Kades Kelanting Sudah MoU dengan Kejari Lumajang

Lumajang, (MR)
Kalimat yang sangat lantang dan di ucapkan berkali-kali kepada kuli tinta ketika mengkonfirmasi Purwanti selaku Kades Klanting Kecamatan Sukodono yang telah menyandang status ‘Tersangka’ atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) unit Pidkor Polres Lumajang terkait pungli Prona pada Februari 2016 lalu.
Kali ini awak media menemukan kejanggalan atas keberadaan proyek irigasi yang alokasi sumber pendanaan dari Dana Desa (APBN) namun di papan nama proyek tidak disebutkan atau tertulis Dana Desa Tahun berapa.
Dan adanya informasi dari masyarakat sekitar yang mengeluhkan tidak sesuainya titik lokasi proyek sebagaimana yang telah disepekati dalam musyawarah desa pada waktu sebelum pelaksaanaan proyek tersebut.
Kepada wartawan Sri Purwanti mengatakan, “proyek irigasi tersebut sumber dananya dari Dana Desa 2017 yang telah disilpakan dan hal itu sah-sah saja, langsung saja konfirmasi pada Timlak proyek,” pintanya.
Purwanti menambahkan, “dalam proyek tersebut tidak ada hal yang menyimpang karena saya sudah MoU dengan pihak Kejaksaan Negeri Lumajang jadi apa yang anda permasalahkan, jika ingin jawaban yang lengkap silahkan konfirmasi dengan pendamping desa saja karna saya masih banyak urusan,” jawab sang Kades dengan nada ketus sambil bergegas pindah ruangan ketika pendamping desa berhadapan dengan wartawan.
Suhantok selaku ketua AKD Kabupaten Lumajang ketika ditemui wartawan saat disinggung hal ucapan Purwanti yang mengatakan. “Saya sudah ada MoU dengan Kejaksaan, begini yang di maksud Bu Purwanti sudah ada MoU dengan Kejaksaan bukan seolah olah beliau ada kerja sama untuk hal pengamanan proyek,” tegasnya.
“Melainkan pihak kejaksaan turun tangan mengingat pada waktu akan pelaksanaan proyek ada kendala dengan keberadaan pohon disepanjang lokasi proyek yang mana pohon-pohon tersebut tidak mendapat rekom dari DLH ketika Bu Purwanti mengajukan ijin akan menebang guna mempermudah pelaksanaan proyek pembangunan irigasi,” jelasnya.
“Oleh sebab ada kendala tersebut maka kita bekoordinasi dengan kejaksaan guna minta petunjuk sehingga tidak memunculkan masalah serius di kemudian hari, jadi maksud MoU dengan kejaksaan seperti itu dan jangan anda tafsirkan ke hal yang miring, hal MoU tersebut memang penting mengingat situasi kondisi seperti sekarang banyak pejabat termasuk kades harus berurusan dengan hukum karna tidak paham mekanisme, berikut beratnya tanggung jawab selaku pengguna anggaran,” terangnya dengan nada rendah santun dan berwibawa.
Sampai berita ini diturunkan pihak Kejaksaan Negeri Lumajang belum bersedia angkat suara terkait pernyataan MoU yang lontarkan oleh Purwanti selaku Kades Klanting Kecamatan Sukodono. (Bersambung) >>AM

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.