya. >>Alex

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.