mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Jual Beli Spt Parkir Tahun 2015 Lalu Belum Di Tanggapi

Published on May 28 2016 // Berita Utama

foto jual beli sptKota Bengkulu, (MR)
Aparat penegak hokum yang ada di provinsi Bengkulu di minta mengusut kasus dugaan jual beli SPT parkir, karena kasus masalah Pemutusan Surat Perintah Tugas (SPT) parkir yang akhir-akhir ini mencuat kepermukaan publik, di picu ada nya dugaan SPT parkir menjadi ajang jual beli oknum Dinas Dishub dan kuat dugaan uang dari hasil jual beli SPT tersebut di duga kuat masuk kantong pribadi oknum.

Seperti kasus yang SPT parkir yang dipegang sarlis Tebeng, Maghadalena Sinambela dan ibu sinta yang mana surat pemutusan kerja terkesan sengaja dipaksakan karena di duga ada nya oknum yang akan menggantikan orang-orang tersebut asalkan memberikan uang tips kepada oknum pegawai Dishub” bukan rahasia umum lagi SPT parkir jadi ajang bisnis, semestinya setiap pemberian SPT dan berlaku nya SPT minimal satu tahun, namun yang terjadi di kota bengkulu SPT parkir hanya berlaku tiga bulan lama nya , telat sedikit pembayaran SPT sudah di Cabut dan digantikan orang lain, Dan itupun di duga tanpa komfirmasi terlebih dahulu kepada pemegang SPT, Belum lagi polemic parkir terjadi di kelurahan pagar dewa yang mana lokasi parkir-parkir tersebut sempat menjadi pemicu keributan, karena pihak Dishub Kota Bengkulu mengklaim bahwa zona lokasi parkir tersebut adalah Ilegal padahal menurut salah seorang juru parkir di kelurahan pagar Dewa yang minta nama nya di rahasiakan “ Lokasi di Pagar Dewa tidakla illegal karena para juru parkir setiap hari menyetor kepada bos mereka dan uang hasil setoran tersebut untuk di setorkan ke Dinas Dishub Kota Bengkulu” Beber Sumber. Kebocoran sector parkir yang di duga bersumberdari juru parkir semakin menguat, komisi II DPRD Kota Bengkulu menemukan banyak juru parkir di pasar minggu dan panorama yang banyak beraktifitas, namun mereka bukan pemilik surat Perintah Tugas (SPT). Arti nya juru parkir adalah pihak ketiga yang memungut uang dari masyarakat.

Temuan itu ditindak lanjuti Komisi II dengan menggelar rapat Tahun Lalu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kota, Ketua komisi II DPRD Kota Suimi Fales.SH,MH mengungkapakan, Saat Komisi II menggelar Sidak langsung kebeberapa titik parkir terungkap merata sejumlah titik parkir, Juru parkir nya tidak memegang langsung SPT, (18/5/2015)

SPT harus di pegang langsung oleh masing-masing juru parkir bukan orang lain yang di perintahkan untuk kerja lag, Makanya Dishubkominfo har us jeli untuk menertibkan mereka jangan sampai banyak laporan dari masyarakat bahwa juru parkir Ilegal dan sebagai nya” tutur nya lanjut Suimi jika Peraturan Daerah di jalankan baik dan benar, (19/5). >>Dedi

Leave a comment