mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Janji PALSU Gubernur Kepri

Published on Apr 30 2012 // Berita Utama

Tabrani : Mana dana 20 miliar, yang telah dijanjikan

 

Natuna,(MR)

                KECAMATAN Pulau laut, merupakan salah satu dari 4 kecamatan Pulau terdepan di Kabupaten Natuna. Sebagai garda terdepan, sudah seharusnya Pemerintah Pusat, Provinsi dan dae-rah, harus memperhatikannya. Selain berdekatan langsung dengan Negara tetangga, Kecamatan Pulau laut, merupakan wilayah penghasil Migas Natuna. Sayangnya, Daerah ini seakan terisolir bahkan Inspratuktur, pembangunan di Kecamatan ini, sangat minim.

Camat Pulau laut Tabarani, saat dikonfirmasi terkait sejumlah Pelabuhan di Pulau laut sudah sangat memperihatinkan mengatakan, inilah kondisi daerah kami. Meski Pulau laut merupakan Garda terdepan, dan salah satu daerah penghasil  migas, namun perhatian Pemerintah terhadap Daerah ini sangat minim. Lihat saja Pelabuhan sekarang, semua hampir roboh, Belum ada Pelabuhan Permanen paparnya.               Kami juga heran, mengapa Pemerintah kurang perhatian kepada Daerah ini. Kita ketahui, sejumlah Pejabat dari Pusat hingga Daerah sudah menginjakkan kaki ke Pulau laut ini, namun semuanya seakan tutup mata. Bahkan Gubernur Kepri M.Sani, tahun 2011 lalu, pernah melakukan kunjungan kerja, dan berjanji, di depan ratusan tokoh masyarakat, akan mengelontorkan dana 20 M, untuk perbaikan Dermaga Perintis.

Dana tersebut untuk membangun tempat berlabuh kapal secara permanen. “Kita akan bangun bentuk Tnya dulu, karena anggaran untuk bangun pelabuhan ini sampai selesai diperkirakan, 60-70 M, katanya. Namun janji itu hanyalah janji “Palsu” yang hanya memberikan harapan sesaat. Dana tersebut tidak terealisasi.

Menurut Tabrani, Pelabuhan Perintis, dulunya di bangun tahun 2006, Pelabuhan sepanjang 1000 M, ini terbuat dari Kayu. Rencananya  akan di bangun bertahap menjadi Pelabuhan beton, namun entah bagaimana, dana yang di janjikan Gubenur Kepri  melenceng dari harapan masyarakat. Kita tak tau, mengapa sampai tak jadi.

Jika mengharapkan dana APBD, Pemerintah daerah tidak akan mampu membangun ini dengan cepat. Pada hal lanjutnya, Kepri, menerima hasil dari DBH Natuna, Ratusan  millyar rupiah, tapi untuk membangun Pelabuhan di Pulau terluar, tidak ada niat, ini yang kita sesalkan, papar nya.

Anto bukan nama sebenarnya, mengatakan hal yang sama. Tokoh pemuda tempatan ini, mengkritik kinerja Pemerintah dan DPRD karena kurang respon dalam membangun Pulau laut. Bila dilihat kondisi reil lapangan, dari 12 kecamatan di Natuna, Pulau laut bisa dikatakan kecamatan tertinggal.

Jalannya saja kebanyakan jalan tanah. Pelabuhan tak ada permanen.

Pulau Laut sangat berdekatan dengan Negara tetangga, bahkan perlu diketahui, hampir 50 persen masyarakat Pulau laut sudah eksodus ke Negara Tetangga. Seperti Malasya, Singapura, bahkan ada yang jadi Pejabat. ( Baca Media rakyat Edisi 265). Kami takut, jangan gara-gara kurang perhatian, Kecamatan Pulau laut jadi berinduk ke Negara tetangga, katanya.

