Natuna (MR)- Pembangunan Pelabuhan Perintis di Kecamatan Pulau Laut, akhir akhir ini jadi buah bibir .
Read MorePembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Laut, Jadi Lahan Korupsi?.
Category: Investigasi-Report
Diduga Sengaja Mengakali LPJ Akhir Tahun, Bantuan Rehab Ruang Kelas SDN Sumberagung 3 Tidak Sesuai Pengajuan
Kediri, (MR) Untuk meningkatkan mutu kualitas Pendidikan SDN Sumberagung 3 Kecamatan Plosoklaten Kediri mendapat rehab ruang kelas yang bersumber dari APBN 2018. Dengan jumlah anggaran Rp 366.848.000 untuk 6 Kelas. Sekaligus diturunkan Juknis dan Juklak. Sehingga penerima tinggal nelaksanakan sesuai Petunjuk, tapi kenyataannya pelaksanaan tidak sesuai aturan. Dari penghitungan analisis tingkat kerusakan, dan biaya rehabilitasi ruang kelas SDN Sumberagung 3 seharusnya sesuai pengajuan. Untuk di ketahui prosentase kerusakan yang di usulkan tentu harus tepat dengan jumlah anggaran. Hasil pantauan di lapangan, dalam pelaksanaan program nasional rehabilitasi sekolah dasar tahun 2018…
Read MorePerwakilan Grup Harita Tidak Menanggapi Saran Dan Tanggapan Pemilik Lahan
Halmahera Selatan, (MR) Sesuai amanat Undang Undang Otonomi daerah No. 22 tahun 1999 bahwa setiap perusahaan tersebut punya kewajiban memberikan bantuan kepada Desa diman dia beroperasi dan selamanya tidak merugikan Perusahaan tersebut makan Perusahaan tersebut punya kewajiban untuk membantu Desa tersebut. Namun terbalik kalau terjadi di Desa Kawasi terkesan sangat merugikan warga setempat yaitu Perusahan Rencana membangun Bandar Udara milik Perusahan tidak melakukan Negosiasi denagn pemilik lahan warga Desa setempat. Tiba – tiba Pihak Perusahaan sejak Oktober 2018 telah melakukan penyerobotan dan pengrusakan lahan warga tanpa koordinasi, dengan Volume sekitar…
Read MoreSakit, Warga Miskin Ditanggung Pemerintah
Kayuagung, (MR) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan dibawah kepemimpinan Iskandar-Shodiq menjamin layanan kesehatan bagi warga miskin melalui program OKI Sehat, yaitu layanan berobat gratis bagi warga kurang mampu. “Bersama ini kami juga menjamin ketersediaan akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi warga sampai kepelosok perdesaan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang sehat, berpendidikan, dan professional,” ungkapnya. H. Iskandar, SE saat memaparkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati OKI masa Jabatan 2019-2024 di ruang rapat paripurna DPRD OKI, Belum lama ini. Program OKI Sehat bakal memfasilitasi 64.000 lebih…
Read MorePelaku Berita Hoax Berhasil Diringkus Polantas Polres Ciamis
Ciamis, (MR) Belum lama ini kameramen sekaligus penyebar atau pengunggah pertama video Hoax, anggota Polantas Ciamis melakukan pungli di medsos, Y (31th) warga pangandaran yang keseharianya bekerja di daerah karawang, tanpa bisa berbuat banyak harus menyerah di borgol jajaran Polres Ciamis. Dalam video yang di rekam dari dalam mobil berdurasi singkat tersebut berisi adegan seolah olah petugas lantas dan melakukan pungli alias (pungutan liar) tanpa mengetahui isi percakapan sebenarnya, antara melanggar dengan anggota yang di rekamnya padahal polantas tersebut melakukan penilangan sesuai prosedur. Kapolres Ciamis AKBP. Bismo Teguh Prakoso di…
Read MorePelayanan Kesehatan Di IGD RSUD Karawang Terpantau Sibuk Tapi Kondusif
