mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Apa Kabar Pak Presiden .Kedaulatan Udara Masih ,Dijajah Singapura?.

Published on Feb 05 2018 // Natuna Membangun
Natuna (MR)-Janji Singapura akan melepaskan tol udara Natuna kembali kepangkuan ibu Pertiwi, menjadi tanda tanya bagi rakyat indonesia ,khususnya Masyarakat Natuna.

Pada hal, ICAO, lewat PBB, sudah menyetujui tol Natuna akan dikelola langsung oleh Indonesia pada tanggal 14 Januari 2017 lalu.Berbagai persiapan pun telah dilakukan agar pengelolaan Tol Udara Natuna, bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sayangnya Singapura lebih laju , sehingga lobi Pemerintah Indonesia untuk mengelola itu harus kandas di depan mata.
Berbagai tanggapan pedaspun bermunculan.Pasalnya 72 tahun Indonesia merdeka, ternyata Udara Kita belum berdaulat sepenuhnya. Masih “dijajah” Negara Singapura.
Lalu apa reaksi Indonesia, Jika hal kedaulatan NKRI belum semua kembali kepangkuan Ibu Pertiwi.
Singapura Negara kecil, namun PADnya bersumber dari Tol Udara Natuna.Untuk itu diminta komitmen Pemerintah ,agar kedaulatan Udara Natuna, kembali ke Indonesia .
Menanggapi hal tersebut di atas, ketua DPRD Natuna Yusripandi mendorong semua pihak agar tahun depan Tol Udara Natuna bisa dikelola langsung oleh Natuna.
Ia mengatakan, setelah sejumlah media memberitakan soal pengelolaan jalur udara Natuna, sudah sangat miris jika itu tidak bisa diambil alih.Tidak ada alasan Negara Singapura untuk menghalangi jalur udara Natuna dikelola oleh Indonesia.
Berapa kerugian Indonesia, selama puluhan tahun, pesawat melintas dari udara Natuna, tapi tidak sepeserpun, dananya kita terima.Semua masuk ke PAD Singapura.
Sebagai wakil rakyat, Kita dukung lanud Ranai, untuk melanjutkan perjuangan ini, mendapatkan kembali tol Udara Natuna dikelola bangsa Indonesia.
Negara Kita ini ada orangnya, soal udara , sangat Arjen. Sebab kita tidak tau pesawat apa yang melintas diatas udara ini.Kalau ada orang yang mau berbuat jahat, gimana Kita mau tau, ngak mungkin Singapura mau memberitahukannya ke Indonesia. Jadi ini Arjen.Ucap Yusripandi.Mudah mudahan semua bisa terealisasi
Sebelumnya Kolenel Penerbang Azhar AD, menyesalkan kurangnya lobi
Pemerintah Pusat, terkait pengembalian pengawasan tol Udara Natuna.
Padahal berbagai persiapan sudah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Daerah, agar Kontrol Udara Natuna, bisa  diambil alih Indonesia,. Kenyataannya,  harus gagal karena Kita kurang lobi. Ucap, kolenel Azhar, saat melakukan ekspos  Panglima TNI ,rabu 31 januari , diruang VIV, bandara lanud Raden Sadjad.
Kekecewaan Komandan Lanud Raden Sadjad,sangat beralasan, sebab, niat baiknya untuk mendapatkan Tol udara Natuna kembali ke pangkuan Ibu pertiwi,gagal. Kita kalah dengan lobi  Negara Singapur, yang punya lahan sangat kecil.
Sebagai Negara  poros maritim, kalau tidak dipayungi dengan aturan hukum, ngak bakalan mungkin bisa mengambil alih itu. Singapura sudah pasti berusaha agar tol udara , tetap mereka kuasai, karena pajaknya  jadi PAD bagi Negaranya. Sedangkan Indonesia hanya jadi penonton, di Daerahnya sendiri.
Pada hal ada 350 pesawat llu lalang di wilayah udara Natuna. Berapa besar PAD yang masuk jika Natuna yang melakukan pengontrolan itu, paparnya lagi.

Berdasarkan perjanjian sebelumnya antara Pemerintah Indonesia,Singapura dan ICAO telah disepakati bahwa mulai tanggal 4 Januari 2018, wilayah udara Kepri akan dikelola oleh Indonesia sendiri.

Namun  langkah ini,terhenti karena ada upaya Singapura mencegal terlebih dahulu dan melobi  ICAO{Internasional Civil,Aviation Organitation) untuk tetap mengelola wilayah udara Kepri. Hal ini terjadi karena lambannya langkah Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permaslaahan udara Indonesia ke Perserikatqn Bangsa Bangsa.

Komandan Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kolonel (PNB) Azhar Aditama, dalam sosialisasi hasil Rapim TNI , menyampaikan pemerintah dan masyarakat Natuna dalam hal ini amat dirugikan. Karena setiap pesawat yang handak melintas diatas langit Natuna harus menyampaikan izin terlebih dahulu kepada Air Trafict Control (ATC) Singapura.

“Setiap pesawat yang melalui wilayah udara Natuna itu harus bayar,tapi sayangnya bayarnya bukan ke Indonesia,tapi ke Singapura. Padahal wilayahnya punya Indonesia,kan rugi kita,” kata Danlanud, Rabu (31/1/2018).

Ini menyebabkan harga tiket pesawat  ke Natuna menjadi lebih mahal daripada harga tiket tujuan daerah lainnya.

Karena harus bayar jalur udara kepada Singapura,setiap pesawat domestik dari dan ke Natuna seharus dapat ditempuh dengan jarak tarik garis lurus, karena Singapura melarang garis lurus dilalui dengan alasan melintasi wilayah latihan perangnya,maka setiap pesawat harus berbelok beberapa mil ,ini menyebabkan rute menjadi lebih jauh,” tambah Danlanud Azhar.Bayangkan saja Wilayah Indonesia, tapi Kita dikarang melalui rute itu.Oleh karena itu Pemerintah Pusat, bersama lembaga terkait bersibaku agar pengambilan tol Udara Natuna bisa kita kuasai. Sayangnya harus kandas. Karena kurang lobi.

Harapan Kami, upaya mengambil alih pengelolaan wilayah udara Indonesia,dari,Singapura membutuhkan,dukungan masyarakat,NatunaOleh karenanya,Danlanud,minta masyarakat untuk bersama – sama mendorong Pemerintah agar dapat tegas dalam hal ini.

“Sejak tahun 1962 wilqyah udara Kepri,dikuasai Singapura,sementara sebagai pmilik wilayah kita hanyajadi penonton/Roy.

Leave a comment