mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

DPR – Panah Papua Sepakati Bahas Tiga Raperda

Published on Jun 03 2018 // Papua Barat
Bintuni, (MR)
DPRD Teluk Bintuni melalui Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) teken Mou bersama Yayasan Panah Papua bahas tiga Raperda Strategis Inisiasi DPR , diantaranya Raperda Tenaga Kerja Satu Pintu , Raperda Perusahaan Luar Wajib Mendirikan Kantor Cabang di Ibukota Bintuni , serta Raperda Bantuan Operasional Pendidikan.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di Ruang Rapat Komisi Lt.2 DPRD Teluk Bintuni , disaksikan Pimpinan Rapat (Waket I , II) , Anggota Bapemperda , Staf Ahli Hukum DPRD , serta Perwakilan Yayasan Perkumpulan Panah Papua yang juga merupakan peleburan dari salah satu yayasan ternama di Papua , Paradisea.
Wakil Ketua Bapemperda Chris Tadu Idorway dalam arahannya mengatakan bahwa terhitung hari ini (24/5) Panah Papua sudah harus mulai bekerja dalam jangka waktu 240 hari kedepan sesuai isi dokumen kerjasama guna menyusun rancangan perda serta kajian akademik dengan turun langsung ke masyarakat.
“Mulai hari ini , Panah Papua sudah bisa menyusun legal draftnya , kajian akademiknya dipersiapkan , dan yang paling penting turun langsung ke lapangan , agar dalam penyusunan ada keberpihakan kepada masyarakat” ujar Anggota Komisi C ini.
Wakil Ketua II DPRD , Dan Topan Sarungallo secara khusus meminta kepada Yayasan Panah Papua yang dihadiri langsung oleh Pimpinan Yayasan Sulfianto Alias , agar penyusunan tiga raperda ini dilakukan dengan memperhitungkan masa efektif anggota dewan yang tengah memasuki tahapan awal Pemilu Legislatif 2019 mendatang.
“Kita anggota DPR akan disibukkan dengan agenda internal partai masing – masing jelang Pileg 2019, Yayasan Perkumpulan Panah Papua hendaknya bekerja cepat agar tidak berbenturan dengan tahapan Pileg. Kita targetkan agar 13 Raperda inisiasi DPRD termasuk tiga Raperda saat ini , dapat disahkan semua pada akhir 2018 nanti” tandas Politisi PDIP ini.
Sementara itu , Sulfianto Alias ketika ditemui usai penandatanganan Mou mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan semua jauh hari sebelumnya , dengan membentuk tim yang akan turun langsung ke masyarakat guna memgumpulkan masukan – masukan.
“Pada dasarnya kami sudah siap. Tim sudah siap. Apalagi tiga raperda ini bukan tergolong hal baru. Kami akan rampungkam sebelum waktu yang ditentukan. Kami juga akan menggandeng mitra kerja diantaranya GSBI , Universitas Hukum (STIH) Bintuni , dan unsur lainnya” ujar Sulfianto.
Selain tiga raperda ini , Yayasan Panah Papua juga akan merampungkan Raperda PPMHA ( Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) yang saat ini tengah menyisakan tahapan Koordinasi Kementerian terkait , Uji Publik dan diparipurnakan sebagai Perda. >>Mon/HS

Leave a comment