mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Gara-Gara Terbitkan Surat, Aset Negara Jadi Korban?

Published on Sep 22 2016 // Investigasi-Report

ketua-bpd-gunung-putri-muslim lokasi-aset-negara-yang-dirusakNatuna, (MR)
Sejumlah warga menuding Ketua BPD bersama anggotanya, lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. Sorotan itu dilontarkan karena adanya “pengrusakan” milik negara terhadap lahan sawit dilokasi Lo2, tepatnya di desa Gunung Putri Sp 2 Batubi. Tetapi pihak BPD selaku badan yang dipercaya masyarakat, untuk mengawasi desa, ternyata hanya makan gaji buta. Buktinya belum ada gebrakan dari BPD untuk melarang PT Biang lala Karya Utama, untuk tidak melakukan pengambilan tanah timbun, yang isinya ditumbuhi pohon sawit. Tanah ini masih sah milik Negara karena belum mengeluarkan surat kepemilikan tanah. Kami juga heran kenapa diambil untuk penimbunan jalan Batubi Klarik? Ujar salah satu warga yang sedang melintas..

Ketua BPD Sp dua gunung Putri , ketika dikonfirmasi dikediamannya membantah semua tudingan dialamatkan kepadanya. Menurut Muslim, sebagai Ketua BPD, pihaknya sudah menjalankan tugas dengan baik.Terkait persoalan “pengrusakan aset Negara” berupa lahan sawit Lo2 milik transmigrasi, mereka merasa kecolongan. Sebab Kades Gunung Putri, Sarifuddin, tidak ada koordinasi kepada BPD terkait izin pengambilan tanah timbun tersebut, sehingga merusak tanaman sawit diareal itu sendiri.

Sebagai perangkat desa, kami sudah menegur pihak rekanan agar pekerjaan pengambilan tanah timbun tidak dilanjutkan. Namun mereka berdalih, telah mengantongi surat tanah kepemilikan atas nama Suoto yang diterbitkan oleh sang Kades.Oleh karena itu pihaknya berencana memanggil Kades Sp 2 untuk meminta keterangan terkait surat kepemilikan tanah tersebut. “kok bisa Kades mengeluarkan surat kepemilikan” sementara tanah tersebut masih milik transmigrasi notabenenya belum diserah terimakan, papar lelaki yang semua rambutnya ditumbuhi uban.
Muslim juga mengklaim pengrusakan aset Negara dilakukan PT tersebut sudah mencapai 1 Ha lebih. Diperkirakan hampir seratusan pohon sawit dirusak. Sementara pekerjaan sudah berjalan 1 bulan. Jika benar Kades bisa mengeluarkan surat kepemilikan, seharusnya seluruh warga desa Gunung Putri harus dibuatkan surat kepemilikannya. Bukan hanya satu orang. Ini perlu Kita pertanyakan ucap Muslim gerah. Intinya Kami meragukan keafsahan surat itu. Jadi ucap muslim lagi, masyarakat jangan langsung menuduh kami yang bukan-bukan, sebelum mengetahui jelas pucuk persoalannya.

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Putri Sp 2 Batubi, saat dikonfirmasi lewat telepon selulernya, mengaku tidak ada pengesahan aset negara di Desanya. Tanah itu sah milik Suoto. Itu berdasarkan pembagian jatah, sejak tahun 2000. Sebab sampai sekarang pembagian itu belum dicabut. Makanya Saya berani mengeluarkan surat kepemilikan, ucapnya.

Terkait soal Saya mengeluarkan surat kepemilikan, siapapun masyarakat Gunung Putri, ingin dibuatkan surat, Kami siap, katanya. Masalah ada pengrusakan atau tidak, itu bukan urusan wartawan, melainkan urusan pihak kepolisian. Namun pernyataan Kades Sp 2 Batubi ini patut diacungi jempol. Keberaniannya, mengatakan itu urusan kepolisian, membuat kejadian ini makin menarik. Pasalnya Lahan Lo2 Transmigrasi, hingga hari ini belum ada bukti sah kepemilikan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dengan bukti sertifikat kepemilikan. Artinya secara hukum lahan tersebut masih milik Negara. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Sarifudin berani mengeluarkan surat kepemilikan?, padahal untuk Natuna sudah ada aturan tidak boleh menerbitkan surat baru kepemilikan lahan. Lalu mau dibawa kemana persoalan ini? Hanya aparat hukumlah yang tahu. Sementara itu pihak rekanan saat mau dikonfirmasi untuk memastikan pengakuan Ketua BPD terkait keafsahan kepemilikan lahan tersebut, belum bisa dijumpai, hingga berita ini diturunkan. >>Roy

Leave a comment