Yogyakarta, (MR)
DIREKTUR Jenderal Pendi-dikan Tinggi perlu mengkaji ulang syarat kelulusan program strata satu yang mewajibkan calon sarjana menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah, kata Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid.
“Persyaratan yang tertuang dalam Surat Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah untuk program S1/S2/S3 yang merupakan salah satu syarat kelulusan yang berlaku mulai Agustus 2012 itu patut mendapatkan apresiasi, tetapi tidak realistis,” katanya di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, untuk saat ini persyaratan tersebut tidak membumi, karena tidak sesuai dengan daya dukung jurnal di Tanah Air. Seandainya dari lebih 3.000 perguruan tinggi negeri dan swasta di Tanah Air setiap tahun ada 750.000 calon sarja-na, maka harus ada puluhan ribu jurnal ilmiah di negeri ini.
“Seandainya di Indonesia saat ini ada 2.000 jurnal, dan setiap jurnal terbit setahun dua kali, yang setiap terbit mempub-likasikan lima artikel, maka setiap tahun hanya bisa memu-at 20.000 tulisan para calon sarjana,” kata Edy yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.
Ia mengatakan meskipun jurnal itu jumlahnya berlipat lima, tetap tidak mampu menampung tulisan ilmiah calon sarjana di Indonesia. Masih ada ratusan ribu calon sarjana yang antre untuk dimuat, padahal jurnal tersebut juga digunakan oleh dosen dan peneliti.
“Meskipun kewajiban itu baru akan berlaku setelah Agus-tus 2012, tetap sulit dipenuhi. Hingga Oktober 2009 menurut Indonesian Scientific Journal Database terdata sekitar 2.100 jurnal yang berkategori ilmiah yang masih aktif. Dari jumlah itu hanya sekitar 406 jurnal yang telah terakreditasi,” katanya.
Menurut dia, gagasan Dirjen Dikti ini cukup inovatif dan merangsang calon sarjana untuk berkarya. Namun, hal itu kurang diperhitungkan dan dipersiapkan secara matang. Jika dipaksakan akan memun-culkan penerbitan jurnal asal-asalan yang sekadar untuk memenuhi persyaratan kelulus-an S1. “Jika hal itu terjadi, maka filosofi di balik penerbitan jurnal sebagai media mempublikasi-kan karya akademik tidak terpe-nuhi. Jurnal hanya menjadi media formalitas sebagai persyara-tan untuk bisa meluluskan sarjana,” katanya.
Oleh karena itu, kewajiban tersebut hendaknya dilakukan secara bertahap. Misalnya, secara bertahap kewajiban itu diberlakukan bagi program studi yang terakreditasi A. “Selain itu, Dirjen Dikti juga perlu melaku-kan simulasi tentang daya dukung dan lulusan sarjana setiap tahunnya,” kata Edy.
Surat Dirjen Dikti tertanggal 27 Januari 2012 yang ditujukan kepada rektor/ketua/direktur PTN/PTS seluruh Indonesia itu di antaranya menyatakan untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. >> Sur
