Author: adminmr

Kayuagung, (MR) Berbagai inovasi tatakelola desa menghantarkan Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi nominator desa terbaik ditingkat nasional. Kepala Desa Sedyo Mulyo, Suyadi mengatakan arah kebijakan yang dia lakukan di Desanya mendorong peningkatan gotong royong, semangat membangun, dan memotivasi warganya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. “Kami hanya ingin memberi layanan terbaik kepada masyarakat desa, juga agar menumbuhkan rasa memiliki, saling gotong royong dan menjaga persatuan dan kesatuan karena desa kami ini multi etnis” Ungkap Suyadi saat paparan dalam rangka penilaian lomba desa tingkat Nasional di…

Bekasi, (MR) Sepanjang sisi jalan sungai CBL dan Irigasi wilayah Muktiwari kecamatan Cibitung yang Nampak dipadati oleh Papan Reklame atau Iklan Pemasaran Properti yang Berdiri diatas Tanah Perum Jasa Tirta II Menjadi Pertanyaan Banyak Pihak Terkait Perizinannya. (06/08/19) Seyogianya Tanah atau Asset PJT hendaklah ditata kelola dengan Baik dalam Pemanfaatan Lahan yang tertib,terarah dan Akuntabel guna Mewujudkan Pengelolaan dan Pengamanan Lahan Perusahaan yang Efisien,efektif dan Optimal. Atas sewa atau Kontrak oleh Pihak Pihak lain akan menarik manfaat atas pemanfaatan Lahan Bangunan,oleh Pemanfaat yang hasilnya dipergunakan oleh Perusahaan PJT,untuk biaya Pengoperasian…

Murung Raya, (MR) – Infrastruktur terus menjadi perhatian serius Pemerintah Desa (Pemdes) Nono Kliwon Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya (Mura) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Salah satu bentuk perhatian Pemdes Nono Kliwon untuk warga desa, melalui transfer Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat ke Pemdes Nono Kliwon, Pemdes Nono Kliwon tetap fokus dan pantang menyerah memanfaatkan Dana Desa (DD) Tahun 2019 tersebut untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur desa. Beberapa infrastruktur yang dibangun dan terus ditingkatkan di Desa Nono Kliwon ialah jalan dan jembatan. Menurutnya, kedua sarana tersebut sangat vital karena…

Murung Raya, (MR) – Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu poin penting yang wajib diperhatikan pasca pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serentak di 6 (enam) Desa se-Kecamatan Murung , Rabu (31/07/2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 BAB III Keanggotaan BPD Paragraf 1 Anggota BPD Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Peraturan Menteri Dalam Negeri…

Kayuagung, (MR) Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskandar, SE ingin potensi agro ekonomi di Mesuji dan Lempuing OKI serta kawasan agropolitan Belitang OKU Timur terhubung ke infrastruktur nasional jalan tol trans sumatera (JTTS). Bupati Iskandar beralasan konektivitas antara infrastruktur dengan sentra lumbung pangan Sumatera Selatan ini penting untuk menjaga pasokan pangan serta mendukung ketahanan pangan nasional. “Kami butuh exit tol yang bisa menyambung ke sentra pertanian maka sekarang sedang di-exercise agar ada konektivitas antara infrastruktur dengan sentra ekonomi rakyat seperti pertanian, perkebunan untuk menjaga pasokan dan distribusi” kata Iskandar…

Kayuagung, (MR) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang biasa di sebut Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Tahun 2018 dan 2019 belum terima uang Pensiun dari Korps Pegawai Republik Indonesia, (KORPRI) OKI, hal ini di katakan beberapa ASN yang pensiun di Kabupaten OKI yang namanya tidak mau ditulis, kepada Media Rakyat belum lama ini. Lebih lanjut ASN yang Pensiun tadi mengatakan, mengenai uang pensiunan di bagian  KORPRI, memang selama ini jarang di tanya oleh ASN yang Pensiun mengingat, rekan rekan yang pensiun telah menerima uang…

Bekasi, (MR) – Pekerjaan yudit yang seharusnya di pantau dan diawasi orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berlokasi di desa sumbersari kecamatan pebayuran pada Kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ketika kami team investigasi dari LSM KAMPAK-RI meninjau lokasi kegiatan yudit di kecamatan pebayuran desa sumbersari,ternyata di duga kegiatan tersebut dikerjakan asal jadi. Pada saat kami menghubungi via whastapp kepada PPTK Dinas PUPR untuk menanyakan perihal kegiatan pekerjaan yudit tersebut yang sudah di kerjakan tidak memakai hamparan/lantai kerja. Ketika di mintai komentarnya melalui via Whastapp PPTK Asri…

Bekasi, (MR) – Masih Banyaknya keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Pihak RSUD Kabupaten Bekasi. Dalam Pelayanan sarana dan Prasarana maupun Pelayanan lainnya tidak berbanding lurus dengan Anggaran Pemerintah khususnya APBD kabupaten Bekasi yang dialokasikan Kepada RSUD dapat diharapkan Mampu,Memaksimalkan dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Menuai Banyak Pertanyaan dari Berbagai Element Masyarakat. Setiap Tahunnya Anggaran Mencapai hingga Puluhan Milyar setiap Tahunnya yang diAlokasikan Kepada RSUD kabupaten Bekasi. merupakan Bentuk Kebijakan yang sangat patut diApresiasi bilamana Benar benar dikelola secara Efektif,efisien tepat Guna dan Tepat sasaran. Menyikapi Kondisi Pelayanan RSUD Kabupaten Bekasi…

Bekasi, (MR) – Besarnya Nilai Anggaran Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah kepada setiap Pemerintah Desa yang bertujuan untuk membangun Desa Kerap kali disalahgunakan oleh Para Oknum kepala Desa yang ingin mencari Keuntungan Pribadi. (31/07/2019) Seyogianya Dana Desa dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk membangun masyarakat Desa,baik secara infrastrukur pembangunan maupun sumber daya manusia masyarakat Desa. Salah satunya Desa simpangan Kecamatan Cikarang Utara yang menerima Anggaran mencapai milyaran rupiah Namun melihat kondisi Desa dirasakan belum signifikan pencapaian kemajuan Desa. Indra Pardede sekjend LSM.KAMPAK RI (Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi…

Bekasi, (MR) – Larangan Sekolah melakukan pungutan dengan berdalih untuk pakaian seragam Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 33 Ayat (3). Tentang Juknis PPDB TK,SD,SMP,SMA,SMK menjelaskan bahwa, Sekolah yang diselenggarakan pemerintah dilarang: a).melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. b).Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. (25/07/2019) Peraturan lainnya yang turut yaitu Peraturan Presiden (Perpres)Nomor 87 Tahun 2016.dari 58 ragam jenis pungutan yang turut dilarang diantaranya,uang SPP, uang seragam,uang bangunan dan lain sebagainya.…