mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Anggota DPR Minta Kurikulum 2013 Tidak Bernasib Seperti Hambalang

Published on Mar 29 2013 // Berita Utama

Jakarta,(MR)

ANGGOTA Komisi X DPR Rohmani khawatir Kurikulum 2013 akan bernasib sama dengan mega proyek Hambalang karena proses pembahasan yang belum matang. “Hambalang adalah proyek yang tidak dibahas secara terbuka di Komisi X DPR, terutama pembahasan berapa anggarannya,” katanya di Jakarta, Senin.

Pada akhirnya, kata dia, mega proyek Hambalang tersebut tidak jelas manfaatnya bagi dunia olahraga. “Karena memang tidak didasarkan atas kajian yang matang,” tambah legislator yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pariwisata itu.

Rohmani menambahkan jika perubahan kurikulum itu mirip dengan pembahasan mega proyek Hambalang. “Sejak awal pemerintah tidak terbuka dengan anggaran perubahan kurikulum tersebut. Sedikit demi sedikit terbuka, jika anggaran perubahan kurikulum tersebut mencapai Rp2,4 triliun,” katanya.

Pantau Anggaran UN Rp600 miliar

Rohmani mengajak masya-rakat luas untuk turut serta memantau penggunaan anggaran ujian nasional yang mencapai Rp600 miliar. “Kami akan terus memantau penggunaannya lewat rapat evaluasi. Teman-teman LSM juga bisa terlibat dalam monitoring anggaran tersebut,” katanya di Jakarta, Rabu.

Ditegaskannya lagi bahwa mengingat anggaran ujian nasional (UN) tersebut sangat besar, legislator yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan olahraga itu meminta kepada publik untuk turut serta memantau penggunaan anggaran tersebut.

Rohmani juga mengatakan pemerintah belum bisa menentukan prioritas anggaran pendidikan. Menurut dia, masih banyak alokasi anggaran pendidikan yang tidak bersentuhan langsung dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Ia mengatakan bahwa seharusnya anggaran pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. “Seharusnya setiap satu rupiah yang keluar dari kas negara, harus bisa meningkatkan mutu pendidikan kita,” katanya.

Ia memberi contoh anggaran UN yang mencapai Rp600 miliar itu. Pihaknya menyesalkan anggaran yang mencapai setengah triliun rupiah itu hanya digunakan untuk menentukan kelulusan siswa. “Alangkah baiknya anggaran tersebut untuk membiayai proses pendidikan agar mutunya bisa meningkat,” katanya.

Mantan anggota Panitia Kerja (Panja) UN Komisi X DPR itu menambahkan pihaknya dari awal sudah mengingatkan prioritas anggaran pendidikan tersebut. >> Nugraha/Tedy S

Leave a comment