Diskriminasi, Natuna Bagusnya Keluar Dari Kepri?

Natuna (MR)-Duduk bersandar, Ketua komisi III,DPRD, Natuna, menyayangkan sikap Provinsi Kepri, tidak perduli kepada pendidikan di Natuna. Hal itu disampaikan,saat ditemui wartawan di ruang komisi III DPRD Natuna, Selasa tgl6 Pebruari 2018.

Didampingi anggota komisi III,Hendri FN , Harken dengan lantang menyuarakan, agar Natuna lebih cepat membentuk Provinsi Khusus Pulau Tujuh.
Alasan Ketua Komisi III DPRD Natuna ini, sangat beralasan.Adanya diskriminasi terhadap Kabupaten Natuna secara terang terangan . Pasalnya, sesua amanat UU, 20 persen dana APBD, diwajibkan untuk pendidikan.
Namun kenyataannya, tidak ada sepeserpun anggaran pembangunan RAB, yang disetujui. Padahal ada 5 RKB kita usulkan namun tidak satupun terealisasi.
Seharusnya Disdik Provinsi bisa adil, dalam pembagian anggaran, karena sekolah menengah atas, sekarang ini menjadi wewenang Provinsi.
Pemkab Natuna tidak bisa lagi untuk membantu, karena akan menyalahi aturan dan perundang undangan.
Kalau kita menjalankan amanat Presiden membangun dari pinggiran, sudah seharusnya dijalankan. Kenapa daerah lain dapat Natuna tidak.Kita ingin pemerataan, sesalnya. Secara administrasi semua sudah dilaksanakan, namun Tidak ada kejelasan.
“Hari ini Kita berjuang, tapi satupun usulan RKB, di Natuna tidak diakomodir. Mana ajas keadilan dan pemerataan”.
khususnya sekolah SMA di Midai bangunannya sangat memprihatikan. Apakah harus ada korban dulu baru ditanggapi.?
Kami sebagai DPRD, sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi  tapi tak satupun direalisasikan.
Semua dokumen dan proposal, telah disampaikan, kayaknya Disdik Provinsi tidak peka.
Harapan ada pemerataan pembangunan .Terkait Kadisdik Kepri, Sudah sering Kok ke Natuna.Masa tidak tau kondisi sekolah yang Arjen Disini.
Kalau begini ceritanya,bagusnya Natuna keluar saja  dari Kepri tegasnya./Roy.

Loading

Related posts