“ANEH”..!!! Seorang Anak Pejabat Bisa Merangkap Double Job desk Ditubuh Birokrasi Pemda Bekasi, Gak Masuk Gaji dibayar

Bekasi, (MR) – Mirisnya Kondisi Kehidupan Masyarakat Kabupaten bekasi yang saat ini angka Pengangguran masih cukup Tinggi sangat Berbeda Jauh dengan Nasib Anak Seorang Pejabat di Pemda kabupaten Bekasi, (5/11/2019).
Ramdhan salah seorang Anak Kepala Dinas di pemda Kabupaten Bekasi yang bekerja sebagai Seorang karyawan PT. Bina Bangun Wibawa Mukti perusahaan milik daerah kota bekasi,diduga Berkat Pengaruh orang Tuanya sebagai Kepala Dinas Ramdhan Juga tercatat sebagai Tenaga Kerja Kontrak di DISPORA kabupaten bekasi.
Indra Pardede selaku sekjend LSM.KAMPAK RI (Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia) Ketika di hubungi awak Media Rakyat dikantornya Grand galaxy menyampaikan” hal ini telah kami konfirmasi kepada yang bersangkutan Rhamdan dan beliau memberikan keterangan bahwa dia tidak tau kalau surat lamaran ya terkirim di Dinas DISPORA.
Menurut keterangan Rhamdan bahwa lamaran tersebut tidak pernah mengirimkan surat lamaran.
ketika dipertanyakan Rhamdan juga tidak merasa menandatangani kontrak kerja di dispar padahal menurut data yang kami dapatkan bahwa surat tandatangan kontrak kerja mulai dari tahun 2017-2019. tetapi Rhamdan masih tetap tidak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi karna menurut keterangan dari beliau dia sudah lama bekerja di PT. Bina Bangun Wibawa Mukti.
Padahal Menurut Catatan Kami,yang bersangkutan  pada tanggal 3 September 2019 mengembalikan Uang Puluhan juta rupiah kepada dinas Dispar,Dan Beliau sendiri mengatakan tidak mengerti hal itu bisa terjadi.
Hal ini Perlu ditindaklanjuti apakah ada Unsur Perbuatan Melawan Hukum Gratifikasi, Penyalahgunaan wewenang, agar bisa menjadi Kepastian Hukum dan ada  sanksi yang setimpal salah satu yang diduga Oknum kepala dinas yang sekarang menjabat didinas Pertanian Kabupaten bekasi yang mana sebelumnya menjabat Kepala dinas Dispora ketika yang bersangkutan tercatat diterima sebagai Tenaga Kerja Kontrak.”Jelas Bang Indra.
Hal senada disampaikan Dedi Salah seorang Penggiat Anti Korupsi di Kabupaten Bekasi,Ketidak transaparan dalam tata kelola birokrasi pemerintahan akan menjadi celah terjadinya penyimpangan penyimpangan oleh para oknum,Seperti Hal ini sangat disayangkan,masih banyaknya warga masyrakat kabupaten Bekasi yang saat ini berjuang mencari Pekerjaan atau dengan kata lain masih menganggur,toh ini karena orang Tua seorang Kadis,Tanpa harus susah payah bahkan gak masuk kerja pun gaji tetap dibayar.
Ini jelas Penyimpangan,harus ada tindak lanjut Proses Hukumnya,Ini melukai hati Rakyat.”Tegas Dedi.
Semoga Kejadian ini menjadi evaluasi bagi pemerintahan Daerah untuk menjalankan Roda Pemerintahan yang lebih Transparansi sehingga meminimalisir adanya Upaya upaya penyimpangan para oknum ditubuh birokrasi Pemerintahan daerah (Bemo)

Related posts