Sebagai Putra daerah, Ia juga menyayangkan kinerja Wakil Rakyat dari Pulau laut. Meski ada perwakilan, namun pembangunan Insfratuktur daerah sangat minim. Seharusnya, wakil rakyat  di D PRD, dapat mendongkrak pembangunan di Pulau laut, agar jangan tertinggal. Pemkab Natuna juga dituntut, agar jangan melenceng dari Visi Misi Merata dan seimbang, keluhnya.

Sementara itu, Welmi Ketua Komisi I DPRD Natuna, dari kecamatan Pulau laut mengatakan kekecewaan yang dalam terkait minimnya Pembangunan di Pulau laut. Sebagai wakil rakyat, kita telah mengusulkan berbagai infrastruktur pembangunan, baik di daerah, Provinsi, namun usulan itu tak pernah di tanggapi. Tahun ini saja, Pulau laut hanya mendapatkan  dana pembangunan Rp.250 juta. Pertanyaannya, mau bangun apa dana segitu?. Pada hal Pemerintah Provinsi selalu “menjual” nama Pulau terluar untuk mendapatkan anggaran dari Pusat.

Kenyataannya dana dapat, tapi kabupaten lain yang menikmati hasilnya. Kami meminta Gubernur Kepri  M.Sani, jangan “menjual” nama  Pulau terluar, untuk mendapatkan dana Pusat, jika peruntukan, hanya untuk Kabupaten lain.

Saya sangat kecewa, apa yang kita usulkan tidak pernah ditanggapi, semua pembangunan di larikan ke kabupaten Karimun. Pada hal Daerah penghasil DBH, dan Pulau terluar ada di Kabupaten Natuna, sesal wakil rakyat dari Partai Golkar  itu, didepan sejumlah wartawan saat ditemui di ruang Komisi I 2 pekan lalu.

Senada dengan Bahruddin Wakil rakyat dari Partai PKPB, ini juga menyayangkan sikap Pemerintah Kepri, yang selalu mendengungkan, nama Pulau terluar di Pusat, hanya untuk mendapatkan dana. Namun kenyataannya, pembangunan di Pulau terluar, seperti, Kecamatan Pulau laut, Subi, Serasan dan Pulau Senoa, bisa dikatakan tidak ada. Baginya, hapus saja nama Pulau Terluar, jika hanya untuk dimanfaatkan saja, papar Bahar.

Kekesalan Anggota DPRD Natuna ini, sangatlah beralasan, Sebagai wakil rakyat dari Daerah kecamatan Subi, tentulah jadi beban baginya, jika pembangunan di Pulau itu minim. Bayangkan saja, untuk tahun 2012, Subi hanya dapat pembangunan Rp.145 juta. Dari provinsi.

Kalau hanya uang segitu, lebih baik tidak dikasih, toh Saya juga mampu memberikannya, sesal Dia, “Sekali lagi,  Aku katakan Jika pemerintah Kepri hanya bisa menjual nama Pulau terluar, untuk mendapatkan dana, namun peruntukannya digunakan ke kabupaten lain,Saya minta hapus saja nama Pulau terluar itu,” tegas Baharuddin.

Kurangnya perhatian Pemerintah Pusat dan Provinsi, terhadapa Kabupaten Natuna, merupakan cacatan buruk bagi masyarakat. Seharusnya, Pemerintah sadar, selaku Daerah Penghasil dan penyumbang devisa, Natuna mendapat segala prioritas, baik dalam insfratuktur, maupun pendidikan. Tapi kenyataannya, kabupaten Natuna bagai di anak tirikan.

Hasil investigasi dilapangan membenarkan, kecamatan Pulau laut merupakan kecamatan paling tertinggal dari Kecamatan lain. Akses jalan masih minim, dan Pelabuhan tidak ada yang memadai. Oleh karena itu diminta keseriusan Pemerintah untuk membangun Pulau-Pulau terluar di kabupaten Natuna. >> Roy

Leave a comment