Antisipasi KDRT Dan Perlindungan Anak, Forkomda Puspa Bahari Natuna Terbentuk.

Natuna,(MR) -Ketua DPC Aliansi Jurnalistik Online Indonesia, dipercaya untuk memimpin wadah sosial diberi nama , Forkomda Puspa Bahari Natuna, Jumat 03/08/2018, di ruang rapat kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terletak di area Mesjid Agung Natuna Gerbang Utaraku.

Keberadaan Fokomda di Kabupaten Ujung NKRI, sangatlah dibutuhkan, mengingat banyaknya kejadian pelaku KDRT serta kekerasan terhadap anak, namun tidak banyak diketahui publik,karena takut untuk melapor .

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di Dunia memiliki permasalahan sosial cukup kompleks, terutama di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berbagai praktek buruk  mengancam hak- hak perempuan dan anak masih terjadi sampai saat ini. Banyak anak diperkerjakan.Kawin usia dini dan Trafficking.

Kabupaten Natuna,  Daerah  terletak diujung utara NKRI  memiliki kondisi wilayah  terpisah oleh pulau. Sehingga permasalan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, susah  diawasi secara maksimal oleh Pemerintah.

Untuk itulah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Natuna, bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kepri, membentuk Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, diberi nama  (Forkomda Puspa) Bahari Natuna.

Forkomda Puspa Bahari , melibatkan beberapa lembaga masyarakat (LM), komunitas sosial, organisasi profesi serta beberapa lembaga pemerintahan dibawah naungan Dinsos PPPA.

Diantaranya , Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Natuna, Forum Kita Peduli Sesama (FKPS), Pusat Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Serindit, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Natuna ,Goa, serta berbagai lembaga lainnya .

Ketua Forkomda Puspa Kepri, Kartika, menjelaskan, bahwa seluruh pengurus lembaga baru saja dibentuk , harus memiliki prinsip sebagai berikut, Mau berbagi, semua penting, tidak saling menyalahkan, transparan, tidak saling curiga, selalu berfikir positif dan iklas.

“Karena pada dasarnya, aksi sosial kita ini tidak ada anggarannya. Ini murni dari kepedulian kita terhadap lingkungan , terutama menyangkut masalah ketidak adilan terhadap perempuan dan anak,” ucap Kartika.

Meski demikian, kata Kartika, jika ingin melaksanakan aksi sosial disuatu daerah, Forkomda Puspa bisa mengajukan proposal bantuan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

“Biasanya pihak Kementerian mau membantu, tapi tidak banyak. Ya paling hanya dikisaran Rp 50 jutaan. Sisanya murni dari anggaran kas Forkomda Puspa itu sendiri,” katanya.

Uang bukanlah modal utama, untuk Forum ini melakukan sebuah aksi sosial dilingkungan masyarakat. Yang terpenting adalah kemauan, kepedulian terhadap sesama dan juga keterampilan.

Kita harus bisa memberikan edukasi dan keterampilan kewirausahaan kepada masyarakat. Tentukan dulu lokusnya , baru  kita fokus melakukan pembinaan disitu. Agar  betul-betul  bermanfaat bagi mereka,” ujar Kartika.

Forkomda Puspa tersebut dibentuk agar dapat bersinergi dengan Lembaga Masyarakat  lain, untuk mensukseskan program Pemerintah bernama 3 Ends (Three Ends). 3 Ends tersebut,  Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, Akhiri perdagangan orang serta Akhiri kesenjangan sosial ekonomi terhadap perempuan.

Sementara itu, Kepala Dinsos PPPA Natuna, Kartina Riauwita mengatakan, bahwa Forkomda Puspa Bahari, kedepannya akan fokus pada 3 bidang. Yaitu bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan hak anak dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Ia juga meminta, agar setiap pengurus Forkomda Puspa Bahari Natuna, dapat saling bersinergi dan iklas dalam melakukan aksi sosial, tanpa memikirkan pamrih dan keuntungan diri pribadi.

“Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai tujuan dan harapan kita bersama. Setelah pembentukan pengurus ini, dalam waktu dekat kita akan adakan rapat kembali,” ujar Kartina, yang juga merupakan Ketua Pembina Forkomda Puspa Bahari.

Ketua teepilih Forkomda Puspa Bahari Roy Parlin Sianipar mengungkapkan,  wilayah Natuna terdiri dari 99 persen berupa lautan,dan dipisahkan oleh pulauu pulau. Hal ini akan , membuat sasaran aksi sosial di forum ini akan sedikit terkendala. Terlebih lagi, sarana transportasi didaerah  terletak di laut Natuna utara tersebut, cukup terbatas.

“Jika kita ingin melaksanakan aksi keluar Pulau Bunguran Besar,  membutuhkan waktu satu minggu. Ini  akan memakan banyak biaya dan waktu. Oleh karena itu  harus kita carikan solusi bersama,” ucap Roy.

Kabupaten Natuna merupakan daerah ke 3 di Kepri, dalam membentuk Forkomda Puspa, setelah Kota Batam dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Forkomda Puspa ini, pertama kali dibentuk pada tahun 2016 di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Berikut nama-nama pengurus Forkomda Puspa Bahari Natuna periode 2018-2020, Ketua Roy Parlin Sianipar, Wakil Ketua Abdullah Lubis, Sekretaris Sugianto Utomo, Bendahara Kartika Mahfirotin, Ketua Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dallah, Ketua Bidang Perlindungan Anak, Syamsuriyana dan Ketua Bidang Sosial dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Astagena./Roy.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.