Ada KKN dalam Program RTLH ?

Wan Sofian : Jika Ada Pemotongan, Itu “Pungli”

 

Natuna,(MR)

MENINDAK lanjuti pemberitaan Media Rakyat, terkait adanya “KKN” Kalusi Korupsi Dan nepotisme, saat penyaluran dana bantuan RTLH ( Rumah tidak Layak Huni) di Kecamatan Midai pekan lalu, sejumlah ormas pun angkat bicara.

Ketua Forkot, Forum Kota Wan Sopian, Sangat menyayangkan, bila ada orang yang tega memanfaatkan kepolosan masyarakat hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Ia menegaskan, jika ada pemotongan saat penyaluran dana  RTLH, itu namanya “pungli,” Saat ini, masya-rakat Natuna semakin hari semakin susah. Kendati demikian, masih ada oknum, ingin memanfaatkan hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. papar  tokoh Masyarakat Sedanau ini, saat menikmati secangkir kopi diwarung bu Kades.

Ia menghimbau agar, semua unsure Pemerintah, terutama Dinas terkait, agar jeli untuk melihat permasalahan ini. Jangan hanya duduk-duduk manis saja di kantor. Tolong cek dengan benar, apakah perangkat pemerintahan di Kecamatan, sudah benar-benar melaksanakannya dengan baik ?. Jika Dinas Terkait  bekerja dengan teliti, tidak akan timbul permasalahan seperti ini.

Wan Sopian juga mengatakan, penyaluran RTLH, sudah lama Dia pantau. Sebelum pemberitaan Media rakyat, Pihaknya juga sudah mendapatkan laporan dari masyarakat desa Serantas, terkait adanya “pemotongan’ bantuan dana Rumah Tidak layak Huni ( RTLH), senilai Rp.1 juta rupiah, oleh oknum pemerintahan. Oleh karena itu, Ia tidak segan-segan, untuk melaporkan kejadian ini, jika Pemerintah daerah tidak segera bertindak tegas.

Terkait adanya sejumlah oknum yang sengaja mengambil beberapa photo diduga dijadikan sampel, menurutnya perlu dipertayakan dan harus diteliti. Sebab, bisa saja ada oknum yang ingin memanfaatkan keadaan, Dengan mengambil sampel rumah warga, untuk dijadikan contoh. Apalagi Daerah ini, jauh dari jangkauan. Tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi penyimpangan, sebab, penyaluran dana pihak kecamatan terpencil dilakukan Pemerintah setempat. karena Bank tak ada, sekaligus untuk menghemat biaya.

Dengan kondisi seperti ini “sangat rentang terjadi penyalah gunaan. Pertayaannya, buat apa rumah warga dipoto, tapi tak jelas ujung pangkalnya ? papar Wan Sopian. Untuk menghindari masalah yang tidak kita inginkan, kita minta Kadisnakertransos, agar berfungsi dengan benar. Cek semua laporan dilapangan, apakah benar photo pemilik rumah jadi penerima dana bantuan RTLH ?. Kita kawatir disalah gunakan, hanya dijadikan sampel, tapi penerima dana orang lain, tegasnya lagi.

Rehap rumah RTLH, hanya diperuntukkan buat keluarga tidak mampu. Oleh karena itu Ia berharap, agar program ini tepat sasaran. “Tolong Dinas terkait jeli melihat persoalan ini kembali,” Ujarnya.

Tempat terpisah Ketua LSM Pormis, Persatuan Orang Miskin, Rony Cambay, sangat menyayangkan, jika ada oknum mau memotong dana RTLH yang seharusnya jadi hak masyarakat kurang mampu. Menurutnya, jika benar ada penyimpangan dalam penyalurn dana RTLH, Ia juga akan segera bertindak, jika Disnakertransos Natuna, tidak segera ambil sikap. “Tolonglah masyarakat kita, jangan ditambah lagi beban penderitaannya,” Hidup susah dilumbung Migas, sudah jadi beban pikiran. Kini bantuan sekecil itupun harus “disunat,” papar Rony, Intinya Pormis akan segera menanyakkan ini kepada  Kadisnakertransos, jika tidak ada tanggapan, akan kita tanyakan kepada Bupati tegasnya.

UU Tipikor  N0 31 tahun 1999, jo.UU N0 20 tahun 2001 pada pasal e mengatakan, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, dengan maksud ingin menguntungkan Diri sendiri, atau orang lain, dengan cara melawan hukum, menyalahgunakan Jabatan, atau kekuasaan, Memaksa Seseorang memberikan sesuatu, membanyar atau menerima pembayaran dengan Potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Dipidana, Penjara Seumur Hidup, paling singkat 4 tahun. Denda paling sedikit Rp.200 juta paling banyak 2 Milyar.

Edisi lalu. Duduk diteras rumah, ketua RT II  kelurahan Sabang Barat keeling 4, menatapi dinding  atap rumah yang sudah rapuh karena dimakan usia. Kemiskinan, membuat lelaki setengah baya ini, tak mampu untuk memperbaiki rumahnya. Bekerja sebagai nelayan tradisional, kadang dapat-kadang tidak. Hal inilah membuat dirinya tak mampu memberikan tempat tinggal layak,bagi keluarganya. Kendati demikian, Bapak tiga anak ini terus berjuang, demi mempertahankan hidup. Disela-sela himpitan ekonomi,  ditemani istri, yang selalu setia mendampinginya. Suryani (37 tahun), selalu memberikan suppor pada suami.

