mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Ir. Hendy Jatnika: Segera Implementasikan Kartu Tani

Published on Oct 09 2018 // SosEkBis
Bandung, (MR)
Pupuk merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian. Dalam rangka menjaga menjaga ketahanan pangan nasional, pemerintah memberikan fasilitas subsidi untuk berbagai jenis pupuk bagi sektor poertanian. Tujuan subsidi untuk meringankan beban petani. Dalam hal ini urea SP-36,ZA,NPK dan organik. Hal tersebut diutarakan kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Jawa Barat, Ir Hendy Jatnika, MM, saat acara rakor pupuk bersubsidi, di  kantornya, jl Sur-apati Bandung, belum lama ini.
Masih menurut Hendy, guna menjamin tingkat kecukupan alokasi untuk setiap wilayah harus selalu diupayakan efektivitas penggunaan pupuk dengan diarahkan penerapan pemupukan yang berimbang, sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar tekhnis. Upaya ini sangat penting, terlebih telah terbitnya surat keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. 22/KPTS/SR.310/B/09/2018 tentang realokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2018, Jawa Barat hampir semua jenis pupuk mendapatkan pengurangan, diantaranya, pupuk urea alokasi awal 556.010 ton menjadi 520.681 ton, SP-36 alokasi awal 153. 812 ton menjadi 151.812 ton, ZA berkurang 1.082 ton, pengurang pupuk yang terbesar pada jenis pupuk NPK sebesar 44.592 ton. Sementara untuk jenis pupuk organik mendapat tambahan sebesar 18.741 ton.
Dengan kondisi tersebut, “kita harus merasionalisasikan alokasi pupuk untuk masing masing jenis dengan mempertimbangklan penyerapan dan proyeksi penggunaan pupuk serta memperhatikan beberapa kabupaten/ yang saat ini kondisinya sangat krisis, yang saat ini memerlukan alokasi tambahan,” ujarnya
Menurut Hendy, penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Agustus 2018, semua jenis pupuk telah terserap di atas 55%. Terhadap sisa alokasi yang harus terus dilakukan pengawalan dan pengawasan guna mengamankan ketersedian pupuk bersubsidi di masing masing Kota/Kabupaten, sehingga tidak terjadi kelangkaan.
Hal lain yang berkaitan dengan alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi yang harus mendapakan perhatian lebih di antaranya, impelementasi penebusan, dengan penggunaan kartu tani di tahun 2018. Jawa Barat harus sudah mengemplementasikan kartu tani secara penuh, namun kenyataannya sampai saat ini hampir semua Kabupaten/Kota belum memulainya.
“Dan kami tegaskan, paling lambat bulan November tahun ini harus segera memberlakukan kartu tani. Dan kami harapkan, untuk lebih meningkatkan kordinasi antara propinsi, Kabupaten/Kota, Bank operator dan produser untuk menginventarisir dan melakukan pemecahan masalah,” tegasnya.
Di akhir sambutannya Hendy berharap dan menerangkan bahwa, “penyaluran pupuk bersubsidi ini senantiasa dipantau oleh lembaga pemeriksa (BPK, BPKP, Itjen)  Untuk itu perlu pelaporan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu, tertib administrasi. Dan harus meningkatkan serapan anggaran yang masih di bawah 50 persen, agar segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan,” harapnya. >>Dodi

Leave a comment