Bawaslu NTT Lacak Keanggotaan Panwas dari Unsur PNS

Kupang,(MR)
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) segera melacak keanggotaan panitia pengawas pemilu Kabupaten Flores Timur unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diduga memanipulasi izin atasan sebagai salah satu syarat keanggotaannya.
“Sebagai lembaga penyelenggara, Bawaslu segera mengklarifikasi keanggotaan unsur PNS yang menjadi anggota Panwas di Kabupaten Flores Timur,” kata Jemris Fointuna, Juru Bicara Bawaslu NTT, di Kupang, Senin (18/2). Hal tersebut disampaikan oleh Bawaslu NTT dalam menanggapi pernyataan anggota Komisi A DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gusti Demon Beribe, yang menemukan adanya manipulasi izin atasan oknum PNS yang telah ditetapkan sebagai anggota Panwas Kabupaten Flores Timur.
Menurut Jemris, unsur anggota Panwas Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan Undang-undang nomor: 15 tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pemilu, PNS diperbolehkan menjadi anggota panitia pengawas, sepanjang mendapatkan izin dari atasan langsung yang bersangkutan. “Jika memang izin atasan itu fiktif atau karena dimanipulasi, oknum PNS bersangkutan akan dianulir sebagai anggota Panwaslu,” katanya.
Kendatipun demikian, lanjut dia, pihak Bawaslu sangat berharap laporan resmi dari pihak-pihak yang memiliki informasi terkait dugaan manipulasi izin oknum PNS tersebut. Dia menjelaskan, proses seleksi keanggotaan panwaslu kabupaten/kota, dilakukan oleh tim seleksi bentukan Bawaslu Nusa Tenggara Timur dan setelah itu para calon anggota yang lulus administrasi dan ujian tertulis, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu. “Itu prosedurnya, sehingga jika terjadi manipulasi surat izin, akan segera kita lacak untuk diproses,” kata Jemris.
Anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum DPRD NTT, Gusti Demon Beribe, mengungkapkan, keterlibataan oknum PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang menjadi anggota Panwaslu daerah itu, dengan memanipulasi izin atasan di daerah itu. Dia mengatakan, oknum anggota Panwaslu di Kabupaten Flores Timur itu tidak memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan atasannya untuk melamar menjadi anggota Panwaslu. Yang terjadi, oknum anggota Panwaslu itu memanipulasi tanda tangan atasannya. “Karena itu Badan Pengawas Pemilu NTT perlu menyikapi permasalahan ini karena merupakan bentuk pelanggaran,” kata Gusti.
Ketua Bawaslu NTT, Nelce Ringu secara terpisah mengatakan, akan segera melakukan pengusutan ahal tersebut karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan. Jika terbukti, yang bersangkutan  akan dikenakan tindakan sesuai aturan berlaku, sehingga tidak memunculkan permasalahan berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu.
Sementara itu, Anggota Panwaslu Flores Timur, Rofin Kopong, yang dihubungi melalui telepon genggamnya, mengakui telah melakukan sejumlah tahapan sebagai bagian dari proses persyaratan keanggotaan Panwaslu. Dia mengatakan, telah mengantongi surat keterangan tidak dalam jabatan dari atasannya.”Itulah yang sudah saya masukan ke tim seleksi saat proses penjaringan,” katanya. >> Moses Mone

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.