mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Jangan Salahgunakan Rekomendasi Gubernur KalSel

Published on Mar 29 2013 // Berita Utama

Banjarbaru,(MR)

PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2012 dikeluarkan dengan tujuan melindungi para pengguna jalan. Peraturan Daerah ini lahir dikarenakan sebelum tahun 2012 Jalan Umum di Kalimantan selatan banyak digunakan tak ubahnya jalan tambang sehingga pada waktu itu banyak jalan yang rusak karena tonase dari kendaraan pengangkut hasil tambang yang melebihi tonase klasifdikasi jalan, kesehatan masyarakat terganggu karena debu, sementara dari segi sosiologi banyak preman bermunculan yang membuat portal untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut dengan dalih uang debu. Bravo Pa Rudi… Masyarakat Kalsel sekarang merasa lebih tenang menggunakan jalan. Namun pada perkembangannya masih ada oknum di daerah dengan cara kucing-kucingan menyiasati Perda No.03 Tahun 2012 tentunya ini adalah tugas Satgas Pengaman Perda tersebut yang dituntut lebih berperan aktive dalam mengamankan Perda tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 bertujuan mulia inipun masih memberikan kebijakan kepada para investor di Bumi Lambung Mangkurat yang termaktup dalam pasal 4 ( ayat 1 ) Hasil tambang batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ( ayat 3) yang dapat diangkut melalui jalan umum adalah hasil tambang untuk keperluan industri lokal dengan pembatasan tonase, kecuali kota Banjarmasin.

Kebijakan lain tertuang dalam Rekomendasi Gubernur yang juga bersifat sementara dengan maksud untuk memberikan kelonggaran pada investor. Gubernur Kalimantan Selatan sangat selektif dalam memberikan Rekomendasiya untuk para Investor Pertambangan mengunakan jalan umum.

Lahirnya Rekomendasi Gubernur melalui beberapa tahapan, pertama Pengusaha Tambang mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk menggunakan jalan umum sebagai penunjang aktivitas pertambangannya tentunya setelah melalui persetujuan aparat terkait di daerah, setelah itu Gubernur menurunkan Tim penguji kelayakan untuk turun ke Lapangan yang menghasilkan Izin Prinsif, yang kemudian diajukan kembali ke dua alternative, jika penggunaan jalan tersebut menyangkut penggunaan jalan provinsi maka hal tersebut menjadi wewenang Dinas P.U Provinsi, namun jika jalan yang digunakan adalah Jalan Negara maka hal tersebut menjadi wewenang Balai Jalan. Demikian Nanang Adriani selaku Kepala Biro Ekonomi menjelaskan.

Rekomendasi ini hanya bersifat sementara karena Pengusaha Tambang tetap diwajibkan membuat jalan sendiri atau berupa Under Pass sedangkan jalan yang digunakan hanya untuk melintas/memotong jalan.

Menindaklanjuti berita di Media Rakyat edisi 289 Thun XII 21-28 Februari 2013 ternyata PT. Kalimantan Energy Lestari sudah mengantongi Rekomendasi dari Gubernur dengan Nomor. 620/25/R/2012 yang didalam isinya PT.KEL menyanggupi untuk membuat Jalan Under Pass, Rekomendasi ini pun hanya berlaku selama 6 bulan dan ternyata masa berlakunya Rekomendasi Gubernur tersebut berakhir pada tanggal 30 April 2013… Nah lho bagaimana ini sementara menurut rekan Media Rakyat di Kotabaru hingga saat ini belum ada tanda-tanda gerakan membuat Under Pass. >> A.Maulana

Leave a comment