mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Aroma Korupsinya Semakin Terlihat?

Published on Nov 23 2012 // Berita Utama

Natuna,(MR)

MENINDAK lanjuti, pemberitaan Media Rakyat Edisi 281 tahun ke XII, terkait proyek air bersih di desa Sabang Mawang, ke Camatan Pulau Tiga, Di tenggarai “beraroma korupsi” membuat sejumah masyarakat angkat bicara. Proyek senilai 1,7 millyar yang dikerjakan PT.Restu Neri, di duga kuat, merugikan Negara. Hal itu dibuktikan dari laporan masyarakat Desa Sabang Mawang , Balai. Berdasarkan kesepakatan, Mereka akan mengutus, Kepala Desa Sabang Mawang, Hambali Aly, untuk membawa surat kekecewaan atas ketidakjelasan, pekerjaan proyek Air Bersih milik Kasatker PU Provinsi Kepri.

Surat beserta photo proyek terlampir, akan ditujukan kepada Gubernur Kepri M.Sani, Kasatker PU, Bapedda, serta DPRD Kepri. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa dalam pekerjaan, pihak rekanan, yakni PT.Restu Neri, tidak mengerjakan proyek sebagaimana mestinya, (tidak sesuai Bestek). Dalam laporan, Hambali selaku kepala Desa menyatakan akan segera berangkat ke Provinsi Kepri untuk mempertanyakan proyek air bersih di Desa Sabang Mawang.

Menurut Hambali, isi laporan beserta photo kegiatan proyek, jelas bermasalah. Sebab, proyek yang dibangun di pengunungan ini, DAM , tak bisa menampung air karena bocor. Penyambungan piva besi tidak efektif, karena hanya disanggah dengan kayu lunak, dan sudah lapuk mengakibatkan piva bocor. Piva ada 2 jenis, besi dan Paralon. Pipa paralon, banyak tidak ditanam, sehingga kena panas dan melengkung, mengakibatkan bocor. Kemudian bak penampung, tidak pakai keran pembuangan, mengakibatkan bak tidak bisa dibersihkan. Ada piva sepanjang 300 meter belum terpasang, dari titik awal perencanaan. Sampai hari ini sejak pihak kontraktor meninggalkan pekerjaan maret 2012, Desa Sabang Mawang tidak menikmati sedikit pun proyek air bersih 1,7 millyar. Ini yang akan kita laporkan ucap Hambali, 2 pekan lalu.

Menanggapi hal tersebut diatas, Anggota Dewan komisi III Provinsi Kepri, Sofian Samsir turut angkat Bicara. Melalui telepon seluler, anggota Dewan Berlambang Pohon Beringin ini, mengatakan, dari pengakuan kepala Desa Sabang Mawang, proyek yang dikerjakan PT.Restu Neri tidak jelas, boleh dikatakan bermasalah, karena pihak kontraktor dan PPTK, tidak pernah hadir ditempat. Seandainya mereka ada, tentu Kades tau.

Oleh karena itu, Anggota Dewan dari Praksi Golkar ini, meminta BPK, maupun Inspektorat Kepri, turun kelapangan untuk mengecek dan mengaudit apakah ada kerugian Negara terjadi, dalam pelaksanaan proyek air bersih senilai 1,7 millyar lebih. Ada Yang aneh dalam pengerjaan paket DAK Murni Tahun 2011 Pemprov Kepri., Seharusnya sudah selesai akhir Desember 2011, malah baru selesai maret 2012, berarti ada indikasi permainan antara pengguna anggaran dengan pihak rekanan. Oleh karena itu, Ia meminta, agar perusahaan tersebut di black list.

Sementara itu Nopi Kasi Pelaksana paket pembangunan sarana Air Bersih di Desa Sabang mawang, tepatnya dibalai, saat dikonfirmasi melalui Hp, Dirinya tidak menjawab. Bahkan pesan singkat melalui SMS, tidak ada respon. Kendati demikian, salah seorang rekan wartawan Koran ini, berhasil bertemu. Nopi mengatakan, persoalan ini diserahkan kepada Kasatker. “ Konfirmasi bapak ajalah, kalau beliau sudah pulang dari Jakarta,” kata nopi.

Tempat terpisah Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia, Candra SH, dengan tegas meminta, agar “polemic” paket penyediaan, proyek air bersih di kecamatan Pulau Tiga Desa Sabang Mawang, segera diusut. Jika penyelesaian proyek ini ada keterlambatan, sudah jelas ada permainan antara pihak rekanan dengan pengguna anggaran. Kemudian, tidak adanya ajang mamfaat bagi masyarakat Sabang Mawang, sehingga paket pembangunan sarana air bersih, senilai 1,7 millyar terkesan. hambur-hamburkan uang rakyat. Dari beberapa pakta dan temuan dilapangan, pihak kontraktor dan rekanan, “bermain mata”, demi mencari keuntungan lebih besar, kata Candra. Ia meminta Aparat hukum segera turun tangan. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut tidak akan berbuat jera para pelakunya. Edisi sebelumnya Wakil Ketua BPD Balai. Secara blak-blakan mengaku, mengetahui semua kronologis pekerjaan. Ia mengakui, proyek air bersih senilai 1,7 millyar lebih ini, diusulkan sejak tahun 2005, seiring perjalanan baru dapat tahun 2011. Saat memulai pekerjaan, Saya Tanya mana papan proyek, dan berapa kedalaman penanaman pipanya, namun pihak rekanan tak bisa jawab. Kita sudah coba meminta gambar namun tidak dikasih. Akhirnya, melalui konsultan pengawas, penanaman pipa maksimal 30×100, minimal 30×80, alasannya, bukit ini penuh dengan batu-batuan, katanya. Namun dalam proses penanaman pipa, ada kejanggalan. Pipa-pipa tersebut, separoh terbuat dari paralon, separoh lagi dari besi. Saat hal itu dipertanyakan kepada pihak rekanan, katanya ada penambahan ukuran, 800 meter sehingga sebahagian pakai pipa paralon.

