mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Bupati Natuna Kukuhkan Dewan Pendidikan . Natuna (MR)- Bupati Natuna A.Hamid Rizal, Rabu tgl,27 Desember, mengukuhkan secara langsung Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna ,sekaligus melaunching pendidikan inklusif, di hotel sentral, jalan Pramuka Ranai Natuna. Inklusif artinya, memperluasnya akses Pendidikan bagi semua anak.Cara pandang, pendidikan terbuka, menghargai hak asasi manusia, serta menghilangkan diskriminasi,dalam mencapai cita cita. Usai mengukuhkan, Bupati Menyalami 11 orang dewan pendidikan, yang akan melaksanakan tugas. Dalam sambutannya Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan ,Pemkab berkomitmen menyisihkan APBD, sebesar 20 persen, sesuai amanat UU. Oleh sebab itu, konsep pendidikan inklusif sangat dibutuhkan dan tergolong baru. Perlu peningkatan kinerja, agar pemerataan pendidikan lebih berkeadilan. Merata hingga ke pelosok desa. Pemkab Natuna berterima kasih terhadap dewan pendidikan yang telah melaksanakan kegiatan ini. Hamid juga meminta kepada Kadisdik Provinsi terkait permintaan, sharing anggaran operasional, terhadap sekolah SLB, yang dikelola Provinsi. Kami bukan tidak mau membantu, kecuali jelas regulasinya. Jadi jika itu wewenang provinsi, ya Provinsi yang melaksanakannya.ucap Hamid. Aturan sekarang tidak bisa lagi, UU no 23 tahun 2014, kewenangan SLTA, berada di provinsi. Kami tidak mau niat baik Kita jadi terjerat hukum, ucap Hamid. Regulasi sekarang ini,membuat daerah sulit maju. Tidak mungkin Provinsi mau ke Pulau Laut untuk melihat perkembangan Sekolah disana.Sementara Pemerintah Pusat taunya, daerah diseluruh indonedia ini, satu daratan. Sehingga keuntungan kontraktir disanakan dia seperti di Darat.padahal biaya transfortasi di daerah pesisir sangat mahal. ucap Hamid sedikit kecewa. Kalau dulu wewenang Kabupaten masih ada 4 mil dari darat, sekarang hanya tepi pantai. Bagaiman bisa provinsi mengawasi pencurian ikan dilaut, jika wewenang itu diambil alih?. Sekarang ini aturan makin kacau.seperti pekerjaan proyek, mereka samakan daerah Jakarta sama di Daerah pesisir .kita ini, banyak kendala , material , transfortasi terbatas, gelombang tunggi. Gimana mau membangun kalau semua disamakan.Mohon maaf bukan tidak mau membantu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri ,diwakili sekretaris Disdik, Drs Darsiri. dalam sambutannya.terlebih dulu meminta maaf atas tidak hadirnya Kadisdik Provinsi Aripin Nasir. lounching dewan Pendidikan kiranya, dapat meningkatkan mutu pendidikan di Natuna. Selamat kepada Pengurus dan berharap mampu melaksanakan tugas dengan baik. “Kita berharap, pendidikan bagi anak sangat penting guna memperbaiki taraf hidup anak , agar lebih maju lagi. Tahun ini Pemerintah Provinsi lewat kementerian, telah membangun sekolah SLB, di Kabupaten Natuna. Pengelolaan SLB, dan SMA SMK, diambil alih oleh Provinsi. meski demikian tidak tertutup kemungkinan Pemkab Natuna dapat membantu lewat anggaran APBD.

Published on Dec 27 2017 // Pendidikan
 .
Natuna (MR)- Bupati Natuna A.Hamid Rizal, Rabu tgl,27 Desember, mengukuhkan secara langsung Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna ,sekaligus melaunching  pendidikan inklusif, di hotel sentral, jalan Pramuka Ranai Natuna.

Inklusif artinya, memperluasnya akses Pendidikan bagi semua anak.Cara pandang, pendidikan terbuka, menghargai hak asasi manusia, serta menghilangkan diskriminasi,dalam mencapai cita cita.
Usai mengukuhkan, Bupati Menyalami 11 orang dewan pendidikan, yang akan melaksanakan tugas.
Dalam sambutannya Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan ,Pemkab berkomitmen menyisihkan APBD, sebesar 20 persen, sesuai amanat UU.
Oleh sebab itu, konsep pendidikan inklusif sangat dibutuhkan dan tergolong baru. Perlu peningkatan kinerja, agar pemerataan pendidikan lebih berkeadilan.
Merata  hingga ke pelosok desa. Pemkab Natuna berterima kasih terhadap dewan pendidikan yang telah melaksanakan kegiatan ini.
Hamid juga meminta kepada Kadisdik Provinsi terkait permintaan, sharing anggaran operasional, terhadap sekolah SLB, yang dikelola Provinsi.
Kami bukan tidak mau membantu, kecuali jelas regulasinya. Jadi jika itu wewenang provinsi, ya Provinsi yang melaksanakannya.ucap Hamid.
Aturan sekarang tidak bisa lagi, UU no 23 tahun 2014, kewenangan SLTA, berada di provinsi. Kami tidak mau niat baik Kita jadi terjerat hukum, ucap Hamid.
Regulasi sekarang ini,membuat daerah  sulit  maju. Tidak mungkin Provinsi mau ke Pulau Laut untuk melihat perkembangan Sekolah disana.Sementara Pemerintah Pusat taunya, daerah diseluruh indonedia ini, satu daratan. Sehingga keuntungan kontraktir disanakan dia seperti di Darat.padahal biaya transfortasi di daerah pesisir sangat mahal.  ucap Hamid sedikit kecewa.
Kalau dulu wewenang Kabupaten masih ada 4 mil dari darat, sekarang hanya tepi pantai. Bagaiman bisa provinsi mengawasi pencurian ikan dilaut, jika wewenang itu diambil alih?.
Sekarang ini aturan makin kacau.seperti pekerjaan proyek, mereka samakan daerah Jakarta sama di Daerah pesisir .kita ini, banyak kendala , material , transfortasi terbatas, gelombang tunggi. Gimana mau membangun kalau semua disamakan.Mohon maaf bukan tidak mau membantu.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri ,diwakili sekretaris Disdik, Drs Darsiri. dalam sambutannya.terlebih dulu meminta maaf atas tidak hadirnya Kadisdik Provinsi Aripin Nasir.  lounching dewan Pendidikan  kiranya, dapat meningkatkan mutu pendidikan di Natuna. Selamat kepada Pengurus dan berharap mampu melaksanakan tugas dengan baik.
“Kita berharap, pendidikan bagi anak sangat penting guna memperbaiki taraf hidup anak , agar lebih maju lagi.
Tahun ini Pemerintah Provinsi lewat  kementerian, telah membangun sekolah SLB, di Kabupaten Natuna. Pengelolaan SLB, dan SMA SMK, diambil alih oleh Provinsi. meski demikian tidak tertutup kemungkinan Pemkab Natuna dapat membantu lewat anggaran APBD.
Kita ingin anak anak berkebutuhan khusus dapat belajar,menerima ilmu, setara dengan anak anak normal lainnya. Sekali lagi kami meminta agar bersama sama membantu sekolah tersebut, ucapnya./Roy.

Leave a comment