Sambil membersihkan halaman rumahnya, sesekali Ia menghela napas dan mengelap keringat. Kemungkinan Ibu Suryani bukan karena Capek, melainkan karena beban himpitan ekonomi bertumpu dibenaknya. Bertugas sebagai ketua RT, merupakan tugas mulia. Namun sayang, meski miskin, mereka tidak turut sebagai penerima hak RTLH (Rumah TIdak Layak huni.) saat wartawan Koran ini bertandang kekediamannya, Ketua RT II kelurahan Sabang Barat, bersama istri tercinta, dengan tangan terbuka mempersilahkan wartawan masuk rumah. “Silahkan masuk Pak, tapi maaf inilah keadaan rumah kami sudah seot,” paparnya.

Sambil menunjuk beberapa atap rumah, jika hujan dipastikan basah. saat ditanya masalah bantuan RTLH, Ibu tiga anak ini, terseyum “sinis” Ia mengatakan jika bantuan RTLH, kami tidak dapat, karena warga banyak protes, pak RT tidak layak dapat. katanya. Tahun lalu sudah ada tim surfei dari kelurahan, bersama   aparat datang ke sini untuk melihat kondisi rumah. Setelah ambil photo rumah, mereka pergi, dan tidak ada berita lagi.

Kami juga heran, kok keluarga ini tidak dapat bantuan RTLH, padahal di gunung ada ekonominya lebih layak dikasih, kok kita tidak dapat. Saya lihat ada yang tidak beres, karena orang-orang dapat adalah, mereka ada keluarga di kelurahan ataupun di kecamatan. Papar Suryani penuh kekecewaanSuryani juga meminta, agar mereka (Pemerintah daerah red) jika turun untuk melakukan surfey benar-benar melihat dari hati nurani, bukan berdasarkan kekeluargaan. Saya juga berharap kiranya tahun ini kami dapat. Sementara itu, Camat Midai Suherman saat dikonfirmasi didepan rumahnya, dengan tegas Ia mengatakan RTLH tahun 2011 berjalan lancer tidak ada masalah.

Semua sudah sesuai prosedur. Untuk tahun 2011, Kecamatan Midai mendapat 48 unit Rumah mau direhap. Saat ditanya apakah dana Rp.20.000.000/ unit diserahkan seutuhnya, Sang camat mengaku Ia Tanpa sedikit beban Suherman, mengatakan dana kita serahkan semua, kita tidak berani memotong. Pokoknya RTLH di Midai tidak ada masalah. Peryataan ini bertolak belakang, dengan pengakuan salah satu penerima RTLH. Menurutnya sebelum mereka menerima dana bantuan tersebut, Camat mengumpulkan mereka  (Penerima RTLH –red) ada pemotongan Rp.100.000 setiap pencairan Rp 5.000.000,. Artinya dari jumlah Rp 20.000.000 pihak kecamatan memotong Rp 400.000, alasannya untuk administrasi. Namun kesepakatan itu, dilanggar oleh oknum kelurahan, sebut saja YY.Dari jumlah rp 20,000.000, ia hanya mendapat Rp 19.40.000. Sebenarnya kita mau mempertanyakkan masalah ini, tapi Ia takut, suatu saat dipersulit. Seandainya dana itu utuh diberikan, rumah saya sudah siap. Kini Ia harus mencari dana Rp 960,000 untuk biaya tukang kata mail berharap. Jika dikecamatan dilakukan pemotongan Rp.400.000/ KK maka Camat mendapatkan biaya administrasi sebanyak 48×400.000 = Rp.19.020.000. Pertanyaannya, apakah tidak ada dana seeping dari Pemerintah daerah ?, sehingga harus dilakukan pemotongan?.

Kadisnakertransos Agus Supardi, saat dimintai komentar, terkait adanya ketidak beresan soal penyaluran  dana RTLH, Ia mengatakan tidak ada pemotongan untuk itu, terkecuali ada kesepakatan dari mereka,. Ia juga meminta gar wartawan jangan menaikan berita ini. “Tolonglah jangan dibesar-besarkan berita itu, kita akan cek, kemungkinan mereka yang belum dapat tahun lalu, tahun ini bisa dapat katanya. Ia mengakui, untuk natuna mendapatkan proyek RTLH sebanyak 3000 unit. Jadi diminta warga yang belum dapat bagian agar bersabar, kemungkinan tahun ini dapat, katanya.

Dari hasil investigasi wartawan Koran ini, ada kejanggalan ditemukan. Pertanyaannya, buat apa tim surfey datang dan mengambil photo rumah, sementara mereka tidak dapat jatah ?, apakah photo-photo tersebut ingin dipermainkan, untuk di jadikan sampel demi mendapatkan bantuan ?, diminta parat penegak hukum agar turun kelapangan melakukan pengecekan, apakah ada penyimpangan atau tidak. >> Roy

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.