Beberapa Wali Murid SMKN 1 Luragung Keluhkan Pungutan yang mencapai 1,175 Juta

cisayongKuningan, (MR)
Beberapa wali murid baru SMK Negeri 1 Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan ternyata mengeluh dengan adanya biaya sekolah anaknya yang mencapai 1,175 juta. Terutama untuk orang tua/wali murid yang kurang mampu.

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Luragung Hedi Syahbudin Yamin saat ditemui Media Rakyat di ruang kerjanya, membenarkan adanya penarikan biaya sebesar 1,175 juta. “Memang benar adanya tentang biaya sebesar 1,175 juta. Biaya tersebut digunakan untuk keperluan siswa, diantaranya seragam sekolah, seragam olahraga dan atribut lainnya” tutur Hedi.

Menurutnya jumlah biaya tersebut telah melalui rapat komite dengan orang tua siswa. Namun hal yang sangat ironis ketika diminta keterangan mengenai keringanan bagi orang tua siswa yang kurang mampu, Hedi menjawab, “ Sekolah ini bukan lembaga sosial, jadi di sekolah ini tidak ada keringan bagi orang tua siswa yang kurang mampu”.
Kenyataan yang terjadi di SMK Negeri 1 Luragung jelas bertentangan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.

Permendikbud No. 44 Tahun 2012, pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa “Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.”

Sedangkan sumbangan, menurut undang-undang tersebut, pada pasal 1 ayat 3 adalah “Penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.”
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

PP No 17 Tahun 2010 Pasal 181. Dalam PP 17 Pasal 181 tegas mengatakan, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan; melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pihak terkait yaitu pemerintah daerah Kab. Kuningan dan Dinas Pendidikan Kabupaten sudah seharusnya ikut menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini secara tegas. Banyak sekali pungutan yang berkedok komite sekolah. >>Irwan

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.