Karawang, (MR) Kepadatan pasen tidak menyurutkan semangat para petugas IGD RSUD Karawang, seperti yang terjadi pada hari Jumat 18 Januari lalu. Pasien yang datang sangat menggeludak sehingga fasilitas tempat tidur yang ada habis terpakai, tapi pasien terus berdatangan dengan berbagai persoalan penyakit yang di deritanya, terlebih pasien yang kecelakaan lalu lintas (KLL), terlebih dengan adanya perkelahian yang terjadi di wilayah Resinda Karawang tiga pemuda yang luka bacok, yang mengaku dirinya siswa di salah satu sekolah teknik di Karawang. Dengan tiga pemuda yang luka bacok tersebut semua petugas sibuk termasuk anggota…
Read MorePengadaan Barang dan Jasa Jadi Ladang Korupsi
Tangerang, (MR) – Gubernur Banten Wahidin Halim membuka acara Penyamaan Persepsi dengan aparatur penegak hukum auditor dan stakeholder dalam rangka penanganan kasus dan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan barang dan jasa pemerintah di banten,bertempat di Novotel Tangerang City Rabu (23/01). Acara itu di hadiri oleh segenap stake holder dan pengguna anggaran se-Provinsi Banten dan beberapa Kepala Daerah yang ada di Provinsi Banten serta Kepala Kejaksaan Tinggi Banten,Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP,serta Direktur Penangan Permasalahan Hukum. Gubernur Banten mengharafkan dengan adanya acara ini dapat mensederhanakan pelayanan dan…
Read MoreDitegur Sekda, Pol PP Akan Kerja Sesuai Tupoksi
Kota Tangerang, (MR) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Tangerang melalui Kepala Bidang Hukum Daerah (Kabid Gakumda) Kaonang,S.Sos.MM menyikapi teguran dari Sekretais Daerah (Sekda) Kota Tangerang Dadi Budaeri, SE.AK. akan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Satpol PP (Sat Pol PP) yang mana di lontarkan Sekda pada saat rapat di Gedung Pemda Tangerang Kota pada Senin (21/01), dalam upaya pengurangan anak jalanan pengemis dan pengamen (Anjal dan Gepeng) di Kota Tangerang yang merujuk pada Perda No 5/Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Yang…
Read MoreDi Duga Pembangunan Jembatan Dengklok Langgar Limit Waktu
Karawang, (MR) Sejalan beriringnya waktu beberapa pekerjaan infrastruktur program pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas PUPR Karawang dari infrastruktur ringan sampai yang berat d laksanakan d tahun anggaran 2018 yang baru lalu. Disinyalir pada pelakssnaannya di lapangan di temukan salah satu pekerjaan yang dianggap melampaui batas waktu yang telah di tentukan dalam spek papan informasi, yang seharusnya terpasang di LKS pekerjaan, tetapi tidak terlihat adanya papan tersebut. Hingga kami wartawan Media Rakyat kesulitan pada saat melaksanakan tugas control media di lokasi pembangunan tersebut, alhasil kami harus mencari pelaksana atau pemborong…
Read MorePilkades Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Masih Bermasalah
Halmahera Selatan , (MR) Mekanisme demokrasi ini adalah siapa yang perolehan terbanyak maka dia bisa ditetapkan untuk jadi pempinan. Namun dengan adanya proses pemilihan yang diawali dari tingkat presiden, Gubernur, Bupati, sampai ketingkat Desa pun akhir-akhir ini marak terjadi pelanggaran seperti politik, uang maupun daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum daerah selalu dilangkahi. Maka hal ini sudah keluar dari koridor yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun Pusat, akhirnya banyak terdapat pelanggaran yang marak di daerah-daerah yang mengakibatkan saling tuduh-menuduh lewat proses Hukum, karena masing-masing…
Read More