Faktanya, pada saat pengusulan, pipa terbuat dari besi,. Padahal dalam perencanaan sudah jelas diukur lebih dulu, katanya. Pemasangan pipa terkesan asal-asalan, terbukti, pipa tidak disanggah dengan baik, sehingga pipa bengkok dan sambungan banyak bocor. Terkait papang plang, Saya bawa Ketua BPD ke sana, barulah papan proyek dipasang itupun hanya 2 hari saja. Mengenai pemenang proyek, saya ingat betul, PT. Restu Neri, sebab, saat pengerjaan, kita juga ada kegiatan disana, jadi lihat terus, paparnya. Kita berharap proyek air bersih di Pulai Tiga, diusut sampai tuntas, sebab terindikasi ada pihak-pihak yang bermain didalamnya, untuk mendapatkan untung besar, sehingga pekerjaan sembraut.

Wakil Bupati Natuna Imalko, saat dimintai komentarnya, usai melakukan kunjungan kerja ke Pulau tiga, mengatakan, tujuan kunjungan kerja, untuk menampung aspirasi masyarakat. Dengan adanya pertemuan ini, kita tau, apa saja keluhan masyarakat. Menyangkut soal air bersih, Ia menyanyangkan sikap Pemerintah provinsi tidak ada kordinasi. Sehingga pihak rekanan seenaknya saja melakukan pekerjaan.

Seharusnya jika ada paket proyek di Daerah, tolong dikoordinasikan kepada Pemerintah setempat, agar kami dapat mengawasinya. Kalau sekarang, anggaran 1, 7 millyar sia-sia saja tak ada mamfaat. Sesuai pungsinya, Saya sebagai Wabub melakukan pengawasan, namun terkadang serba salah. Contohnya paket pekerjaan proyek air minum di pulau Tiga, Kita bilang belum siap, tapi provinsi bilang sudah, ini jadi dilemma. Kita minta kedepan, agar Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi kepada Daerah jika ada Paket pekerjaan, sehingga dapat kita awasi. Terkait permasalahan ini, Saya telah tugaskan Kadis PU untuk koordinasi dengan pihak terkait, apakah paket ini sudah selesai atau belum, sebab kita mau campur tangan takut nanti ada masalah, katanya.

Tempat terpisah Ketua LSM Gebuki, (Gerakan Berantas Korupsi) Kuncus Simatupang, ketika dikonfirmasi lewat telepon selulernya mengatakan, Proyek air bersih milik Kasatker SPAM, sudah sering bermasalah, namun sampai hari ini belum ada tindakan nyata dari pihak aparat hukum. Sebelumnya, Pihaknya pernah melaporkan kasus yang sama kepada Kajati senilai 7 millyar, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan kepada public. Kita takut ada dugaan oknum Kajati ikut bermain, sehingga, laporan ini dipeti kemaskan. Terkait laporan itu, kita juga sudah dipanggil dan memberi keterangan dan bukti, namun hasilnya nihil. Oleh karena itu, Dia minta agar aparat penengak hukum, mau turun kelapangan memastikan apakah benar ada indikasi korupsi, dalam proyek air bersih di Pulau Tiga, katanya.

Hasil investigasi dilapangan, membenarkan, proyek air bersih milik Kasatker SPAM, provinsi kepri, “beraroma korupsi”. Dari photo kegiatan, sudah jelas pihak rekanan melakukan pekerjaan asal jadi, demi mencari keuntungan yang lebih besar, artinya tidak sesuai “spek”. Disisi lain, paket proyek dari dana DAK Pusat ini, seharusnya selesai Desember 2011, namun pekerjaan baru selesai bulan maret 2012. Artinya ada “persekongkolan” pihak pengguna anggaran, dengan kontraktor. Hingga berita ini diturunkan belum ada satupun pihak yang berkompeten didalamnya untuk dapat dihubungi terkait pemberitaan. Konsultan pengawas Sopyan, melalui no 0821 366 xxx xx, ketika dihubungi lewat sms, tidak ada tanggapan.

UU Tipikor N0 31 tahun 1999, jo. UU N0 20 tahun 2001 pada pasal e mengatakan, Pegawai Negeri sipil atau penyelenggara Negara, dengan maksud ingin menguntungkan Diri sendiri, atau orang lain, dengan cara melawan hukum, menyalahgunakan Jabatan, atau kekuasaan, Memaksa Seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan Potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Dipidana, Penjara Seumur Hidup, paling singkat 4 tahun. Denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak 2 milyar. Pertanyaannya, Apakah paket air bersih di Desa sabang Mawang Natuna, berpotensi melangggar Hukum?. >> Roy

Leave a comment