Tuesday, 13/11/2018 | 12:58 UTC+7
Media Rakyat

Berita Utama

Nusantara

Sosial Ekonomi & Bisnis

Ragam

Pendidikan

  • Mantan Terpidana Dilarang Jadi Pejabat Pemda

    Jakarta, (MR) MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerbitkan surat edaran yang berisi larangan mengangkat mantan terpidana menjadi pejabat di pemerintah daerah. “Untuk saat ini kita terbitkan surat edaran larangan bagi mantan terpidana diangkat menjadi pejabat,” kata Mendagri seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, hari ini. Hal itu, menurut Mendagri, merupakan salah satu tindak

    Read more
  • Anies Baswedan: Guru Ujung Tombak Masalah Pendidikan

    Jakarta, (MR) REKTOR Universitas Paramadina Anies Baswedan menilai guru merupakan ujung tombak masalah pendidikan di Indonesia, sebab edukasi merupakan proses interaksi antarmanusia. “Jika kita memperhatikan kualitas, distribusi dan kesejahteraan guru, saya rasa kita bisa menyelesaikan sebagian masalah pendidikan di Indonesia,” kata Anies dalam Diskusi Publik “Nasionalisme dan Masa Depan Pendidikan Kita” yang diadakan MAARIF Institute,

    Read more
  • Dana BAGUS Kurang Bagus Kinerja Disdik Lamban

    Natuna,(MR) PROGRAM Pemerintah daerah untuk membrantas buta aksara, harus kita acungi jempol. Melalui program bagus (Bantuan Gratis Anak Sekolah) Pemerintah mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat, agar anak bangsa ini dapat mengenyam pendidikan sampai ketingkat atas. 5 tahun sudah program ini berjalan, celakanya, hampir setiap tahun, penyaluran dana BAGUS mengalami permasalahan. Oleh karena itu, diminta kebijaksanaan

    Read more
  • Tidak Disiplin, Seorang PTT di DPRD KKA Dipecat

    Anambas,(MR) SALAH satu PPT di sekretaris dewan ( SEKWAN) yang berinisial EC di pecat karena tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. EC salah satu PTT di Sekwan di pecat karena tidak disiplin kerja dengan tidak masuk kantor selama Satu bulan lebih, padahal izin yang di berikan paling maksimal Tiga hari kecuali ada surat lain yang mendukung

    Read more
  • Angkot Bodong Bebas Beroperasi di Tanjungpinang

    Tanjungpinang,(MR) ANGKUTAN KOTA (Angkot) yang beroperasi di Tanjungpinang banyak yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat alias Bodong dalam menjalankan operasainya mencari penumpang, ini ter-bukti dengan didapati di-lapangan Angkot yang tidak mencantumkan merk atau PO sebagai legalitas tempat berga-bung angkot tersebut pada sisi kiri dan kanan dinding mobil. Ketika wartawan MR konfirmasi tentang hal ini kepada Kepala

    Read more
  • Pemerintah Bentuk BUMN Baru Penyelenggara Jaminan Sosial

    Jakarta,(MR) PEMERINTAH berniat mem-bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru sebagai Badan Penyelenggara Prog-ram Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, pemerintah sudah menunjuk PT Jamsostek dan PT Askes untuk ikut membantu program tersebut. Demikian hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Kesejah-teraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa lalu. “Pemerintah sudah

    Read more
  • Kejaksaan Cianjur Periksa Oknum K3S Cibeber Terkait Dugaan Penyelewengan Dana BOS

    Cianjur, (MR) TERKAIT penjualan buku administrasi kepala Sekolah dan buku administrasi Guru di kecamatan CiBeber kabupaten Cianjur terindikasi terjadi penyelewengan Penggunaan Dana BOS, dugaan penyelewengan itu tercium pihak penegak hukum hingga oknum kepala sekolah sebagai ketua K3S di wilayah itu sempat di periksa Kejaksaan Negeri Cianjur. Penjualan Paket buku itu diduga berbau bisnis dengan Jual

    Read more
  • Ketua dan Wakil Ketua DPR Merasa Tersinggung oleh Dahlan Iskan

    Jakarta,(MR) POLEMIK Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan DPR-RI semakin memanas. Anggota DPR merasa tidak senang dengan sikap dan ucapan Dahlan Iskan yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN untuk pencairan anggaran PMN. Ketua DPR RI Marzuki Alie merasa tersinggung dengan himbauan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang melarang Direksi

    Read more
  • Langgar Aturan, CPNS Bisa Diberhentikan

    Mukomuko,(MR) BUPATI Mukomuko Drs H Ichwan Yunus CPA MM mengingatkan ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2010 bisa saja diberhentikan jika mereka melanggar aturan yang ada. Sejauh ini sudah banyak laporan yang diterima mengenai kinerja CPNS yang malas melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. “Jika CPNS dinilai tidak baik dalam melakukan tugas dan tupoksinya ,

    Read more
  • KPK Didesak Usut Dugaan Gratifikasi di MA

    Jakarta, (MR) PUSAT Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM ) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dugaan gratifikasi di lingkungan internal Mahkamah Agung yang dilakukan Sekretaris MA Nurhadi. Dugaan tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Hakim Agung Gayus Lumbuun yang juga kader PDI Perjuangan. “Apa pun bentuk sumbangan dari pihak lain itu harus dilaporkan. Apalagi

    Read more