GP Ansor Desak Pemkab Lingga Heri Tuding Surat GP Ansor Timpang

Tanjungpinang, (MR)

BANTUAN rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lingga, tidak semuanya berjalan mulus. Bahkan aliran dana proyek ini disinyalir berbau KKN. Pasal-nya, beberapa daerah di Lingga masih belum menuntaskan proyek RTLH hingga memasuki bulan 3 tahun 2012. Hal ini kembali ditegaskan oleh ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kabu-paten Lingga, Awang  Sukowati.

Awang, panggilan akrab-nya, kecewa dengan sikap pemerintah yang terkesan lamban menanggapi aspirasi masyarakat. Surat mosi tidak percaya yang dilayangkan GP Ansor Kabupaten Lingga sejak bulan lalu belum mendapat balasan apapun. Bahkan kini, kepala desa (Kades) Pulau Medang, Rusli Tapa, telah mengalang tanda tangan dari RT/RWnya untuk menyatakan Rusli Tapa tetap sebagai Kades Pulau Medang yang diinginkan masyarakat.

“Kami menyayangkan pihak pemerintah lamban bekerja. Surat mosi tidak percaya ten-tang kepemimpinan Rusli Tapa yang kami sampaikan bulan lalu tidak kunjung diberikan jawa-ban. Rusli Tapa ternyata tidak pro masyarakat. Dalam hal bantuan rehab RTLH lebih memprioritaskan keluarganya ketimbang warganya yang membutuhkan,” ungkapnya.

Selaku ketua GP Ansor, lanjutnya, dirinya hanya menya-lurkan aspirasi dan keinginanan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Kadus Rusli Tapa. “Untuk Pulau Medang, mendapat jatah rehab RTLH sebanyak 27 rumah atau 27 KK. Tetapi sampai sekarang kondisi pembangunan rehab RTLH belum selesai, paling 1 atau 2 rumah yang selesai. Sementara Kadesnya memba-ngun rumah bertingkat pula, itu perlu dipertanyakan, ada apa ini! ” urai Awang.

Masih Awang, Rusli Tapa, sudah mengalang kekuatan untuk membantah surat GP Ansor yang dilayangkan bulan lalu. Tanggal 1 Maret 2012,  sang Kades dan Kaurnya Rah-mat, dengan kepala dusunnya Mahat, beserta  RT 2 Kamarudin  dan Rw 1 yang bernama Sabran, mengatakan tidak setuju Kades Rusli Tapa diberhentikan.

“Mereka membuat surat pernyataan agar Rusli Tapa tidak diberhentikan ke Kabag Pemerintahan Lingga atas laporan  yang dilakukan oleh Awang Sukawi bukan Suko-wati. Namun surat itu banyak tidak ditandatangani,  termasuk RT 1 Pulau Medang kosong, Pulau Dua juga kosong, Pulau Sereh hanya 2 RT Suku Laut juga tidak tanda tangan. Pulau Duyung, hampir 5 ratus jiwa tidak satu pun memberi tanda tangan. Pulau Medang seluruh-nya ada 1221 jiwa, yang mem-beri tanda tangan hanya 130 orang untuk menyurati Kabag Pemerintahan,” bebernya.

Camat Senayang, Amhar Zahit, dikonfirmasi Koran ini, Minggu (18/3), mengaku perso-alan laporan yang disampaikan GP Ansor ke Kabag Pemerinta-han Lingga memang belum ditindaklanjuti. Karena tanda tangan kepala desa Rusli Tapa yang ada dalam surat mosi tidak percaya tersebut bukan tanda tangan resmi.

“Saya sudah tanya pak Rusli, dia bilang dia menanda-tangani kertas kosong bukan kertas yang berisi surat seperti yang dilayangkan GP Ansor. Dia tidak mundur, dia ditipu. Perihal tanda tangan masyara-kat itu untuk hal lain bukan untuk itu, “ jelasnya.

Di hari yang sama, secara terpisah Media Rakyat meng-konfirmasi Kabag Pemerintahan Lingga yang baru, Heri. Lelaki yang pernah tersandung kasus korupsi dana Bansos Lingga ini mengatakan pihaknya sedang memproses surat GP Ansor tersebut dan juga surat dari masyarakat. “Lagi kami proses, ada 2 permasalahan berlawa-nan,” ungkapnya.

Menurut Heri, masalah yang pertama berasal dari surat yang dilayangkan GP Ansor beberapa waktu lalu kepada pihak pemerintah. Dalam suratnya terdapat ketimpangan, yakni adanya tanda tangan Kades Pulau Medang, Rusli Tapa. Sedangkan permasalahan kedua, adanya surat dari masya-rakat yang meminta Rusli Tapa tetap sebagai Kades Pulau Medang. “Surat dari GP Ansor diperhatikan ada ketimpangan, kita sedang selidiki kedua surat ini,” imbuhnya. >> Lanni

 

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.