Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa barat Agar Segera Audit Keuangan Desa Se Kecamatan Sukatani

Bekasi, (MR) – Sebuah Lembaga swadaya Masyarakat yang Bernama Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi atau yang Biasa dikenal dengan sebutan LSM KAMPAK-RI meminta BPK Jawa barat segera turun tangan untuk mengaudit seluruh keuangan Desa se Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Kepada wartawan Media Rakyat, (23/04/2019)

LSM KAMPAK RI menyampaikan akan segera mengirimkan surat resmi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Jawa barat agar segera memeriksa keuangan desa sekecamatan sukatani yang dianggap tidak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah(SAP).

Dimana banyaknya Anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat dan daerah di duga kuat bermasalah, sebagaimana bisa dilihat seperti halnya, pembangunan jalan lingkungan yang hanya asal jadi dan banyaknya pendapatan aset desa yang tidak dijadikan menjadi pendapatan desa, akan tetapi masuk kantong pribadi (kepala desa).

Semestinya masuk APBDes. Nilai Anggaran Dana yang digelontorkan pemerintah per desa mencapai milyaran rupiah ini patut dipertanyakan kemana saja peruntukan keungan tersebut.

seperti yang dilansir Media Rakyat ketika dikonfirmasi INDRA PARDEDE selaku Sekjen LSM.KAMPAK RI menjelaskan, kami sudah melaporkan beberapa kepala desa kepihak Instansi Penegak hukum yang memiliki Kapasitas dan berkompeten untuk menindak lanjuti berdasarkan hasil Investigasi dan Observasi kami dilapangan yang kami anggap menyimpang.

Lanjut Indra Pardede, kami menganggap pembangunan yang dilakukan pihak desa tidak sesuai dengan RAB atau Anggaran tidak sesuai dengan keadaan Fisik maka kami meminta pihak BPK segera memeriksa seluruh keuangan Desa terlebih Desa BANJARSARI, SUKARUKUN, Dan SUKAMANAH. Kecamatan Sukatani.

Kami juga menganggap kinerja CAMAT SUKATANI kurang Proaktif turun kelapangan dimana fungsi Camat sebagai monitoring atau Pengawasan dalam tata kelola seluruh keuangan desa.

Sejauh ini camat tidak melakukan teguran kepada pihak desa, Kami mengindikasikan  kalau seluruh keuangan desa di kabupaten bekasi bermasalah karena sejauh ini kami belum pernah tau kalau BPK turun ke desa dan menjadi dasar yang relevan bagi kami untuk segera mengirimkan Surat resmi kepada BPK agar segera turun tangan ke desa untuk memeriksa keuangan desa,termasuk Aset Desa.

Saya sudah koordinasikan Kepada Ketua Umum Kami,Osner Jonhson Sianipar SH.MBA sebagaimana yang beliau sampaikan,Kita harus Peduli kepada Kondisi masyarakat Kalau kita tinggal diam tidak melaporkan yang di anggap menyimpang dari aturan maka setiap kepala desa akan tidak lebih berhati hati memanfaatkan anggaran tersebut.

Karena Penyelewangan Penggunaan Anggaran maupun tata kelola Aset Desa yang tidak sejalan dengan Regulasi hukum dan Peraturan,akan berdampak kepada Konsekwensi Pidana Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Bagi Seorang Kepala Desa (oknum),maupun sangat berdampak kepada Taraf Kehidupan masyarakat secara menyeluruh.”pungkasnya. (Bemo)

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.