mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Apa Kabar Pak Presiden, Tunda Salur Hambat Ekonomi Natuna?

Published on Mar 07 2018 // Natuna Membangun

Natuna, (MR) – Menjelang Pemilihan Presiden, tahun depan, sejumlah daerah pun mengalami defisit anggaran. Hal tersebut dikarenakan Menteri Keuangan tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga program pemerintah Daerah jadi morat-marit.

“Kita mengalami defisit anggaran, karena Transper Pusat Triwulan ke IV tahun 2017 lalu, tidak terlaksana,” ucap Kepala BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah) Dicki Kusniyadi 1 Maret lalu.

Permasalahan ini berembus cepat, sehingga DPRD Natuna melakukan pemanggilan terhadap pihak eksekutif guna memastikan kebenaran berita defisit anggaran. Dalam rapat tanggal 06 Maret, dapat disimpulkan, APBD Natuna defisit 211 millyar, ini angka yang luar biasa.

Yang jadi pertanyaan besar, kenapa Pemerintah Pusat selalu melakukan tunda salur, padahal Kabupaten berada ditengah Negara Asean ini, APBDnya mengharapkan dari dana DBH dan Dana Perimbangan.

Padahal presiden Jokowi sudah menetapkan Kabupaten Natuna menjadi prioritas pembangunan, karena akhir-akhir ini menjadi incaran Negara tetangga.

Celakanya, menjelang Pilpres dana tunda salur 2017 lalu tidak juga dikucurkan, mengakibatkan ribuan pegawai belum bisa menikmati Kesra. Alhasil perekonomian dimasyarakat terpuruk, daya beli turun drastis.

Jika ditilik aturan yang dibuat Pemerintah Pusat, patut diajucungi jempol. Dalam aturan pengesahan APBD, harus tepat waktu, jika tidak sangsi denda ada. Parahnya, aturan itu hanya berlaku bagi daerah saja, Namun bagi pembuat aturan tidak.

Kenapa?, karena jika pengesahan APBD tepat waktu, dana transfer pusat tetap juga lelet. Itu artinya tidak ada timbal balik dari sangsi itu.

Buktinya Hingga Hari ini dana Tunda salur triwulan ke 4 tahun 2017 belum juga disalurkan, padahal dana tersebut sudah dihitung dalam anggaran APBD tahun 2018.

Sudah dipastikan, berbagai kegiatan yang belum berjalan maupun sudah berjalan, bakal terbengkalai. Apalagi Pemerintah Natuna mempunyai utang dana ADD, sebesar 12 milyar belum lagi beberapa proyek yang sudah selesai. Gara-gara dana transfer triwulan IV tidak tersalur.

Parahnya lagi, kegiatan dana ADD, telah dilaksanakan beberapa desa dengan memakai pihak ketiga. Sayangnya hingga hari ini Rabu tanggal 07 Maret, dana transfer tidak kunjung turun juga. >>Roy

Leave a comment