mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

36 Persen Anak Indonesia Belum Miliki Akta Kelahiran

Published on Nov 23 2012 // Berita Utama

Jakarta,(MR)

Data statistik Susenas 2011 menunjukkan, 36 persen atau sekitar 29.873.000 anak Indonesia tidak dicatatkan kelahirannya alias belum memiliki akta kelahiran, Padahal, ada banyak konsekuensi hukum lantaran ketiadaan akta kelahiran. Demikian pernyataan sikap yang disampaikan oleh Jaringan Kerja Peduli Akta Kelahiran (JKPAK) memeringati hari anak sedunia yang jatuh pada 20 November.

JKPAK menyebutkan, bahwa akta kelahiran sangat penting bagi seorang anak, karena merupakan identitas dan pengakuan pertama sebagai warga negara. “Apabila tidak memilikinya, maka mereka juga tidak memiliki status kewarganegaraan,” tegasnya.

Lebih lanjut mereka mengatakan, bahwa anak yang tidak memiliki status kewarganegaraan, maka ia tidak bisa mendapatkan perlindungan maupun hak-haknya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Sehingga anak akan rentan terhadap berbagai ancaman seperti kekerasan, tidak bisa sekolah, terlantar bahkan perdagangan anak,” imbuh lembaga yang menaungi 11 LSM di antaranya, LBH Jakarta, KPAI, Sahabat Anak, LBH Apik, PBHI Jakarta, dan Kepak Perempuan.

Beberapa contoh pengalaman warga dari kalangan keluarga tidak mampu di Jakarta, berusaha mengurus akta anaknya untuk melakukan pengobatan karena masalah gizi buruk. Namun pengurusannya ditolak tanpa alasan yang jelas.

Karena tidak memiliki akta kelahiran anaknya yang berusia 4 tahun, akhirnya si anak tidak bisa mendapatkan pengobatan gratis, tidak bisa mendapatkan bantuan susu dan makanan tambahan. Bahkan tidak sedikit di antaranya mereka yang tidak bisa masuk sekolah atau mendapatkan pengobatan gratis lantaran tidak memiliki akta kelahiran.

“Menurut kami ada banyak penyebab dari ketiadaan pemenuhan hak anak-anak Indonesia atas akta kelahiran. Salah satu penyebab utama adalah adanya beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak,” tegas JKPAK.

Beberapa pasal tersebut, lanjut mereka, telah mengubah hak anak menjadi kewajiban orangtua untuk mendapatkan akta kelahiran. Misalnya saja, ketentuan tentang batas waktu. Seluruh kelahiran harus dicatatkan dalam waktu 60 hari sejak kelahiran. Apabila lewat waktu, maka akan ada konsekuensi pengurusan akta di pengadilan dan pengenaan sanksi denda. >> Ediatmo

Leave a comment