mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Bila Rahasia Negara Bocor Media Tak Boleh Dituntut

Published on Feb 22 2013 // Berita Utama

Jakarta,(MR)

MESKI belum disahkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara telah banyak menuai kritik dari publik. RUU ini dianggap dapat menjadi alasan atau tameng bagi pejabat untuk melakukan korupsi.

Aturan ini juga dianggap belum secara spesifik menyebutkan hal apa saja yang termasuk rahasia negara. Hal ini disampaikan pada acara diskusi “RUU Rahasia Negara Vs Penutupan Skandal Politik” yang diselenggarakan oleh IDSPS (Institut Defence Security and Peace Studies) di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta pada Selasa (19/2) siang.

Dalam acara tersebut, hadir dua pembicara yaitu peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) Tama S. Langkun serta anggota tim penyusun draft RUU Riskan (Rahasia Informasi Strategis Keamanan Nasional) Al Araf.

“Sebaiknya jalankan dulu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan benar, baru memikirkan UU Rahasia Negara,” ujar Al Araf.

Kerahasiaan negara saat ini diatur dalam berbagai undang-undang, yaitu UU KIP, perbankan, intelijen, dan KUHP. Hal inilah yang kerap membuat publik bingung harus mengacu ke mana. Namun, secara umum rahasia negara meliputi intelijen, pertahanan dan keamanan, serta persandian.

Belakangan ini publik dibanjiri berita mengenai Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) SBY dan kedua anaknya. Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo dalam siaran persnya menyarankan agar Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak menjelaskan kepada publik mengapa data pajak yang masuk dalam kategori rahasia negara dan dilindungi UU itu bisa bocor.

Sementara itu, menurut Tama S. Langkun, hal tersebut bukanlah rahasia negara karena menyangkut kekayaan pejabat negara. “Hal ini termasuk dalam poin “g” di mana hal tersebut bisa dianggap bukan informasi rahasia jika berkaitan dengan jabatan negara,” ujarnya.

Berdasarkan kasus tersebut maka informasi yang dianggap sebagai rahasia sebenarnya justru adalah informasi yang terbuka bagi publik. Skandal SPT SBY ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan suka menggunakan istilah “informasi rahasia” sebagai justifikasi untuk menutup skandal politik yang terjadi.

Selain itu, UU KIP tidak cukup kuat untuk menjelaskan dan mengatur masalah yangvterkait dengan rahasia negara. Padaahal, pasal 17 dan 18 UU KIP telah menjelaskan apa saja yang masuk kategori informasi rahasia.

RUU Rahasia Negara pertama kali diusulkan oleh pemerintah pada tahun 2000. “RUU ini masih sangat luas sehingga bisa membuka kesempatan pasal-pasal di dalam RUU tersebut digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk menutupi skandal-skandal politik mereka,” imbuh Tama.

Al Afar mengatakan, apabila memang rahasia negara bocor dan dipublikasikan media, pers tidak bisa dituntut. “Yang seharusnya dituntut adalah si pembocor informasi,” ujarnya. >>Sahrial Nova

Leave a comment