Thursday, 15/11/2018 | 7:17 UTC+7
Media Rakyat

Ada Dana Siluman Dalam APBDes Bunguran Batubi?

 

Natuna(MR)- Syaripudin terlihat santai, ketika awak media mendatanginya, 10 Mey 2018, di warung makan disekitaran Ranai, Ibu Kota Natuna.

Sambil menikmati secangkir kopi ,dengan santai Ia bercerita bahwa ada pengambilan dana desa diperuntukkan untuk uang saku, keberangkatan 2 orang BPD ditambah Kades.

Tanpa beban sedikitpun Syarif bercerita jika APBDes 2017, di desa gunung Putri penuh liku liku. Peryataan kades SP 2 desa gunung Putri ini sangat mengejutkan. Ia terlalu jujur soal pegambilan dana APBDes .Tidak sedikit pun ada rasa takut. Karena uang tersebut tanpa melampirkan pertanggung jawaban.

Dia menyebut , ada dana siluman diambil dari dana Desa untuk uang saku keberangkatan sejumlah BPD dan Kades keluar daerah.
Padahal para aparatur desa ini telah memakai dana perjalanan dinas untuk bepergian. Lalu untuk apa lagi uang saku?. Simak beritanya.

Saya berani mengatakan penuh lika-liku,dikarenakan kegiatan peningkatan pemeliharaan dan pengadaan listrik skala desa (penerangan jalan umum) bersumber dari ADD Gunung putri sebesar Rp 63.170.000 “dicubit’ sedikit untuk uang saku perjalanan dinas ke Jakarta.

Desa Gunung Putri menggunakan Kabel SR perusda yang katanya dihibahkan terhadap dirinya ,tanpa berita acara penyerahan .

Menurutnya, kala itu Dia belum menjadi kepala desa dan sempat bermitra dengan Perusda.
Namun karena honor selama 10 bulan tak kunjung dibayar, atas dasar itulah Syarif mempergunakan kabel tersebut pada kegiatan penerangan lampu jalan di Desa Gunung Putri.

“Ada empat orang  yang kerja dengan sistem borongan. Kabel ini notabenenya milik saya. Saya buat harga satuannya dibawah harga standar pasaran. Dalam RAB desa, begitu juga item yang lain pada lampu jalan dan rumah ditambah jasa pemasangan listrik. Semua itu dibuat untuk uang saku kami “,
Dalam perjalanan dinas dengan rute Natuna – Tanjung Pinang – Jakarta.

Ini atas permintaan camat. Para kades dan BPD di Kecamatan Bunguran  Batubi diminta mengatur mininal dapatkan uang saku dari kegiatan dana APBDes.

Bahkan Saya bilang, kalau kita bunyikan untuk uang saku perjalanan dinas ke Jakarta, aturan di APBDes tidak diperbolehkan. Kecuali SPPD. Karena permintaan arahnya ke kegiatan, maka diatur dari harga.

Saya mainnya di kegiatan lampu penerangan jalan. Dari situ saya bagi buat uang saku kepada 2 orang BPD yang akan berangkat.Ucap Sarifudin tanpa ada keraguan.Padahal Presiden RI sudah memerintahkan kepolisian agar menindak tegas orang orang yang “mencuri uang’ rakyat.

Syarif juga mengaku jika ini terjadi bukan di desanya saja. Semua sudah diatur, kegiatan apapun dapat dimainkan ,asal tidak meresahkan masyarakat.

Jadi semua desa di Kecamatan Bunguran Batubi berangkat ke Jakarta, uangnya bukan untuk pak camat.
Melainkan kepada mereka yang berangkat. Satu desa berangkat tiga orang”, katanya.

Syarif mengakui ini, merupakan kesepakatan bersama dan tidak tertulis. Ini kegiatan siluman atau permintaan siluman , tidak perlu dipaparkan lagi ucap Syarifudin tanpa ada rasa takut. Karena ini permintaan siluman jadi tidak perlu ada laporan secara tertulis. Iya Laporannya tetap kegiatan lampu penerangan jalan.

“Kan tidak mungkin bunyikan laporan  untuk uang saku Rp 9 juta di APBDes”, katanya.

Untuk SPPD nya sudah ditetapkan, biayanya Rp 11.800.000/orang, selama 4 hari .

Sementara keberangkatan mereka selama delapan hari. 2 hari Di Tanjung Pinang, 6 hari di Jakarta.Namun Syarif tidak merinci kegiatan apa saja mereka lakukan selama di Tanjung Pinang dan Jakarta.

Dari data kegiatan penerangan lampu jalan ,,menggunakan kabel SR (milik perusda) dengan volume 2.300 meter, harga satuan Rp 7500 jumlahnya Rp 17.250.000. Lampu jalan + lampu rumah dengan volume 12 buah, harga satuan Rp 1.200.000 jumlahnya Rp 14.400.000 dan jasa pemasangan listrik volume 1 paket, jumlah Rp 10.040.000. dana tersebut dipergunakan untuk memenuhi hasrat yang saku, dari dana APBdes .

Camat Bunguran Batubi Hasanuddin di hubungi via Handphone maupun lewat WA belum bisa dimintai tanggapannya, Meski sudah berkali kali dihubungi lewat Hp tidak diangkat.

Patut diacungi jempol, peryataan kades SP2 ,tidak sedikitpun ada rasa takut , dalam pengambilan uang desa.

Pertanyaannya, mampukah aparat hukum Natuna melakukan penyelidikan terkait permasalahan ini?.Simak beritanya./Roy.

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *