Saturday, 17/11/2018 | 11:18 UTC+7
Media Rakyat

Diduga Belum Mempunyai Sub Kualifikasi yang Diminta Namun Berhasil Memenangkan Tender

Bintan, (MR)
Bunyi daripada UU RI No 2 Tahun 2017 Paragraf 3 Bentuk dan Kualifikasi Usaha, pada Pasal 19 Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dan Pasal 20 berbunyi (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:a. kecil; b. menengah; dan c. besar. (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap: a. penjualan tahunan; b. kemampuan keuangan; c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Namun seperti yang dilakukan pada ULP Pokja II yang melelangkan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Masjid At-Taubah Km.18 Kelurahan Toapaya Selatan dengan kontrak Rp 3,1 Milyar pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bintan Tahun 2017 ini cukup mengherankan, pasalnya pokja II mengumumkan lelang dengan kategori perusahaan yaitu perusahaan kecil dan non kecil untuk jasa konstruksi, tidak hanya itu, pokja II memenangkan perusahaan CV. ZP yang diduga berdasarkan data dari LPJK.net belum mempunyai sub kualifikasi yang diminta, yaitu kulaifikasi menengah melainkan berdasarkan LPJK.net registrasi terakhir tahun 2017 masih mempunyai sub kualifikasi K3.

Sesuai amanah UU No 2 Tahun 2017 sudah jelas mengatakan jika tentang perihal kualifikasi usaha diatur lewat Peraturan Menteri. Dengan demikian berdasarkan Peratutan Menteri PUPR No 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi, pada pasal 6d ayat 5 berbunyi, Paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat. Dan pada ayat 6 berbunyi, Paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dituangkan/dicantumkan dalam pengumuman pelelangan dan dokumen pemilihan/dokumen kualifikasi. Dan tidak hanya itu, Menteri PUPR pun memperkuat hal tersebut dengan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2016.

Lalu kenapa Pokja II yang Diketuai Oleh Muhammad Romy Fitriansyah memenangkan CV. ZP yang juga sebagai penawar tertinggi ini? Saat media ini berusaha meminta konfirmasi padanya dikantor pokja II yang juga berada di Dinas Perkim di Kijang namun tidak berhasil ditemuin dikarenakan ketua Pokja II ini sedang tidak berada dikantor. Lalu mencoba mencoba konfirmasi melalui pesan singkat SMS namun tidak ditanggapin alias pesan tidak mau dibalas. Begitu juga dengan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bintan, Heri Wahyu saat dikonfirmasi mealui pesan SMS pun tidak mau menanggapin pertanyaan media ini. Dengan begitu penuh banyak pertanyaan terhadap pemenang tender konstruksi ini, apakah ada permainan mata antara penyedia jasa dan pengguna jasa?

Pada Perpres 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 100 ayat 3 berbunyi Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Lalu apakah untuk pekerjaan proyek konstruksi milik Dinas Perkim Bintan, dengan pagu Rp 3,2 Milyar lebih ini dapat dilaksanakan oleh perusahaan kecil?

Berdasarkan Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah No 4 Tahun 2015 pasal Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. >>Robi

About

pembawa suara pembangunan bangsa

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.